Senin, 14 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

KPK Ingatkan Wakil Rakyat Banyuwangi Jauhi Perilaku Koruptif

24 Juli 2019, 13: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

DI-WARNING KPK: Wakil rakyat mengikuti pembekalan dan sosialisasi antikorupsi dari KPK di kantor DPRD Banyuwangi, kemarin.

DI-WARNING KPK: Wakil rakyat mengikuti pembekalan dan sosialisasi antikorupsi dari KPK di kantor DPRD Banyuwangi, kemarin. (Ramada Kusuma/RaBa)

Share this          

Jawa Pos Radar Banyuwangi – Para anggota DPRD Banyuwangi periode 2014–2019 dan calon anggota dewan terpilih hasil Pemilu 2019 mendapat warning keras kemarin (23/7). Mereka diperingatkan untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi. Jika tidak, siap-siap saja berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peringatan tersebut tersirat saat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan pembekalan/sosialisasi antikorupsi dan sistem integritas partai politik (parpol) di kantor DPRD Banyuwangi kemarin. Pembekalan itu dilakukan dalam rangkaian road show bertajuk ”Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”.

Mengawali pemaparannya, Saut mengatakan bahwa penindakan, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) hanyalah salah satu di antara lima tugas utama komisi antirasuah tersebut. Selain penindakan, tugas lain KPK adalah koordinasi, supervisi, pencegahan, dan monitoring.

Saut berharap, Banyuwangi steril dari 30 jenis tindak pidana korupsi (tipikor) yang dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar. Tujuh jenis korupsi tersebut adalah merugikan keuangan negara, suap-menyuap, konflik kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. ”Hati-hati dengan pemberian. Misalnya hari ini ada orang yang mengirimkan keramik ke rumah, tiba-tiba besoknya dia minta proyek,” ujarnya.

Selanjutnya, Saut menampilkan data kasus korupsi yang ditangani KPK selama periode 2004 sampai 2019. Entah menyindir atau menggoda para anggota dewan maupun calon wakil rakyat terpilih yang akan menduduki kursi DPRD periode 2019–2024, Saut mengatakan kasus korupsi di Provinsi Jatim yang ditangani KPK cenderung rendah.

Padahal, pada saat yang sama, pada layar monitor termpampang kasus korupsi yang ditangani KPK. Ironisnya, selama periode tersebut, jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK di Jatim merupakan yang tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia, tepatnya sebanyak 85 kasus.

Saat beberapa peserta sosialisasi mengatakan kasus korupsi di Jatim yang ditangani KPK sebanyak 85, Saut mengatakan kemungkinan itu hanyalah kesalahan penusilan. ”Mungkin salah tulis,” kata dia sembari tersenyum.

Namun, beberapa personel KPK menegaskan bahwa angka 85 itu bukanlah kesalahan tulis. ”Jadi ini bukan salah tulis, ya. Kalau begitu, jangan ditambah lagi,” kata dia mengingatkan para anggota dewan untuk tidak melakukan korupsi.

Sementara itu, Saut menyatakan KPK berupaya melakukan pencegahan korupsi di sektor politik. Salah satunya dengan menggodok rekomendasi terkait kenaikan bantuan dana untuk partai politik (banpol). Sebab, KPK menilai negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk itu dengan cara memaksimalkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.

Dia mencontohkan, saat ini jumlah banpol ”hanya” sebesar Rp 1 ribu per suara. Angka ini akan direkomendasikan untuk dinaikkan. Dengan kenaikan banpol tersebut, orang-orang yang ada di partai politik bisa lebih fokus memikirkan rakyatnya.

Saut juga setuju isu dana pensiun bagi anggota DPRD. Kerena dia juga tidak mau kalau anggota DPRD pensiun kemudian keleleran ke mana-mana. Uang bangsa ini, kata Saut, sangat bisa dikelola dengan baik. Menurutnya ini hanya soal manajemen. ”Pasti kita harus tekan pajaknya, pendapatannya, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, pengeluaran yang inefisien,” kata dia.

Di katakan, pada anggaran ke depan KPK akan membuat rekomendasi terkait kenaikan dana Banpol ini. Namun saat ini dirinya belum bisa berbicara terkait angkanya. Yang jelas, menurutnya angkanya berubah signifikan dari besaran yang ada sekarang ini. ”Kita sedang mengkaji ini, dengan LIPI, dengan tokoh-tokoh ahli. Kita akan rekomendasikan ke negara,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, sosialisasi dan pembekalan oleh KPK kemarin merupakan momen spesial bagi anggota dewan dan calon anggota DPRD terpilih. ”Ini momen spesial untuk mendapat pemahaman yang utuh tentang korupsi dan hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara. Sehingga dapat menghindarkan kita dari perilaku korupsi,” pungkasnya.

(bw/sgt/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia