Selasa, 20 Nov 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Penetapan Prioritas Dana Desa Harus Diawasi Semua Pihak

Jumat, 02 Nov 2018 13:05 | editor : Ali Sodiqin

HARUS TENTUKAN PRIORITAS: Bupati Anas menyampaikan paparan tentang peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa, Rabu (31/10).

HARUS TENTUKAN PRIORITAS: Bupati Anas menyampaikan paparan tentang peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa, Rabu (31/10). (Humas Pemkab BWI For RaBa)

KALIPURO- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta meningkatkan fungsi pengawasan dalam penetapan  prioritas penggunaan dana desa (DD). Penggunaan dana desa harus mendapat pengawasan ekstra karena nilai yang digulirkan pemerintah cukup besar dan penggunaannya harus ada prioritas untuk kepentingan masyarakat yang sangat mendesak.

Permintaan pengawasan dana desa itu disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas saat membuka membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi dan Fungsi BPD di Hall Mirah Hotel, Rabu (31/10). Pada kesempatan itu, Anas juga meminta anggota BPD untuk bersinergi dengan pemerintah desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa untuk membangun desa.

Menurut Anas, BPD adalah bagian penting dalam pemerintahan desa. BPD berfungsi sebagai kanal penyaluran aspirasi warga desa.  Dari ratusan aspirasi yang masuk, BPD harus bisa memberikan pertimbangan kepada kepala desa, mana yang harus didahulukan dibangun dengan menyesuaikan anggaran yang ada. ”Leader harus punya skala prioritas. Harus berani mengambil keputusan prioritas dan mampu menciptakan inovasi,” pesan Anas.

Anas mengaku jika dirinya pun melakukan hal-hal seperti itu sebagai bupati. ”Sekarang saya ingin tularkan kepada Bapak dan Ibu sebagai perwakilan masyarakat desa. Saat Bapak-Ibu mendengar beragam aspirasi dari bawah, tampung dan segera tentukan skala prioritasnya,” ujar Anas.

Tak hanya itu, Anas juga meminta BPD saya ikut mengawasi kinerja ASN. Jika melihat ada penyelewengan, segeralah melapor kepada Pemkab Banyuwangi. ”Saya ingin masyarakat terlayani dengan baik, jangan sampai ada pungutan liar, izin yang dipersulit, dan sejenisnya. Laporkan kami bila terjadi,” pinta Anas.

Anas meminta BPD turut mengawal dan menyukseskan program pengentasan kemiskinan yang digagas Pemkab Banyuwangi. Seperti Rantang Kasih, pemberian makanan bernutrisi kepada warga miskin sebatang kara. Program Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), serta program Bedah Rumah yang membantu warga  miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. ”Khusus untuk warga miskin, saya mewanti-wanti jangan sampai penanganannya telat. Saya imbau agar masyarakat, termasuk anggota BPD lebih peka melihat tetangga di lingkungan sekitar,” katanya.

Kegiatan Bimtek diikuti 282 peserta yang terdiri dari ketua dan sekretaris BPD se-Banyuwangi. Selain Bupati Anas, bimtek ini menghadirkakan sejumlah narasumber, yakni Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim Imam Chotib, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim Edy Kuncahyo, dan Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Vicky Septalinda.

Untuk diketahui, di Banyuwangi ada 1.700 anggota BPD dari 189 desa. Mereka secara bergantian akan mengikuti bimtek yang dijadwalkan secara bergelombang pada tahun 2018 dan 2019 mendatang.

(bw/ics/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia