Minggu, 17 Nov 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Kolom

Pilkades Serentak Medium Pendidikan Demokrasi

Oleh: Fareh Hariyanto

10 Oktober 2019, 18: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Pilkades Serentak Medium Pendidikan Demokrasi

Share this          

MESKI di beberapa kawasan di Banyuwangi sudah diguyur hujan, namun suhu udara wilayah lain masih cukup tinggi. Apalagi suhu politik di 130 desa yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Hal itu karena pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 9 Oktober 2019.

Pilkades merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan untuk memilih pemimpin di desanya. Banyuwangi sendiri sudah pernah menggelar kegiatan serupa pada 8 November 2017 sehingga pada kali kedua gelaran ini, persiapan yang dilakukan bisa lebih matang.

Bahkan guna menjamin keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pilkades itu, pihak Polres Banyuwangi akan mendatangkan pasukan tambahan dari Polres tetangga yakni dari Polres Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Tempat-tempat yang dinilai rawan akan mendapatkan pengamanan lebih dari petugas keamanan.

Catatan penulis, pilkades serentak di Banyuwangi sendiri sudah melakukan berbagai tahap sejak akhir bulan Juni 2019 hingga masa kampanye pilkades serentak yang dilaksanakan mulai 3 hingga 5 Oktober. Serta pada 6 hingga 8 Oktober yang merupakan masa tenang.

Landasan Hukum
Berdasar data pilkades dengan regulasi terbaru merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah masing-masing kabupaten. Di Banyuwangi sendiri aturan itu tertuang dalam Peraturan Bupati No 1 tahun 2017 tentang Pilkades Serentak.

Meski dalam tahap sempat terjadi permasalahan di beberapa desa, namun kejadian itu tidak sampai menyebabkan perubahan jadwal dari agenda yang sudah ditetapkan sejak awal. Pun begitu ada beberapa aspek yang menjadi atensi penulis dari landasan hukum pilkades serentak ini.

Jika ditilik dari segi waktu, pilkades dilaksanakan serentak satu kali atau dapat bergelombang sesuai Peraturan Mendagri 112 pasal 2. Secara bertahap jadwal pilkades diarahkan untuk dapat dilaksanakan serentak keseluruhan di tiap kabupaten. Manfaat dari pelaksanaan pilkades serentak adalah kemandirian dan minim intervensi (politik) dari wilayah lain karena sama-sama melaksanakan pilkades.

Sementara itu dari segi jumlah calon, ada pembatasan jumlah calon kepala desa (cakades). Minimal dua calon dan maksimal lima calon tertuang dalam Peraturan Mendagri 112 pasal 23. Jika hanya ada satu calon, pemilihan ditunda dan diikutsertakan dalam pilkades serentak berikutnya. Jika calon lebih dari lima, dilakukan seleksi sehingga calon menjadi maksimal lima orang.

Terakhir dari segi biaya, pilkades sekarang dibiayai oleh pemerintah (kabupaten dan desa). Hal itu termaktub dalam Peraturan Mendagri 112 pasal 48 ayat (1) dan (2). Calon dilarang diminta sumbangan untuk alasan apa pun. Jika pun ada pihak ketiga yang akan memberikan bantuan/sumbangan, secara aturan harus masuk APBDes dulu.

Waspadai Politik Uang
Berbicara tentang pilkades memang selalu dikaitkan dengan adanya politik uang. Entah benar atau tidaknya, memang perlu ada edukasi kepada masyarakat untuk bisa menolak segala bentuk politik uang dalam gelaran tersebut. Alasannya, pemimpin yang baik tidak akan pernah terlahir di tangan para pemilih yang permisif terhadap politik uang.

Hemat penulis, memutus mata rantai politik uang pihak desa penyelenggara bisa berkerja sama dengan aparat kepolisian untuk pengamanan agar tidak terjadi tindakan negatif yang berdampak buruk bagi marwah pilkades yang diselenggarakan.

Selain itu, masyarakat juga bisa turut aktif melakukan pengawasan masif guna menutup celah bagi bakal calon melakukan politik uang jelang pilkades di desanya. Mengingat politik uang adalah sebuah kejahatan serius dalam demokrasi yang harus diperangi oleh seluruh pihak.

Tidak hanya isu politik uang, kedewasaan cakades dan pendukungnya juga perlu disiapkan untuk menerima kekalahan dan kemenangan dalam pesta demokrasi tersebut. Sementara itu, pemangku kebijakan perlu terus memantau kondisi di lapangan baik pra maupun pasca-pilkades.

Bagi kades yang nanti ditetapkan sebagai pemenang bisa merangkul pihak yang kalah. Sedang bagi pihak yang kalah supaya menerima dengan ikhlas kekalahannya, sebab tujuan pilkades cuma satu, yakni membangun desa bersama masyarakat.

Walaupun jika nanti ditemukan masalah, agar setiap permasalahan yang muncul, bisa diselesaikan dari tingkat bawah sesuai dengan aturan yang ditetapkan tanpa menggunakan kekerasan. Kalau di tingkat bawah sudah kondusif dan aman, maka ke depannya juga akan berjalan kondusif.

Akhirul kalam, mari kita martabatkan Pilkades Serentak 2019 ini dengan menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih calon yang sesuai dengan hati nurani. Selamat berpesta demokrasi untuk warga di 130 desa di Banyuwangi. Jadilah negarawan dengan turut aktif dalam pemantauan dan perhelatan pilkades serentak.(*)

*) Mahasiswa Jurusan Ahwalusasyiah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

(bw/*/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia