Kamis, 15 Nov 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

11 DPC Ajukan Mosi Tidak Percaya

Senin, 14 May 2018 19:24 | editor : AF. Ichsan Rasyid

ASPIRASI: (dari kiri) Ali Ridho, Gepeng Waskito, dan Zasties menunjukkan kuitansi swadaya pengurus untuk meng­gelar rapat pleno bersama serta hasil rapat pleno yang digelar di aula kantor PMI Banyuwangi kemarin (12/5).

ASPIRASI: (dari kiri) Ali Ridho, Gepeng Waskito, dan Zasties menunjukkan kuitansi swadaya pengurus untuk meng­gelar rapat pleno bersama serta hasil rapat pleno yang digelar di aula kantor PMI Banyuwangi kemarin (12/5). (SIGIT HARIYADI/JAWAPOS.COM)

BANYUWANGI – Internal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bergolak. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Banyu­wa­ngi Khairul Falah, “diserang” mosi tidak percaya oleh 11 ke­pengu­rusan Dewan Pimpinan Ca­bang (DPC) di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.
Keputusan melayangkan mosi tidak percaya tersebut disepakati dalam forum rapat pleno ber­sa­ma 11 Ketua DPC Perindo yang digelar di aula kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Ba­nyu­wangi kemarin (12/5). Sebelum menggelar rapat pleno bersama, para Ketua DPC sudah menggelar rapat pleno di wilayah masing-masing.
Ketua DPC Perindo Kecamatan Muncar M Ali Ridho mengatakan, berdasar hasil rapat pleno bersama tersebut, para ketua DPC Perindo di Banyuwangi sepakat melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Khairul Falah di DPD Perindo Banyuwangi. “Karena Saudara Khairul Falah tidak mampu mendongkrak elektabilitas Perindo. Jika seperti ini terus, Perindo terancam tidak punya wakil di DPRD Banyuwangi. Se­bab, Pemilu 2019 sudah se­makin dekat,” ujarnya didam­pi­ngi Ketua DPC Perindo Banyu­wangi Zasties dan Ketua DPC Perindo Srono Gepeng Waskito.
Selain itu, selama kepe­mim­pinan Khairul ada banyak pro­gram Perindo yang tidak ber­jalan di Banyuwangi. Contohnya program Gerobak Perindo, Pasar Murah Jelang Ramadan, Warung Sejahtera, dan lain-lain.
Alasan lain adalah kerap ter­jadinya kebuntuan komunikasi politik antara para Ketua DPC dengan Ketua DPD. Khairul dinilai cenderung otoriter ketika terjadi perbedaan pendapat antar pengurus.
Ridho menambahkan, pihak­nya berharap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perin­do Jatim dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo mengako­mo­dasi aspirasi para Ketua DPC Perndo tersebut. “Tidak ada unsur like and dislike kepada Saudara Khairul. Aspirasi kami ini murni merupakan wujud kecintaan kami kepada Perindo. Kami ingin membesarkan Perin­do,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua DPD Pe­rindo Khairul Falah mengang­gap langkah sejumlah ketua dan pengurus DPC Perindo tersebut ilegal. Sebab, ada sejumlah kejanggalan. Misalnya undangan yang dikirimkan ke sejumlah DPC ber-kop DPC Perindo Ba­nyuwangi. Namun, pihak yang me­nandatangani undangan tersebut bukan Ketua DPC Pe­rindo Banyuwangi. “Yang ber­tanda tangan justru Saudara Ge­peng Waskito yang belum mengantongi SK Ketua DPC. Sementara ini dia kami tugasi menangani wilayah Kecamatan Srono, tetapi belum mengantongi SK. Istilahnya masih magang,” akunya.
Selain itu, kata Khairul, agenda yang dikemas rapat pleno bersa­ma itu juga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pe­rindo. “Di AD/ART Perindo tidak ada istilah konferensi cabang (kon­fercab). Namun, dalam un­dangan disebut agenda perte­muan tersebut adalah rapat pleno dan konfercab Perindo. Apa­lagi, kalau sampai berujung pada mosi tidak percaya, ajang tersebut harus dihadiri DPW. Jadi, menurut kami, ini hanya ajang temu kangen,” tuturnya.
Di sisi lain, Khairul mengaku sebenarnya pihaknya sudah membuka diri jika ada pihak yang merasa tidak puas atas kepe­mimpinannya. “Saya pun sudah membuka diri. Kalau ada yang tidak puas atas kepemim­pinan saya, monggo kita sharing. Kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Masih menurut Khairul, yang berhak mengevaluasi kinerja DPD adalah kepengurusan di atasnya, yakni DPW. Bukan kepengurusan di bawah DPD. (sgt/afi)

(bw/sgt/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia