Senin, 14 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

PAD Harus Sesuai Target APBD

15 Januari 2019, 10: 15: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

KEJAR POTENSI PAD: Para penunggak pajak dipanggil di kantor Bapenda beberapa waktu lalu. Mereka diminta klarifikasi terhadap kewajiban pajaknya oleh petugas Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

KEJAR POTENSI PAD: Para penunggak pajak dipanggil di kantor Bapenda beberapa waktu lalu. Mereka diminta klarifikasi terhadap kewajiban pajaknya oleh petugas Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

Share this          

BANYUWANGI – Komisi III DPRD Banyuwangi mendesak eksekutif untuk memperbaiki capaian penerimaan asli daerah (PAD) 2019. Sebab, sejak dua tahun terakhir, realisasi PAD selalu di bawah target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahkan, hingga tutup tahun anggaran 2018 pada 31 Desember lalu, realisasi PAD hanya mencapai Rp 466,065 miliar. Angka ini setara dengan 71,46 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp 624,174 miliar. Padahal, di tahun 2017 realisasi PAD mencapai 84,55 persen atau sebesar Rp 388,93 miliar dari target Rp 460 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Khusnan Abadi mengatakan, secara nominal, realisasi PAD tahun 2018 memang meningkat sekitar Rp 57 miliar dibanding tahun sebelumnya. ”Namun secara persentase, realisasi PAD tahun lalu turun signifikan,” ujarnya usai melakukan rapat kerja dengan tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di kantor dewan kemarin (14/1).

Karena itu, Khusnan mendesak eksekutif agar lebih serius merealisasikan target PAD tahun ini yang mencapai Rp 571 miliar. ”Karena kita punya potensi. Dari kacamata kami, target PAD sebesar Rp 571 miliar itu sangat realistis dan bisa dicapai,” kata dia.

Memang, imbuh Khusnan, ada beberapa kendala yang menyebabkan realisasi PAD tahun 2018 jeblok. Misalnya kekurangan sumber daya manusia (SDM) pemungut atau pendamping, serta masih rendahnya ketaatan wajib pajak (WP). ”Maka, kami siap melakukan diskusi, pengawasan, dan pengawalan PAD setiap bulan,” tuturnya.

Selain itu, Khusnan meminta pihak Bapenda segera memfasilitasi pendataan ulang seluruh potensi pajak yang tersebar di seantero Banyuwangi. Termasuk potensi pajak parkir dari mal, retribusi parkir di stasiun kereta api (KA), serta pajak hotel dan restoran. ”Agar pendapatan pajak dari hotel dan restoran semakin optimal, kami meminta kebutuhan seribu printer mesin e-tax dipenuhi,” terangnya. (*)

(bw/sgt/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia