Jumat, 19 Jul 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Refleksi

Pendaftar Caleg Terasa Sepi, Ada Apa?

Oleh: Sumarsono

18 Juli 2018, 07: 05: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Pendaftar Caleg Terasa Sepi, Ada Apa?

Share this          

TADI malam pendaftaran Calon Legislatif (caleg) berakhir. Kita ketahui, bahwa pendaftaran sudah dimulai tanggal 4 Juli 2018 dan akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2018. Berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan dalam pasal 9 ayat (4) bahwa pengajuan bakal caleg pada hari pertama sampai dengan ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, dan hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00.

Bagaimana jika sampai batas akhir pendaftaran caleg masih ada yang belum mendaftar? Sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 ayat (5) dijelaskan bahwa KPU dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon, apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan.

Akankah keluar Surat Edaran atau Surat Keputusan KPU jika masih ada yang belum melakukan pendaftaran caleg untuk memperpanjang pendaftaran? 

Kita kembalikan lagi ke KPU, karena selama ini yang saya cermati ketika ada sesuatu yang sifatnya urgent, maka KPU akan mengeluarkan surat edaran atau surat keputusan hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban. Padahal secara hierarki perundang-undangan Surat Edaran atau Surat Keputusan itu tak bisa menggugurkan peraturan yang lebih tinggi.

Mungkin belum banyak yang tahu bahwa dalam PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 10 menyebutkan bahwa sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatkan wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon (Sistem informasi pencalonan). Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon. Artinya apa? Bahwa partai politik memiliki waktu yang cukup panjang dalam melakukan proses awal yang harus memasukkan dan mengunggah semua dokumen persyaratan administrasi melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Begitu banyaknya syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh bakal calon legislatif inilah yang membuat partai politik masih belum bisa melakukan pendaftaran. Syarat administrasi yang harus dilengkapi di antaranya sebagai berikut. Pertama, surat keterangan putusan pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah dijatuhi dipidana penjara dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun. Kedua, foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisasi instansi yang berwenang. Berikutnya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta surat bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tidak ketinggalan, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Mantan Terpidana

Bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi secara otomatis tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Tapi sambil menunggu hasil gugatan di Mahkamah Agung (MA) bagi mantan terpidana korupsi sah-sah saja untuk mempersiapkan syarat administrasi.

Lalu bagaimana dengan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara masih bolehkah mendaftar sebagai calon legislatif?

Secara peraturan yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bahwa mantan terpidana tersebut harus membuat surat pernyataan dengan melengkapi sebagai berikut. Pertama, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikutnya, surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasar putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perlu juga, surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana, karena kealpaan ringan (culpa levis), atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Selain itu, perlu bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Terbitnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan momentum positif bagi proses memperketat seleksi bakal calon legislatif tahun 2019. Penulis mengapresiasi KPU yang telah memperketat syarat bakal calon legislatif, yakni larangan aturan tentang terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak, dan korupsi. Dengan adanya syarat tersebut, saya mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif memantau dan menilai caleg-caleg yang diusulkan partai politik.(*)

*)Advokat.

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia