Senin, 14 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Kolom

Naskah Akademik yang Terlupakan dalam Pembentukan Peraturan Desa

Oleh: Annisa Nuril Deanty

24 September 2019, 11: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Naskah Akademik yang Terlupakan dalam Pembentukan Peraturan Desa

Share this          

DESA adalah sebuah tempat yang asri hijau dan sejuk serta cocok untuk berkontemplasi dan menyaksikan keramahan alam. Namun ada yang menganggap bahwa desa adalah tempat yang terpencil, minim infrastruktur, dan identik dengan hidup yang serba sulit.

Ada perbedaan yang cukup signifikan antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju lebih memandang desa sebagai aset lingkungan yang harus dilestarikan dengan segala utopia dan romantismenya. Sedangkan negara berkembang memandang desa sebagai suatu bentuk daerah yang harus dieliminasi karena adanya kesenjangan pola pikir masyarakatnya yang masih tradisional serta persoalan yang melingkupi desa.

Padahal desa atau pedesaan merupakan bagian penting dari perencanaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Namun ironisnya, hal ini berbanding lurus dengan kondisi kemiskinan. Di mana kantong-kantong kemiskinan berada di desa. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan sangat sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan. Mereka seperti terampas dari tanahnya sendiri, tidak bisa mengembangkan potensi daerahnya, dan berhamburan menyerbu kota-kota besar yang semakin menimbulkan masalah di kedua belah pihak, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan yang ditinggalkan.

Desa semakin terlupakan dan tidak lagi identik dengan romantisme keindahan alam dan kemeriahan aktivitas pertaniannya. Desa seolah dianggap tidak penting dan membebani. Akan tetapi konsep seperti ini adalah konsep yang kurang bijak dan semakin membuat jurang ketimpangan antara desa dengan kota ”menganga lebar”.

Ketahanan suatu bangsa sebaiknya dibangun dari daerah-daerah. Negara perlu memberikan perhatian kepada daerah agar sanggup mengembangkan potensinya dan akhirnya dapat mandiri tanpa bantuan terus-menerus. Jazim Hamidi dalam bukunya mengemukakan pengertian desa yang digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal di suatu lingkungan dan saling mengenal satu sama lain (Jazim, 2011: 3).

Perspektif ekonomi memotret desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (man power).

Sedangkan perspektif yuridis-politis yang penulis introdusir dari sumber bahwa desa sering kali dipandang sebagai pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas. Entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

 Konsep pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat bawah. Sehingga sekecil apa pun pemerintahan desa, tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Namun tampaknya negara telah mengaplikasikan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum ditandai dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini merupakan bukti nyata bahwa negara mulai memperhatikan pentingnya desa dalam pembangunan di Indonesia. Tidak hanya suatu produk hukum saja. Namun negara mulai mengucurkan dana desa yang jumlahnya pun menakjubkan, yakni Rp 1 miliar. Yang menjadi harapan negara adalah desa mampu melakukan pembangunan di sektor fisik maupun nonfisik.

Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan. Masyarakat pedesaan perlu diberikan berbagai akses kemudahan seperti jalan untuk pemasaran hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tetapi semua kebijakan itu haruslah diatur dalam suatu produk hukum yaitu peraturan desa. Hanya saja, di dalam pembentukannya sering tidak ada prosedur pembentukan perundang-undang yang baik.

Maria Farida Indrati dalam bukunya mengemukakan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang artinya, materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara (Maria Farida, 2007: 26).

Maka selain memperhatikan asas pembentukan peraturan desa yang baik, perlu juga penguatan sumber daya manusia dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) selaku pembuat peraturan desa.

Dari sumber yang penulis dapat, dalam pembentukan peraturan desa tidak pernah menggunakan naskah akademik. Perlu diketahui bahwa naskah akademik merupakan kacamata objektif dalam pembentukan perundang-undangan. Ketika suatu perundang-undang dibuat dengan tidak adanya kajian akademik, maka perlu dipertanyakan apakah penting suatu perundang-undangan itu dibuat.

Merujuk pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses penyusunan naskah akademik menjadi penting adanya sebagai potret awal dalam pemetaan terhadap kebutuhan akan lahirnya suatu produk hukum.

Diperjelas lagi dalam ketentuan UU No 32 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 menyebutkan: pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam undang-undang.

Mempersiapkan naskah akademik merupakan suatu langkah penting dalam proses legislasi. Karena naskah akademik berperan sebagai ”quality control” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu UU yang baru, termasuk tujuan dan isinya. Kemudian naskah akademik merupakan suatu potret atau peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan.

Tidak hanya itu, naskah akademik dapat juga berfungsi memberi arah kepada pemangku kepentingan dan perancang. Pemangku kepentingan terutama yang menduduki sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi dalam mengambil keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan dalam kalimat hukum.

Hal ini juga dapat menampik pandangan masyarakat yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk yang berpihak kepada pemerintah (politik) semata. Sehingga dalam implementasinya, masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menjiwai produk perundang-undangan tersebut.

Karena itu, naskah akademik diharapkan bisa digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani, dan upaya meminimalisasi unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk peraturan perundang-undangan. Di mana naskah akademik yang proses pembuatannya dengan cara meneliti, menampung dan mengakomodasi secara ilmiah kebutuhan, serta harapan masyarakat, maka masyarakat merasa memiliki dan menjiwai terhadap produk perundang-undangan tersebut.

Atas uraian tersebut, akhirnya muncul suatu pemahaman, bahwa pembentukan peraturan desa itu niscaya bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi. Supaya hal tersebut dapat tercapai, maka penulis menyimpulkan bahwa peran dan fungsi naskah akademik menjadi penting adanya sebagai riset awal dalam membuat dan merancang produk hukum yang nanti akan diberlakukan di masyarakat.

Dengan demikian, ketika hal itu diletakkan dan dikaji dari perspektif demokrasi, proses pembentukan peraturan desa setidaknya harus bersandar pada prinsip demokrasi.(*)
 
*) Ketua Komunitas Mahasiswa Pengamat Kebijakan Desa.

(bw/*/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia