Sabtu, 17 Nov 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Situbondo

Paripurna Perda Pertanggungjawaban APBD Gagal

Selasa, 31 Jul 2018 16:15 | editor : AF. Ichsan Rasyid

TIDAK ADA ORANGNYA: Kursi anggota dewan telihat kosong kemarin. Akibatnya, paripurna perda pertanggungjawaban APBD ditunda.

TIDAK ADA ORANGNYA: Kursi anggota dewan telihat kosong kemarin. Akibatnya, paripurna perda pertanggungjawaban APBD ditunda. (HABIBUL ADNAN/JAWAPOS.COM)

SITUBONDO – Paripurna perda pertanggungjawaban APBD 2018 gagal terlaksana, kemarin (30/07). Peristiwa ini cukup mengherankan. Sebab, bupati bersama seluruh kepala SKPD sudah hadir di ruang rapat.

Paripurna ditunda karena tidak qourum. Hanya 12 anggota dewan yang mengisi daftar hadir. Dengan rincian, tujuh orang dari fraksi PKB, PPP dua orang, dan masing-masing satu orang dari fraksi Golkar, PDIP, dan Hanas. Sedangkan kolom tanda tangan di daftar hadir fraksi GIS dan Demokrat terlihat kosong.

Yang lebih aneh, hingga pukul 14.00, beberapa anggota dewan terlihat berseliweran. Tetapi mereka tidak mau masuk ke ruang paripurna. Sayangnya, beberapa anggota dewan menolak berkomentar terkait dengan hal itu.

Misalnya, ketika wartawan koran ini meminta komentar salah satu anggota fraksi Golkar, Zuhri. Dia mengatakan, ada anggota DPRD lain dari fraksinya yang berhak menjawab. “Saya kan hanya anggota, tidak berwenang,” ujarnya.

Anggota farksi Demokrat juga menolak diwawancarai. Narwiyoto, anggota dewan dari fraksi PDIP mengatakan, tidak ada agenda khusus untuk menggagalkan paripurna. “Tadi banyak yang di sini, tetapi karena terlalu lama menunggu, akhirya pulang semua,” katanya.

Kata dia, tidak ada perintah khusus dari fraksinya. Terkait dengan anggota dewan lain yang tidak hadir, dia memperkirakan ada kesibukan masing-masing. “Sampai saat ini, tidak ada instruksi dari PDIP untuk tidak hadir,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD, Zeiniye menerangkan, paripurna tidak bisa terlaksana karena beberapa anggota dewan ada kesibukan. Kebanyakan sedang menyelesaikan adiministrasi pendaftaran bakal calon legislatif (baceleg) di KPU.

“Sekarang ini kan tanggal-tanggal rawan. Tanggal 30-31 itu terakhir verifikasi berkas bacaleg. Sekarang ini, ada beberapa anggota yang masih menyelesaikan verifikasi perbaikan berkas,” terangnya.

Politisi PPP itu mengatakan, paripurna sedianya dilaksanakan pada pukul 11.00. Sekitar pukul 10.00, masih banyak anggota yang ada di kantor. Akan tetapi karena bupati ada kegiatan lain, paripurna terpaksa tidak bisa langsung dilaksanakan. “Akhirnya banyak yang pulang,” katanya.     

Karena bupati sudah datang, paripurana tetap dibuka. Setelah itu, ditutup lagi karena tidak quorum. Saat paripurna dimulai, terlihat ada satu anggota DPRD di kursi anggota, serta empat pimpinan di kursi depan. “Jadwal paripurna akan dibahas lagi di rapat banmus (badan musyawarah),” ujar Zeiniye.

Sementara itu, Zeiniye mengaku, tertundanya paripurna Perda Pertanggungjawaban APBD berdampak terhadap pembahasan APBD perubahan. Kata dia, APBD Perubahan bisa dibahas setelah perda pertanggungjawaban disahkan. “Awal Agustus baru kita diagendakan lagi,” pungkasnya. (bib/pri)

(bw/bib/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia