Jumat, 19 Jul 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Setahun Raih Untung Rp 150 Juta dari Pungli PTSL

29 November 2018, 16: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

TERTUNDUK: Gito Suprayogi ditetapkan sebagai tersangka usai kena OTT kasus pungli PTSL Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru.

TERTUNDUK: Gito Suprayogi ditetapkan sebagai tersangka usai kena OTT kasus pungli PTSL Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru. (Dedy Jumhardiyanto/RaBa)

Share this          

BANYUWANGI – Kasus pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Gito Suprayogi, 45, ternyata bukan sekali ini saja. Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Banyuanyar, Kalibaru itu sering kali melakukan pungli kepada warganya yang mengurus sertifikat. Diduga pungli dilakukan sejak tahun 2017, sehingga selama setahun tersebut keuntungan yang diperoleh Gito mencapai Rp 150 juta.

Usai diperiksa maraton oleh penyidik Tipikor Reskrim Polres Banyuwangi, Gito yang masih tercatat sebagai kerabat Kepala Desa Banyuanyar tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, Gito langsung dijebloskan ke rumah tahanan Mapolres Banyuwangi.

Kasus Gito menarik perhatian masyarakat. Sebab, di saat masyarakat butuh layanan sertifikat yang cepat dan murah, Gito dengan terang-terangan pasang tarif bagi warganya yang mengurus sertifikat dengan nominal yang cukup melangit. Bayangkan untuk tiga lembar sertifikat ”dibanderol” Rp 37,5 juta. 

Kapolres AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi mengatakan, terduga atau tersangka pada tahun 2016 lalu pernah menjadi anggota Pokmas Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang kini berubah menjadi PTSL. Kemudian pada tahun 2017 diangkat menjadi Ketua Pokmas PTSL.

Ketika menjadi anggota Prona, Gito sudah terlibat transaksi pengurusan sertifikat dengan Khoiriyah. Ada tiga bidang tanah yang diajukan Khoiriyah. Agar sertifikat terbit, terjadi kesepakatan biaya untuk mengurus tiga bidang lahan itu sebesar Rp 40 juta.

”Padahal sesuai kesepakatan antara Pokmas dengan warga sebagai pemohon, satu bidang tanah biaya pengurusan sertifikat PTSL itu disepakati hanya Rp 700 ribu,” ungkap Kapolres Taufik didampingi Wakapolres Kompol Oskar Samsudin dan Kasatreskrim AKP Panji Prathista Wijaya, kemarin.

Pengurusan tiga sertifikat milik Khoiriyah telah tuntas pada sejak Desember 2017 lalu. Hanya saja, sertifikat itu ditahan oleh tersangka alias tidak langsung diberikan kepada korban sebagai pemohon. Selanjutnya, Gito meminta korban segera melunasi biaya yang telah disepakati sebesar Rp 40 juta.

Karena butuh sertifikat, Khoiriyah berupaya memenuhi permintaan tersangka dengan meminjam uang kepada saudaranya sebesar Rp 10 juta. Padahal, korban telah membayar pada tersangka sebesar Rp 7,5 juta dengan bukti kuitansi, kemudian ditambah lagi Rp 5 juta.

Meski telah ada uang yang dibayar oleh korban sebesar Rp 22,5 juta, namun dari tiga sertifikat yang diajukan tersebut hanya satu saja yang diberikan. ”Waktu memberikan uang yang ketiga sebesar Rp 10 juta inilah langsung disergap tim Saber Pungli,” jelas Kapolres.

Sebagai barang bukti, polisi mengamankan uang pecahan Rp 100 ribu sejumlah Rp 10 juta, sertifikat, kuitansi pembayaran, serta kunci motor dan motor yang digunakan tersangka saat mengambil uang dan mengantarkan sertifikat di Bank BRI Unit Kalibaru.

Dari hasil penyelidikan sementara, sejak 2016 pelaku sudah mengurus 300 bidang tanah milik warga Desa Banyuanyar.

Dari jumlah itu, besaran biaya yang diminta pada warga bervariasi. Sejak tahun 2017, keuntungan yang diperoleh tersangka disebutkan mencapai Rp 150 juta. Atas perbuatannya itu, tersangka kini masih dimintai keterangan intensif di ruang unit tindak pidana korupsi (tipidkor) Satreskrim Polres Banyuwangi.

”Kami masih mengembangkan kasus ini lebih dalam untuk mencari tahu keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. Karena dalam Pokmas PTSL beranggotakan empat orang. Sehingga butuh waktu untuk membuktikan aliran dana yang diterima tersangka mengalir ke mana saja,” tandasnya.

Tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, polisi juga menerapkan pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara dan atau pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

Seperti diketahui, tim Saber Pungli Polres Banyuwangi kembali unjuk gigi. Tim yang dikomandani Wakapolres Kompol Oscar Syamsudin itu menangkap Gito Suprayogi, 45, selaku Ketua Pokmas PTSL Desa Banyuanyar. Gito disergap usai transaksi dengan korban pungli, Khoiriyah, di BRI Unit Kalibaru. Senin sore (26/11). Dari tangannya disita uang tunai Rp 10 juta, kuitansi pembayaran, dan sertifikat tanah milik Khoiriyah.

(bw/ddy/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia