Senin, 14 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Masih Ada Kotak Kosong di Kertas Suara, Cakades Protes Keras

08 September 2019, 17: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

MENYESATKAN: Contoh kertas suara yang disosialisasikan masih menyisakan foto kosong tanpa gambar calon di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Sabtu (7/9).

MENYESATKAN: Contoh kertas suara yang disosialisasikan masih menyisakan foto kosong tanpa gambar calon di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Sabtu (7/9). (Rahman For RaBa)

Share this          

JawaPos.com – Gambar kotak kosong yang masih termuat dalam surat suara pemilihan kepala desa (pilkades) yang calonnya tidak sampai lima orang, menimbulkan protes di kalangan calon kepala desa (cakades).

Pasalnya, gambar kotak kosong tanpa foto dan nama calon tersebut dikhawatirkan akan menambah angka golongan putih (golput) pada pilkades yang akan digelar Oktober mendatang. Selain itu, hal itu juga dianggap sama dengan melegalkan masyarakat untuk memilih yang tidak tercantum foto dan nama calon.

Calon Kepala Desa Sraten H Arif Rahman Mulyadi mengatakan, dia baru mengetahui masalah itu setelah panitia pilkades memasang baliho sosialisasi yang memuat gambar dan nama cakades. Dalam baliho tersebut ada lima kotak. Tiga di antaranya terdapat foto, nomor, dan nama calon kepala desa. Sementara dua di antaranya kotak kosong. ”Kalau calonnya tiga, ya sudah jangan ada sisa kotak kosong yang dipasang,” ungkapnya.

Menurut Arif, itu sama halnya dengan mengesahkan dan memperbolehkan masyarakat untuk memilih kotak tanpa foto gambar, nomor, dan nama calon. ”Kalau masih ada kotak kosong, sama saja masyarakat dipersilakan memilih bumbung kosong,” jelasnya.

Dengan demikian, maka kecenderungan masyarakat untuk golput akan semakin terbuka lebar dan semakin tinggi. Artinya, bisa jadi masyarakat yang hingga kini masih belum menentukan pilihan, akan mencoblos kotak yang kosong. Dia juga berharap agar persoalan tersebut hendaknya dikaji ulang. ”Hendaknya panitia tidak lagi memberi ruang kosong kepada warga untuk memilih pemimpin. Jika calonnya kurang dari lima orang, maka kertas suaranya bisa disesuaikan. Bukan malah justru dikosongi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Azis Hamidi mengatakan, contoh surat suara tersebut sudah sesuai dalam lampiran Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dia juga menampik jika adanya kotak kosong tersebut sebagai sarana masyarakat memilih bumbung kosong alias golput. Menurutnya hal itu hanya kekhawatiran dari cakades saja. ”Jika masyarakat sudah tahu dan mengenal, tentu akan menjatuhkan pilihan pada calon tertentu. Tidak mungkin akan memilih atau mencoblos yang tidak memuat foto, nama, dan nomor calon,” tandasnya.

(bw/ddy/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia