Selasa, 10 Dec 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Ekonomi Bisnis

Bambang Haryo Desak Pemerintah Atas Kelangkaan Solar

18 November 2019, 09: 27: 28 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Ir H Bambang Haryo Soekartono

Ir H Bambang Haryo Soekartono

Share this          

Pemerhati transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono mengaku prihatin dengan terjadinya kelangkaan solar akhir-akhir ini. Sebab kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian nasional mengingat angkutan logistik darat memegang peranan sangat dominan dalam sistem transportasi nasional, yakni lebih dari 85 persen.

“Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut. Lebih prihatin lagi, kementerian terkait tidak bersuara, seakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami angkutan darat,” ungkap Bambang Haryo Soekartono, Minggu (17/11)

 Dia mengatakan angkutan darat merupakan urat nadi perekonomian, bukan hanya perannya yang sangat dominan melainkan juga konektivitasnya sangat erat dengan moda angkutan lain, baik laut, kereta api, maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim barang dari hulu hingga hilir atau konsumen.

 “Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat. Ketidakpedulian kementerian itu tidak mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk menggenjot ekonomi,” ujarnya.

 Menurut Bambang Haryo, Kemenhub adalah instansi yang paling berkepentingan dalam menjamin perpindahan logistik dengan menggunakan transportasi, sehingga seharusnya paling bertanggung jawab terhadap konektivitas dan seharusnya mereka paling peduli berada di depan mengatasi kelangkaan solar subsidi.

 Bambang Haryo mengingatkan, Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk menghindari ancaman resesi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak boleh bekerja santai dan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.

 Dia mengatakan, kelangkaan solar seharusnya tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR RI menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter pada 2019, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi pada 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1%.

 Bambang Haryo mendesak pemerintah tidak berdiam diri dan segera mengatasi kelangkaan solar subsidi secara tuntas. Pemerhati transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono mengaku prihatin dengan terjadinya kelangkaan solar akhir-akhir ini. Sebab kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian nasional mengingat angkutan logistik darat memegang peranan sangat dominan dalam sistem transportasi nasional, yakni lebih dari 85 persen.“Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut. Lebih prihatin lagi, kementerian terkait tidak bersuara, seakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami angkutan darat,” ungkap Bambang Haryo Soekartono, Minggu (17/11)

 Dia mengatakan angkutan darat merupakan urat nadi perekonomian, bukan hanya perannya yang sangat dominan melainkan juga konektivitasnya sangat erat dengan moda angkutan lain, baik laut, kereta api, maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim barang dari hulu hingga hilir atau konsumen.“Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat. Ketidakpedulian kementerian itu tidak mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk menggenjot ekonomi,” ujarnya.

 Menurut Bambang Haryo, Kemenhub adalah instansi yang paling berkepentingan dalam menjamin perpindahan logistik dengan menggunakan transportasi, sehingga seharusnya paling bertanggung jawab terhadap konektivitas dan seharusnya mereka paling peduli berada di depan mengatasi kelangkaan solar subsidi. Bambang Haryo mengingatkan, Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk menghindari ancaman resesi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak boleh bekerja santai dan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.

 Dia mengatakan, kelangkaan solar seharusnya tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR RI menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter pada 2019, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi pada 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1%.

(bw/fre/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia