Rabu, 19 Dec 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Target PAD Tak Terpenuhi, Tunjangan PNS Banyuwangi Ditunda

01 Desember 2018, 10: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

SYUKURAN: Bupati Anas dan Sekkab Djadjat Sudradjat bersama sejumlah pejabat mengikuti syukuran hari ulang tahun Korpri.

SYUKURAN: Bupati Anas dan Sekkab Djadjat Sudradjat bersama sejumlah pejabat mengikuti syukuran hari ulang tahun Korpri. (Sigit Hariyadi/RaBa)

BANYUWANGI – Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab  Banyuwangi bulan November dan Desember, terancam tidak dibayar. Penyebabnya, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari target yang ditetapkan.

Hingga Jumat (30/11), realisasi target PAD masih  sekitar Rp 390 miliar lebih atau sekitar 84,94 persen dari target Rp 459 miliar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Salah satu pemicu minimnya realisasi PAD karena penerimaan PAD
dari sektor hotel dan restoran meleset jauh dari target.

Satu bulan jelang tutup tahun, realisasi PAD dari pajak hotel dan restoran kurang dari 50 persen atau hanya masuk sekitar 30,59 persen  saja. Pada APBD 2018, PAD dari sektor pajak hotel dan restoran ditarget sekitar Rp 85 miliar.

Namun, hingga kemarin realisasinya hanya Rp 26 miliar atau 30,59 persen. ”Jujur, saya dilema. Kami sudah mengimbau dan memasang alat tax monitor di warung dan restoran, tetapi transaksinya tidak di-input ke alat tax monitor tersebut. Mau kami paksa, masak iya, warung-warung rakyat mau ditutup. Maka dengan segala hormat, untuk tahun ini kami tidak represif,” kata Bupati Abdullah Azar Anas, Kamis (29/11).

Minimnya realisasi PAD tentu memengaruhi belanja daerah dalam APBD 2018. Karena itu, kata Anas, pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pegawai Pemkab Banyuwangi terpaksa ditunda. ”Namun, bukan berarti pemkab defisit. Saham kita di Bank Jatim Rp 70 M, di BPR Jatim 15 M, di tambang emas Rp 600 miliar tidak kita ambil. Kalau ini kita ambil hanya untuk menambah TPP, rasanya kurang motivasi kita. TPP tidak terbagi ini supaya mendorong peningkatan kinerja ASN” ujarnya.

Anas meminta kalangan aparatur sipil negara (ASN) ikut mendorong para wajib pajak untuk lebih taat pajak. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan, setiap kali makan di restoran atau sejenisnya, para ASN tersebut mengingatkan pengelola warung apakah sudah mencatatkan transaksi itu pada alat tax monitor yang telah disediakan pemkab di restoran, rumah makan, atau warung tersebut.

Permintaan Anas itu disampaikan langsung Bupati Anas saat memimpin apel Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di halaman kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (29/11). ”Faktanya, dengan berbagai hal, PAD dari pajak hotel dan restoran belum tercapai,” ujarnya.

Anas menambahkan, pihaknya menunggu kesadaran para wajib pajak untuk taat pajak. Dia berharap pengusaha rumah makan lokal Banyuwangi meningkatkan partisipasi dalam membayar pajak.

Menurut Anas, dari total seribu warung atau restoran yang teridentifikasi, pengelola taat yang membayar masih sedikit. Sementara itu, warung-warung waralaba yang bukan milik orang Banyuwangi, pembayaran pajaknya sangat bagus.

Salah satu franchise restoran di Banyuwangi bayar pajak per bulan Rp 70 juta. ”Namun, ada restoran warga Banyuwangi yang sangat ramai, bayar pajaknya hanya Rp 1,5 juta. Ini tentu tidak bisa diterus-teruskan. Karena pendapatan ini penting untuk membangun infrastruktur dan lain-lain,” tuturnya.

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia