Rabu, 21 Nov 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Lama Kosong, Direksi PDAM Segera Diisi

Rabu, 05 Sep 2018 10:27 | editor : AF. Ichsan Rasyid

Lama Kosong, Direksi PDAM Segera Diisi

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi berencana mengisi kekosongan jabatan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banyuwangi yang sudah lama kosong. Pendaftaran bakal dibuka secara online selama tiga pekan, yakni mulai Senin (10/9) hingga Jumat (28/9) mendatang. Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi PDAM Iskandar Azis mengatakan, pihaknya sudah mengumumkan seleksi calon direksi badan usaha milik daerah itu melalui berbagai media massa dan situs resmi Pemkab Banyuwangi.

”Sedangkan pendaftaran secara online bisa dibuka mulai 10 September,” ujarnya kemarin (4/9). Iskandar menambahkan, pendaftaran calon direksi PDAM terbuka untuk umum.

Syaratnya, pendaftar minimal berusia 35 tahun dan maksimal 55 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S-1), serta memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum serta memimpin tim.

Selain itu, imbuh Iskandar, mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018, calon direksi harus memiliki kompetensi dan sertifikasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

”Kan tidak mungkin mengangkat orang yang tidak memiliki keahlian untuk memimpin perusahaan milik daerah,” kata pria yang menjabat Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuwangi tersebut.

Iskandar menambahkan, surat lamaran pendaftaran harus di-scan dan ditandatangani oleh pelamar di atas meterai Rp 6 ribu. Selanjutnya, surat lamaran terse but diunggah melalui sistem pendaftaran online dengan mengakses tautan yang tertera pada alamat situs resmi Pemkab Banyuwangi.

Setelah pendaftaran ditutup, kata Iskandar, proses seleksi dilanjutkan dengan tahap seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara. ”Pelamar yang lulus dari tahap seleksi dan terpilih sebagai calon direksi PDAM akan diumumkan media massa dan website milik pemerintah daerah,” tambahnya. (*)

(bw/sgt/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia