Sabtu, 25 May 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Situbondo

Nasib Direktur BPR Syariah Belum Pasti

29 Juli 2018, 11: 05: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

MINTA PENJELASAN EKSEKUTIF: Komisi II DPRD bertemu dengan Sekda dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Situbondo, kemarin.

MINTA PENJELASAN EKSEKUTIF: Komisi II DPRD bertemu dengan Sekda dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Situbondo, kemarin. (HABIBUL ADNAN/JAWAPOS.COM)

SITUBONDO – Direktur BPR Syariah Kabupaten Situbondo, Basrawi Yudi Nugroho yang diberhentikan sementara oleh bupati beberapa waktu lalu, belum jelas nasibnya. Apakah diberhentikan tetap atau akan dikembalikan pada jabatannya sebagai direktur, masih belum pasti.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan, pemerintah daerah masih akan melakukan rapat dengan otoritas jasa keuangan (OJK). “Nanti tergantung hasil rapat,” ujarnya usai bertemu Sekda, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Situbondo, kemarin (27/07).

Dalam pertemuan itu, Komisi II sebenarnya juga mengundang bupati. Sayangnya, bupati tidak hadir. Komisi II ingin meminta keterangan lebih detail terkait dengan yang terjadi di BPR Syariah Kabupaten Situbondo.

Usai pertemuan, Hadi tidak mau menjelaskan permasalahan di tubuh perbankan itu. “Intinya, banyak temuan. Ada penyalahgunaan kewenangan di SOP peminjaman. Salah satunya, dalam peminjaman harus ada persetujuan komisaris,” jelasnya. 

Sementara itu, keterangan yang diperoleh Jawa Pos Radar Situbondo dari salah satu sumber, permasalahan ini bermula ketika pihak BPR Syariah mencari pihak yang mau menabung, karena kekurangan modal. Setelah tabungan terkumpul, uang tersebut dipinjamkan. “Peminjaman dilakukan untuk memperoleh penghasilan,” jelasnya.

Dalam perkembangannya, pengelolaan keuangan di BPR Syariah kurang sehat. Karena itu, pihak-pihak yang menabung ingin menarik kembali uangnya. “Tabungan itu kan bisa ditarik kapan pun. Di satu sisi, uang dipinjamkan kepada pihak lain,” terang sumber tersebut.

Meninggatkan kembali, bupati memberhentikan Direktur BPR Syariah awal Juli lalu. pemberhentian selama 30 hari. Untuk sementara, tugas dan kewenangan direktur diambil alih komisaris selaku kepanjangantangan pemegang saham.

Dalam sebuah kesempatan, Bupati Dadang juga enggan menjelaskan alasan pemberhentian tersebut. Waktu itu, dia hanya menyampaikan, ada temuan OJK terkait dengan pengelolaan keuangan. Alasan pemberhentian lainya, Dadang menyebutkan, direksi BPR Syariah tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai harapan pemerintah. (bib/pri)

(bw/bib/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia