Senin, 14 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Kolom
Oleh: ADITYA WIGUNA SANJAYA*

RKUHP: Tak Kenal Maka Tak Sayang

08 Oktober 2019, 20: 37: 03 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

RKUHP: Tak Kenal Maka Tak Sayang

Share this          

BEBERAPA hari terakhir telah terjadi gelombang penolakan secara masif di berbagai wilayah tanah air. Penolakan itu sebagai tanggapan atas rencana pengesahan beberapa RUU oleh DPR di penghujung masa jabatannya, salah satu di antaranya ialah RKUHP.

Beberapa kolega meminta pendapat kepada penulis mengenai polemik tersebut. Untuk menghindari menjawab pertanyaan yang berulang serta sebagai upaya memberikan pemahaman kepada publik, penulis berinisiatif untuk menuangkan dalam sebuah tulisan singkat mengenai pokok-pokok permasalahan.

Kendati demikian, karena keterbatasan ruang, maka dalam tulisan ini tidak akan membahas semua pasal dalam RKUHP yang menuai kontroversi, namun penulis akan memilih beberapa poin yang penting untuk dikemukakan.

Penantian Panjang

Mempunyai KUHP nasional merupakan mimpi kita bersama sebagai bangsa yang merdeka. Di mana penyusunannya telah dimulai sejak tahun 1963 silam. Untuk itu dapat diibaratkan layaknya bayi dalam kandungan seorang perempuan yang tidak lahir-lahir dan tidak mati-mati. KUHP nasional yang dikehendaki memiliki perbedaan fundamental dengan KUHP yang saat ini berlaku, yang tidak lain merupakan hasil turunan dari Wetboek van Strafrecht di negeri Belanda dengan beberapa penyesuaian.

Perbedaan dimaksud berkaitan dengan pandangan dan konsep nilai yang dianut. Dalam KUHP yang saat ini berlaku lebih bersifat individualistis dan liberalistis. Sedangkan KUHP nasional yang dikehendaki ialah KUHP yang lebih bernuansa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Setidaknya terdapat tiga alasan KUHP perlu untuk diperbaharui (Sudarto, 1983:66).

Pertama, alasan politis. Sebagai bangsa yang telah merdeka idealnya memiliki KUHP nasional yang disusun secara mandiri. KUHP dari suatu negara yang dipaksakan berlakunya pada negara lain dapat dikatakan sebagai simbol dari penjajahan oleh negara di mana KUHP tersebut berasal.

Kedua, alasan sosiologis. Dibutuhkan suatu rezim hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam KUHP yang saat ini berlaku masih ditemukan perbuatan-perbuatan yang menurut ukuran masyarakat Indonesia dipandang sebagai perbuatan tercela, namun bukan merupakan tindak pidana.

Ketiga, alasan praktis. Perlu diketahui bahwa teks resmi KUHP tetaplah berbahasa Belanda dan hingga kini belum terdapat terjemahan resmi atas teks KUHP. Sekalipun terdapat terjemahan KUHP yang dirilis oleh BPHN, namun tidaklah dapat disebut sebagai terjemahan resmi. Yang beredar di masyarakat dan biasa digunakan dalam praktik merupakan teks terjemahan para ahli hukum pidana terkemuka.

Kendati demikian ternyata terdapat perbedaan antara masing-masing penerjemah, misalnya saja terjemahan dari R. Soesilo yang menyebutkan ancaman sanksi pidana pada pasal 277 KUHP yakni pidana penjara maksimum enam bulan. Sementara dalam versi terjemahan R. Sugandhi untuk pasal yang sama disebutkan, ancaman pidana penjara maksimum enam tahun. Hal ini akan membawa implikasi serius dalam penegakan hukum, khususnya mengenai dapat atau tidaknya dilakukan upaya paksa penahanan.

Oleh KUHAP disebutkan syarat objektif untuk dapat dilakukan penahanan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Bila mengacu pada terjemahan R. Soesilo seseorang yang melanggar pasal 277 KUHP tidaklah dapat ditahan. Sebaliknya bila mengacu pada terjemahan versi R. Sugandhi orang yang melanggar pasal 277 KUHP dapat ditahan. Selain itu juga akan berimplikasi adanya disparitas putusan hakim yang sangat lebar. Kondisi demikian tentu menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Delik Santet

Delik santet dirumuskan dalam pasal 252 RKUHP yang bunyinya yakni, ”Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dst.

Penolakan masyarakat terhadap dimasukkannya delik santet dalam RKUHP dilandasi anggapan tentang sulitnya pembuktian. Kiranya perlu untuk diluruskan tentang logika berpikir demikian. Delik santet yang dimaksud dalam RKUHP dirumuskan dalam bentuk delik formil yang ditandai dengan adanya frasa ”dapat”, artinya penekanan pada pasal ini yakni mengenai dilarangnya perbuatan, bukan bergantung pada akibat yang timbul.

Dengan demikian tidak dibutuhkan untuk mencari hubungan kausal antara perbuatan santet dengan suatu akibat yang diduga timbul oleh karenanya. Oleh karena itu, pembuktian santet dari aspek magic dan juga cara yang digunakan sehingga dapat menimbulkan akibat terhadap orang lain tidaklah perlu dilakukan. Tujuan dari adanya ketentuan ini adalah sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik santet atau sejenisnya. Ketentuan demikian sebenarnya mirip dengan beberapa pasal yang ada dalam KUHP saat ini, yakni pada pasal 545–547.

Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang baru, karena sudah sejak lama terdapat dalam UU KDRT. Dalam hal ini semangat yang melandasi pembentukan RKUHP ialah rekodifikasi, yang artinya membukukan kembali dalam sebuah kitab mengenai delik-delik yang selama ini ”tercecer” dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu sangat ironis bila baru sekarang mendapatkan penolakan, padahal UU KDRT sendiri lahir sejak tahun 2004 silam.

Perluasan Delik Kesusilaan

Pada grup-grup WhatsApp sedang viral poster yang diusung pada saat demonstrasi menolak RKUHP, yang pada intinya menolak negara untuk mencampuri urusan privat warga negara, dalam hal kehidupan seksual. Dalam RKUHP, delik zina memang telah diperluas yang semula dipersyaratkan salah satu pihak harus terikat dalam hubungan perkawinan, kini dalam RKUHP tidak dipersyaratkan lagi salah satu pihak harus terikat hubungan perkawinan.

Jadi tegasnya, siapa pun yang melakukan hubungan seksual tidak dalam ikatan perkawinan dapat dipidana. Sejalan dengan itu dalam RKUHP terkait kumpul kebo atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan juga ditetapkan sebagai tindak pidana yang semula bukanlah merupakan tindak pidana.

Adanya perkembangan delik kesusilaan ini menunjukkan perbedaan konsep nilai yang dianut antara KUHP dan RKUHP, seperti disinggung sebelumnya nilai yang mendasari KUHP lebih bersifat individualistis dan liberalistis sebagaimana pandangan ”Barat” yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu termasuk dalam aspek kehidupan seksual. Sehingga dalam pandangan demikian negara sangat dibatasi untuk mengatur urusan privat warga negaranya.

Sementara RKUHP mendasarkan pada konsep nilai Pancasila yang lebih bersifat kolektivistis dan monodualistis. Di mana menurut ukuran nilai masyarakat Indonesia hubungan seksual di luar perkawinan dipandang sebagai perbuatan tercela. Tegasnya, ketentuan demikian merupakan konsekuensi logis bilamana kita menghendaki hukum pidana nasional yang mencerminkan budaya bangsa.

Perkecualian Pidana Terdakwa di Atas 75 tahun

Begitu banyak narasi yang dibangun dengan tujuan untuk menolak dengan tegas ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 70 ayat 1 huruf b RKUHP, yang diduga tidak didahului dengan tabayyun melihat konsep yang melatarbelakangi terbentuknya norma dimaksud. Perlu dipahami bahwa, telah terjadi pergeseran paradigma pemidanaan yang semula berorientasi pada perbuatan, kemudian pada orang yang melakukan, hingga penggabungan antara keduanya.

Dengan demikian pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata untuk tujuan pembalasan, namun juga menekankan perbaikan terhadap pelaku. Oleh karena itulah dikenal dengan ide individualisasi pidana. Maksudnya ialah pemidanaan harus disesuaikan dengan pertimbangan yang bersifat individual atas diri pelaku.

Ide inilah yang dianut dalam RKUHP khususnya yang melatarbelakangi dirumuskan pasal 70 ayat 1 huruf b. Satu hal baru dalam RKUHP yang tidak terdapat dalam KUHP yakni mengenai pedoman pemidanaan, yang di dalamnya dimungkinkan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan pertimbangan dari aspek keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks teori dikenal dengan istilah rechterlijk pardon atau pemaafan hakim.

Tegasnya, untuk terdakwa dengan usia di atas 75 tahun atas dasar pertimbangan aspek keadilan dan kemanusiaan sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara.

Semoga tulisan singkat ini dapat bermanfaat dalam ”mengenalkan” RKUHP kepada masyarakat sehingga dengan mengenal terlebih dahulu akan membuat masyarakat menyayangi rancangan hukum pidana nasionalnya serta dapat menerima dengan tangan terbuka keberlakuannya.(*)

  *) Pengajar Hukum Pidana FH Untag Banyuwangi, Kandidat Doktor Hukum Pidana Universitas Brawijaya.

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia