Selasa, 15 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ini Alasan Mantan Narapidana Dilarang Nyalon Kepala Desa

19 Juni 2019, 15: 26: 44 WIB | editor : Ali Sodiqin

BERBURU SURAT BERSIH DIRI:  Para calon kepala desa pemohon surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Selasa (18/6).

BERBURU SURAT BERSIH DIRI: Para calon kepala desa pemohon surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Selasa (18/6). (DEDY JUMHARDIYANTO/RABA)

Share this          

BANYUWANGI – Ratusan bakal calon kepala desa (bacakades) yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak yang bulan Oktober mendatang mulai ”menyerbu” Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, kemarin (18/6). Mereka bukannya unjuk rasa, melainkan hendak mengurus surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan yang biasa disebut surat bersih diri tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bacakades untuk mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan kepala desa (pilkades).

Humas PN Banyuwangi Heru Setyadi mengatakan, dalam sepekan terakhir memang mulai banyak pemohon surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap di PN Banyuwangi. ”Jumlah pemohon surat keterangan ini sudah mencapai 400-an orang,” ungkapnya.

Untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut, lanjut Heru, PN Banyuwangi akan memeriksa terlebih dulu nama pemohon tersebut apakah pernah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap atau tidak. Pemeriksaan berkas permohonan tersebut dilakukan secara selektif. Apalagi, saat ini PN Banyuwangi juga telah mempunyai aplikasi teknologi berbasis website yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

”Kita tinggal lihat di SIPP nama pemohon. Jika pemohon pernah dihukum pidana meskipun hukuman percobaan, maka tidak akan kami terbitkan surat keterangan tersebut,” ungkapnya.

Karena dalam ketentuan, terang Heru, tidak menyebutkan hukuman pidana penjara berapa lama atau rentang waktu pidananya telah dilakukan berapa lama. Yang ada hanya yang bersangkutan atau pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. ”Jadi meskipun hukuman percobaan dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa kami terbitkan surat keterangannya,” jelas Heru.

Salah seorang pemohon surat keterangan di PN Banyuwangi, Komarul Huda, 44, mengatakan, dia mengurus surat keterangan tersebut untuk melengkapi persyaratan mendaftar sebagai calon kepala desa di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng. ”Jadwal pendaftaran cakades serentak di seluruh Banyuwangi mulai 29 Juni 2019 sampai 7 Juli 2019,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Nanang Widayat, 35, salah seorang bacakades dari Desa Tambakrejo, Kecamatan Muncar. Menurutnya, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai cakades.

Selain surat keterangan yang diterbitkan PN tersebut, terang Nanang, juga ada surat keterangan lainnya yang harus dipenuhi. Di antaranya surat keterangan kesehatan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN).

Sekadar diketahui, Banyuwangi akan menggelar hajatan pesta demokrasi di tingkat desa yang akan digelar di 130 desa. Pilkades serentak akan dihelat pada bulan Oktober 2019 mendatang. Anggaran biaya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut juga telah disiapkan Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 13 miliar.

(bw/ddy/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia