Senin, 16 Sep 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Optimalkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari

27 Maret 2019, 17: 29: 15 WIB | editor : Ali Sodiqin

GANDENG JAKSA: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Budi Jatmiko dan Kasidatun Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Sulisyadi mengawali kerjasama dua instansi di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Sun Osing Café Banyuwangi (6/3).

GANDENG JAKSA: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Budi Jatmiko dan Kasidatun Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Sulisyadi mengawali kerjasama dua instansi di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Sun Osing Café Banyuwangi (6/3). (BPJS Ketenagakerjaan BWI For RaBa)

Share this          

BANYUWANGI - BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi tentang Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Budi Jatmiko, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi yang diwakili oleh Kasidatun, Sulisyadi, pada tanggal 6 Maret 2019 di Sun Osing Café Banyuwangi.

Budi Jatmiko menyampaikan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan maupun Kejaksaan Negeri, serta meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Seperti kepatuhan Badan Usaha dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sulisyadi mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 100 data Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri telah memberikan sosialisasi bersama tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hasil sosialisasi tersebut, terdapat 29 Badan Usaha mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 71 Badan Usaha belum mendaftar. Sehingga selanjutnya data Badan Usaha tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan dikuatkan oleh Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Ketenagakerjaan berharap monitoring dan evaluasi dengan Kejaksaan Negeri dapat lebih mengoptimalkan kepatuhan Badan Usaha dalam kepesertaan progam jaminan sosial. Hal ini sebagai pengingat kepada Badan Usaha Wajib Belum Daftar untuk segera mendaftarkan Badan Usahanya sebelum adanya pemanggilan dari Kejaksaan Negeri. Selain itu, memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan pekerja dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggungjawab pemberi kerja melalui pengalihan resiko kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(bw/fre/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia