Rabu, 27 Mar 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Diduga Akibat Proyek Reklamasi, Abrasi Pantai Watudodol Kian Parah

12 Januari 2019, 17: 20: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

MAKIN TERGERUS: Bibir Pantai Wisata Watudodol rusak berat akibat diterjang pasang air laut.

MAKIN TERGERUS: Bibir Pantai Wisata Watudodol rusak berat akibat diterjang pasang air laut. (Dedy Jumhardiyanto/RaBa)

KALIPURO – Kondisi Pantai Wisata Watudodol di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro kian mengkhawatirkan. Lokasi pantai wisata yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan setiap liburan tersebut, kini kondisinya rusak parah akibat abrasi. Kerusakan sepanjang bibir pantai tersebut diperparah dengan adanya proyek reklamasi yang berjarak 600 meter dari Pantai Watudodol.

Sarifah, 49, salah seorang pemilik warung di Pantai Watudodol mengatakan, kerusakan paling parah terjadi pada tahun 2015 lalu. Ketika itu, gelombang pasang air laut menyapu hampir semua warung-warung yang berada di sepanjang tepi Pantai Watudodol. ”Warung saya dulu berada di tepi pantai, sekarang sudah habis,” ungkapnya sambil menunjuk bekas warungnya.

Tahun 2015 lalu, kata Sarifah, tidak sedikit warung yang menghadap ke laut tergerus dan amblas. Bahkan, plengsengan yang berfungsi menangkis ombak juga ambrol. Praktis bangunan yang berada di tepi warung-warung dan bangunan seperti musala dan toilet nyaris tidak lagi berfungsi seperti sedia kala. ”Bagaimana mau berfungsi, lha wong tanahnya saja sudah ambrol dan sangat membahayakan,” katanya.

Padahal, lanjut Sarifah, dulu warung-warung dan bangunan lainnya berdiri di tepi pantai dengan jarak sekitar 30 meter dari jalan raya pantura. Namun, kini hanya berjarak sekitar 15 meter dari jalan raya Banyuwangi- Situbondo tersebut.

Gelombang pasang air laut, paling ganas dan besar terjadi antara bulan Mei hingga Juni. Tinggi ombak mencapai hingga ketinggian tiga meteran. ”Kalau pasang bulan Mei sampai Juni ombak bisa naik ke atas warung sini,” ujar perempuan yang berjualan sejak 18 tahun lalu ini.

Masih kata Sarifah, abrasi yang terjadi di kawasan Pantai Watudodol itu diperparah dengan adanya proyek reklamasi pantai yang dibangun terlalu menjorok ke laut. Bangunan yang rencananya akan difungsikan sebagai dermaga perikanan itu dulunya tidak ada, kini justru makin lebar dan luas menjorok ke laut.     Akibat bangunan semakin maju ke laut, ombak yang menghantam Pantai Watudodol semakin besar. Warga yang juga pedagang Pantai Watudodol itu berharap, Pemkab Banyuwangi bisa kembali membangun plengsengan di lokasi sepanjang Pantai Watudodol untuk mencegah terjadinya abrasi.

Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan mengancam keberadaan jalan raya pantura sebagai akses utama dari Banyuwangi menuju Situbondo dan sebaliknya. ”Sudah sering disurvei diukur-ukur saja, tidak pernah ada tanda-tanda kapan mau dibenahi,” tandasnya.

Keberadaan proyek reklamasi itu juga menuai kritik dari Pengelola Wisata Grand Watudodol Abdul Aziz. Dia menilai, sekecil apa pun proyek di wilayah pantai akan berdampak pada ekosistem laut dan perubahan gelombang. Selain itu, karena titik garis pantai menjadi maju tentu akan ada penyempitan kawasan perairan. ”Adanya reklamasi ini justru akan mempersempit kawasan perairan dan dampaknya akan mempercepat terjadinya abrasi di pesisir yang berada di sekitarnya,” jelas Aziz.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Choiril Ustadi mengatakan, terkait dengan proyek reklamasi yang ada di Banyuwangi DPMPTSP Banyuwangi tidak memiliki kewenangan apa pun. ”Seluruh proses perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian,” tegas Ustadi.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP telah menghentikan aktivitas pembangunan dermaga di Pantai Ketapang. Dermaga untuk sandar kapal muatan ikan itu dibangun di atas lahan seluas 2 hektare. Satu hektare sudah tuntas, sisanya masih dalam tahap pembangunan.

Proyek tahap dua inilah yang diduga tidak mengantongi izin sehingga ditutup Satpol PP. Penghentian aktivitas proyek itu berawal dari laporan masyarakat setempat yang resah dengan kegiatan reklamasi. Warga memprotes kegiatan itu dan menanyakan izin dari proyek reklamasi pantai tersebut. ”Secara teknis, yang mengerti tentang pengawasan proyek reklamasi itu adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi,” tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banyuwangi Anacleto Da Silva kala itu.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Husnul Chotimah menegaskan penghentian aktivitas pengurukan pantai tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, pelaksanaan proyek itu diduga masih belum mengantongi izin resmi. Salah satunya yakni soal izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Aminoto, sang pemilik proyek reklamasi menjelaskan, sebelum proyek reklamasi tersebut dikerjakan, pihaknya sudah memohon izin mulai dari bawah (desa) sampai Kementerian. Semua perizinan tersebut lengkap termasuk Amdal. Sebagai bentuk klarifikasi kejelasan terkait perizinan tersebut, dia juga dipanggil untuk bertemu dengan DLH Provinsi Jawa Timur.

(bw/ddy/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia