Rabu, 19 Dec 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Kolom
Man Nahnu

Tax Monitor Nasibmu Kini

Oleh: Samsudin Adlawi

05 Desember 2018, 07: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Tax Monitor Nasibmu Kini

PARIWISATA Banyuwangi maju pesat. Kunjungan wisatawan terus meningkat. Dari tahun ke tahun. Tidak hanya 100%. Tapi beratus-ratus persen. Pertumbuhannya. Itu tidak ngecak. Benar adanya. Bukan hanya saat weekend. Pada hari-hari aktif pun Kota the Sunrise of Java terasa sesak. Bandar udara Banyuwangi penuh. Jalan di kota mulai tersendat. Arah menuju destinasi wisata padat. ”Rakyat Banyuwangi makin sejahtera?”

Pertanyaan itu sering terdengar. Dari beberapa sahabat. Yang kritis terhadap perkembangan kota. Mereka selalu mengamati. Korelasi kemajuan kabupaten dan kota dengan tingkat kesejahteraan warganya. Dulu saya gelagapan menjawab pertanyaan itu. Sekarang tidak. saya bisa menjawab dengan gamblang. Saya sudah punya datanya. Dan faktanya. Apa itu?

Profil capaian pendapatan daerah. Dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Banyuwangi. Tahun 2018. Tertulis dengan jelas dalam ’kitab’ besar itu. Target pajak hotel dan restoran 2018 sebesar Rp 85 miliar. PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar itu lumayan besar. Bisa untuk membangun sesuatu. Yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau tercapai. Faktanya?

Per November kemarin, PAD dari pajak hotel-restoran baru tercapai 30,59%. Alias Rp 26 miliar! Sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ah, mungkin targetnya terlalu besar. Tidak masuk akal. Terlalu optimistis kali. Tunggu dulu. Lembaga seperti pemkab tidak boleh main-main. Dalam membuat target. Setiap tahun. Sama seperti perusahaan. Proyeksi pertumbuhan (laba dan biaya) harus dibuat sepresisi mungkin. Harus realistis.

Makanya, dalam setiap proyeksi/target ada risalah penjelasannya. Bagaimana cara mencapainya. Strategi apa saja yang akan dilakukan. Semua dirumuskan secara cermat. Dan matang. Itu sebabnya, rapat pembahasan target menghabiskan banyak waktu. Saya yakin, target dalam PAD juga dibahas detail. Melalui debat yang panjang. Di tim anggaran pemkab. Lalu dibawa ke forum pembahasan RAPBD. Di gedung Dewan. Anggota Dewan pasti banyak tanya. Untuk memastikan: apakah PAD dinas-dinas penghasil benar-benar bisa direalisasikan. Bukan sekadar angka. Yang mentereng dan gagah di atas kertas. Dalam kitab APBD.

Saya percaya, target yang dirumuskan pemkab –c.q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)–  realistis. Angka Rp 85 miliar itu sudah melalui itung-itungan yang matang. Disesuaikan jumlah hotel dan restoran di Banyuwangi. Buktinya pemkab sudah menyiapkan tax monitor. Mesin pencatat tamu hotel dan pembeli makanan di restoran/warung.

Pemkab punya asumsi. Mesin tax monitor itu hebat. Canggih. Bisa bekerja dengan cermat. Sehingga diserahkan begitu saja. Kepada pengelola hotel dan restoran. Juga warung. Nyatanya tax monitor bekerja dengan baik. Bahkan sangat baik. Catatan tamu dan pembeli klop dengan uang yang disetor. Tapi sebenarnya ada masalah besar. Yang baru disadari oleh pemkab. Yakni menyerahkan sepenuhnya mesin monitor pajak itu kepada pengelola hotel-restoran.

Hasilnya?

Seperti yang disampaikan pemkab. Tidak semua transaksi di-input ke tax monitor. Nggak jelas berapa transaksi yang tidak dimasukkan itu. Yang pasti jauh panggang dari api. Jumlahnya besar sekali. Menyebabkan target yang dicanangkan meleset. Dari Rp 85 miliar baru tercapai Rp 26 miliar. Target itu sulit dicapai. Sekalipun minta bantuan Bandung Bondowoso. Mengumpulkan uang Rp 59 miliar tidak mudah.

Benarkah banyak pengelola hotel dan restoran/warung yang nakal. Tidak sepenuh hati meng-input pajak dari pelanggannya. Wallahu a’lam. Pastinya, pajak yang masuk dari usaha mereka sangat minim. Rasanya kecil kemungkinan pelanggan dan pembeli tidak mau bayar pajak. Meski nggerundel mereka tetap akan akan bayar: 10%. Mungkinkah sejatinya pelanggan/pembeli sudah bayar tapi tidak di-input.     Semua serba mungkin. Tapi, sekali lagi, tak ada yang tahu persisnya. Kalau ingin tahu kepastiannya gampang caranya. Pemkab cukup ’memasang’ stafnya di setiap hotel dan restoran/warung. Tugasnya mengawasi setiap tamu dan pembeli. Lalu menghitungnya. Itu sangat manjur. Lebih presisi dari CCTV. CCTV bisa diotak-atik. Dicopot kabel dayanya. Tapi staf juga bisa ’diotak-atik’. Diajak kongkalikong. Oleh pihak hotel atau restoran/warung. Waduh....

Wa ba’du. Asumsi bahwa perkembangan pariwisata Banyuwangi tidak linier dengan kesejahteraan masyarakat ada benarnya. Dalam hal ini masyarakat umum. Bahwa perkembangan pariwisata dinikmati oleh segelintir masyarakat juga tidak salah. Yakni pengelola hotel, restoran, dan warung yang tidak meng-input semua transaksi ke tax monitor. Merekalah yang selama ini telah menikmati manisnya madu pariwisata Banyuwangi.

Bersama para pengelola penyewaan mobil dan travel. Selebihnya, masyarakat umum, hanya menjadi penonton. Tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang didanai dari pajak hotel dan restoran/warung secara maksimal.

Mudah-mudahan, pemkab segera menemukan cara cerdas untuk mengawal tax monitor. Aamiiin.... (@AdlawiSamsudin, kaosing93@gmail.com)

(bw/*/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia