Minggu, 17 Feb 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Genteng

Ketua PKH Sebut Tidak Ada Tarikan Diatas Rp 5.000

04 Februari 2019, 17: 08: 49 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

PERNYATAAN: Wijiyati (kiri) membuat surat pernyataan bermaterai di depan kepala Desa Sidorejo Winarti (kanan) dan disaksikan perangkat desa, Sabtu (2/2).

PERNYATAAN: Wijiyati (kiri) membuat surat pernyataan bermaterai di depan kepala Desa Sidorejo Winarti (kanan) dan disaksikan perangkat desa, Sabtu (2/2). (DANNY EKA FOR JAWAPOS.COM)

PURWOHARJO- Kabar ada dugaan potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima anggota Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di Dusun Tempurejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, membuat Pemerintah Desa Sidorejo kebakaran jenggot dengan mengumpulkan anggota PKM dan PKH Kube Ikhtiar di kantor desa, Sabtu (2/2).

Selain kepala Desa Sidorejo Winarti, juga hadir perangkat desa, BPD, anggota PKH di Dusun Tempurejo, babinsa, dan babinkamtimas. Dalam pertemuan itu, penerima dana PKH menyatakan tidak ada potongan Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu. Tapi, mereka mengakui ada biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000. “Saya rasa ini miskomunikasi,” terang Sugiantoro, 41, putra Poniman asal Dusun Tempurejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo.

Berita ada potongan dana PKH ini, terang Sugiantoro, bermula saat dua anggota PKH Suparti dan Sutri menyatakan pada Poniman, kalau semua ATM harus dikumpulkan. Dana PKH dipotong Rp 5000 untuk administrasi dan dipotong lagi Rp 25 ribu untuk kas desa. “Bapak saya udah sepuh dan tidak paham,” terangnya.

Saat kedua orang itu ke rumahnya, terang dia, banyak yang mendengar. Keduanya juga menyampaikan disuruh ketua PKH Kube Ikhtiar Wijiyati. “Banyak saksinya, jadi orang tua saya juga tidak salah, menyampaikan apa adanya,” ungkapnya.

Dalam pertemuan di kantor desa, Suparti dan Sutri mengakui telah menyampaikan potongan itu. Dalam forum itu keduanya meminta maaf. “Keduanya sudah meminta maaf, ini hanya miskomunikasi. Dan sudah jelas runtutan masalahnya,” ujar kepala Desa Sidorejo, Winarti.

Menurut Winarti, ada penyampaian yang salah kepada anggota PKH dengan menyebut tarikan itu untuk kas desa. Dan itu, merugikan pemerintah desa, karena dijelek-jelekkan. “Saya sudah memakluminya, tidak akan menuntut atau melaporkan ke ranah hukum,” katanya.

Kedua anggota PKH itu, lanjut dia, hanya dilakukan pembinaan melalui ketua PKH. Sebab, itu wewenang ketua PKH. “Kita hanya minta ketua PKH membuat pernyataan kalau pemerintah desa tidak pernah melakukan pemotongan dana PKH,” paparnya.

Winarti berharap masyarakat lebih jeli lagi bila mendapat informasi. Jika ada berita atau informasi yang kurang jelas, maka bisa tanya kepada perangkat desa. “Biasanya warga desa itu getok tular (dari mulut ke mulut), jadi tidak tahu pasti kebenarannya,” ungkapnya.

Ketua PKH Kube Ikhtiar, Wijiyati mengaku tidak pernah menyuruh anggotanya mengumpulkan semua ATM anggota PKH. Anggota PKH memang ada yang meminta tolong untuk mengambilkan dana PKH di Bumdes. “Saya tidak pernah memegang ATM orang lain, hanya mengambilkan dan habis itu saya kembalikan,” ujarnya.

Wijiyati menyebut untuk potongan dana PKH itu tidak benar. Dana yang diterima anggota PKM itu utuh sesuai yang diterima. “Potongan Rp 5000 itu untuk administrasi saja, semua perbankan juga ada biaya administrasi,” dalihnya.

Ia tidak pernah meminta Suparti dan Surti mengambil dan memotong dana PKH yang diterima anggotanya. “Saya tidak pernah menyuruh, itu inisiatif sendiri. Justru mereka minta tolong ke saya untuk mengambilkan dana PKH melalui Bumdes,” katanya.

Wijiyati mengaku pernah mengundang warga ke rumahnya saat ada dua calon anggota legislatif (caleg) silaturrahmi. Tapi, yang diundang itu bukan hanya anggota PKH, tapi juga warga lain yang dikenal. “Pertemuan itu tidak membahas dana PKH,” ujarnya.(abi)

(bw/rio/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia