Senin, 14 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Gerah Banyak Calon Tak Lolos Tes, Asosiasi BPD Gugat Perda Pilkades

03 Oktober 2019, 09: 05: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

JALUR HUKUM: Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Latif bersama penasihat hukum Badawi usai mendaftarkan gugatan judicial review Perda Pilkades ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, Selasa (1/10).

JALUR HUKUM: Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Latif bersama penasihat hukum Badawi usai mendaftarkan gugatan judicial review Perda Pilkades ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, Selasa (1/10). (Dedy Jumhardiyanto/RaBa)

Share this          

JawaPos.com – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPD) Banyuwangi, mengajukan gugatan hak uji materiil Peraturan Daerah (Perda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kepada Mahkamah Agung (MA), Selasa (1/10).

Gugatan uji materiil itu dilayangkan melalui Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pendaftaran judicial review atau proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan ke PN Banyuwangi.

Belasan panggota ABPD itu datang ke PN Banyuwangi dengan didampingi tim penasihat hukum, Badawi MH. ”Alhamdulillah gugatan hak uji materiil telah selesai kami daftarkan ke MA melalui PN Banyuwangi dengan Nomor 1 P/HUM/2019/PN BYW,” ungkap Rudi Latif, Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi.

Menurut Rudi, pemohon gugatan tersebut adalah sejumlah anggota Asosiasi BPD se-Kabupaten Banyuwangi yang dalam hal ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagai perseorangan warga negara, dan ada juga satu orang bakal calon kepala desa (bacakades) yang tidak lolos seleksi di Banyuwangi.

Sebagai termohon dalam gugatan tersebut adalah Bupati Banyuwangi dan DPRD Banyuwangi sebagai pihak yang membentuk Peraturan Daerah. ”Uji materiil yang kami ajukan ini adalah tentang Perda Pilkades Kabupaten Banyuwangi atas Undang-Undang Desa,” jelas Ketua BPD Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng ini.

Uji materiil ini, kata Rudi, akan memberikan banyak solusi bagi masyarakat Banyuwangi atas keprihatinan tidak lolosnya bacakades menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih. Hingga nanti pada akhirnya akan ada calon jamak dan calon tunggal dalam hajatan demokrasi pilkades. Rakyat berdaulat memilih pemimpinnya dan siapa saja yang dipilih. Tidak hasil diskriminasi atas berlakunya suatu Perda. ”Karena hak dipilih adalah hak asasi manusia yang bisa dibatasi hanya oleh Undang-Undang. Dalam hal ini Undang-Undang Desa tidak membatasi, tapi Perda Pilkades di Banyuwangi justru membatasi sejumlah paling sedikit dua dan paling banyak lima orang calon. Itu yang kemudian melahirkan konflik hingga saat ini,” terang Rudi Latif.

Tidak hanya itu, lanjut Rudi, pada biaya pilkades beban ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan APBD Desa. Padahal, UU Desa mengamanatkan sumber anggaran pilkades hanya dari APBD Kabupaten. Sedangkan Perda Pilkades mengatur dari dua sumber yaitu APBD Kabupaten dan APBDesa.

Hal itu jelas merugikan desa. Karena dana puluhan hingga ratusan juta rupiah yang mestinya bisa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan desa terpaksa harus terserap untuk penyelenggaraan pilkades. ”Ini jelas bukti bahwa Bupati Banyuwangi dan DPRD tidak pro pembangunan desa. Bagaimana bisa, jika untuk menanggung anggaran pilkades tidak bisa sepenuhnya, tetapi kalau untuk kegiatan festival anggaran bisa dikucurkan miliaran rupiah. Jelas bertentangan dengan semangat dan amanat Undang-Undang,” terangnya.

Oleh karena itu, tambah Rudi Latif, perlu pemahaman bersama bahwa pilkades bukan pembangunan desa, karena pengaturannya pada bab yang berbeda dalam Undang-Undang Desa. Oleh sebab itu, biaya pilkades mestinya dibebankan pada APBD Kabupaten sedang APBDesa dapat sepenuhnya digunakan untuk pembangunan desa.

Pengajuan gugatan tersebut, juga mengenai tidak adanya pembatasan calon kepala desa dan biaya pilkades yang dibebankan pada APBD Kabupaten. Hal tersebut merupakan ikhtiar bersama untuk demokrasi di Banyuwangi yang lebih baik dan lebih manusiawi. ”Ini sekaligus sebagai salah satu solusi atas maraknya protes yang terjadi, bahwa jika berselisih pandangan tentang produk hukum. Sudah semestinya juga ditempuh melalui jalur hukum yaitu uji materiil,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD I Made Cahyana Negara yang juga menjadi termohon mengatakan, sebelum pengesahan Perda DPRD terlebih dahulu melakukan pembahasan dan kajian bersama. Termasuk di antaranya yakni berkonsultasi ke pemerintah provinsi Jawa Timur. Sehingga, Perda yang telah didok tersebut tidak serta-merta adanya. ”Jika ada yang mengajukan uji materiil saya kira sah-sah saja, sepanjang memang muatannya tidak menyimpang peraturan di atasnya,” jelas Made tadi malam.

Pemkab Banyuwangi belum memberikan respons atas gugatan ABPD itu. Wartawan koran ini sudah mencoba konfirmasi kepada Kepala Bagian Hukum Hagni Ngesti Sri Redjeki dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Pemkab Banyuwangi Aziz Hamidi. Namun yang bersangkutan tidak menjawab panggilan telepon meski nada panggilan berdering.

(bw/ddy/ics/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia