Senin, 16 Sep 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Banyuwangi

PSHT Sanggup Menanggung Ganti Rugi Korban Kerusuhan

Kedua Belah Pihak Sepakat Cabut Laporan Polis

16 Agustus 2019, 17: 25: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

CARI SOLUSI: Pengurus PCNU bersama perwakilan PSHT, warga Desa Sukorejo, dan Camat Bangorejo saat berdialog di Mapolres Banyuwangi, Kamis (15/8).

CARI SOLUSI: Pengurus PCNU bersama perwakilan PSHT, warga Desa Sukorejo, dan Camat Bangorejo saat berdialog di Mapolres Banyuwangi, Kamis (15/8). (DEDY JUMHARDIYANTO/RABA)

Share this          

JawaPos.com – Upaya damai terus ditempuh pascaperusakan 20 rumah yang diduga dilakukan oleh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Desa Sukorejo dan Ringintelu. Tak tanggung-tanggung, tiga pertemuan mencari jalan damai digelar di tiga tempat, kemarin.

Rekonsiliasi pertama berlangsung di Ponpes Bahrul Hidayah, Dusun Rayut, Desa Parijatah Kulon Srono, Rabu (14/8) pukul 19.00. Pertemuan di rumah Ketua PCNU KH Ali Makki Zaini itu menyepakati beberapa poin. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik di meja perundingan.

Pertemuan kedua berlangsung di Mapolres Banyuwangi yang dimediatori Kapolres AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi, pukul 10.00 kemarin. Tak terhenti di situ, rekonsiliasi berlanjut di Pendapa Bupati pukul 18.00 yang dimotori langsung Bupati Abdullah Azwar Anas. 

Pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan mencabut laporan di kepolisian. PSHT mencabut laporan penganiayaan yang menimpa anggotanya. Sebaliknya, warga Sukorejo mencabut laporan perusakan 17 rumah yang diduga dilakukan oleh anggota PSHT.

Salah satu mediator dari PCNU Banyuwangi, Achamd Rifai mengatakan, ada tujuh poin dalam perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Namun dari tujuh itu ada salah satu poin yang bersinggungan dengan kewenangan kepolisian, sehingga para pihak sepakat untuk mengakhirinya dengan mendatangi Polres Banyuwangi, kemarin (15/8).

Salah satu kesepakatan yang masuk dalam ranah dan kewenangan kepolisian adalah kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling melapor dan menuntut, baik pidana maupun perdata. ”Jadi kedua belah pihak bersepakat saling berdamai mencabut laporan yang sudah masuk kepada pihak kepolisian,” ungkap Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) ini.

Bagaimana dengan nasib warga yang rumahnya rusak akibat menjadi sasaran amuk massa? Menurut Rifai, pihak PSHT sepakat untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan dan dalam perjanjian tidak disebutkan nominal yang disepakati. Sementara untuk korban luka, masing-masing pihak merawat sendiri. ”Kita tidak melihat nominalnya berapa, tapi niat baik PSHT untuk mengakhiri masalah ini,” jelasnya.

Dalam tujuh poin kesepakatan perjanjian damai itu, kata Rifai, tidak menyebut secara spesifik mengenai jumlah ganti rugi. Termasuk soal ganti rugi bagi Sunaryo, warga Desa Ringintelu yang bangunan serta isi rumahnya telah rusak dan satu unit motor hangus dibakar massa. ”Berapa nominal yang akan diserahkan oleh pihak PSHT belum diketahui. Karena soal ganti rugi motor tidak diatur secara teknis dalam surat perjanjian damai ini,” jelasnya.

Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi menyambut perdamaian antara PSHT dan warga Desa Sukorejo yang diwakili oleh Kepala Desa dan Camat Bangorejo. Pihaknya juga mengapresiasi langkah mediasi yang dilakukan oleh PCNU Banyuwangi.

Mengenai adanya kesepakatan untuk tidak saling lapor dan saling menuntut antara kedua belah pihak tersebut juga mendukung upaya perdamaian itu. ”Memang untuk asas kemanfaatan dan demi kepentingan yang lebih besar, kami juga mendukung upaya perdamaian dan akan kita tindak lanjuti sesuai isi kesepakatan,” jelas Kapolres.

Surat perjanjian damai antara kedua belah pihak itu, kata Kapolres, juga dapat menggugurkan tindak pidana yang melibatkan dua belah kubu. Karena ada restorative justice atau yang dalam bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif yang merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Selain itu  juga ada pemikiran penyelesaian  perkara pidana melalui jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan maksud agar  dapat  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  antara  pelaku dengan korban.

Namun demikian, lanjut Kapolres, juga ada syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi. Seperti permohonan pencabutan laporan yang dilampiri dengan bukti perdamaian. Ada juga berita acara tambahan dari saksi korban maupun pelapor bahwa kasus ini tidak ditindaklanjuti karena sudah ada upaya perdamaian. ”Akan kita gelarkan perkaranya dengan mengikuti mekanisme yang ada,” tandasnya.

Rencananya hari ini kedua belah pihak juga akan melaksanakan deklarasi damai bertajuk ”Banyuwangi rukun, Indonesia damai, kita semua bersaudara”. Selain deklarasi damai, kedua belah pihak sekaligus gotong royong membetulkan rumah yang rusak.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang lobi Mapolres Banyuwangi itu dihadiri Camat Bangorejo Taufik Rohman, Ketua Cabang PSHT Banyuwangi Sudarko, Kepala Desa Sukorejo Syamsudin, serta perwakilan pengurus harian PCNU Banyuwangi.

(bw/ddy/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia