Kamis, 21 Nov 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Opini Sabtu

Ketimpangan dan Pusat Pertumbuhan Baru

Oleh: Irwan Setiawan

05 Mei 2018, 00: 00: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Ketimpangan dan Pusat Pertumbuhan Baru

Share this          

LKPJ Gubernur Jatim telah memasuki tahap akhir,  yaitu pendapat akhir fraksi berupa penyampaian berbagai macam rekomendasi agar capaian kinerja gubernur tahun berikutnya bisa lebih baik. Terkait pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran mengindikasikan adanya pertumbuhan yang lebih inklusif. Hal itu dibuktikan dengan kinerja penurunan kemiskinan.

Angka kemiskinan terjadi penurunan dari 11,85 persen pada tahun 2016 menjadi 11,2 persen pada tahun 2017. Begitu pula tingkat pengangguran terbuka terjadi penurunan dari 4,21 persen pada tahun 2016 menjadi 4 persen pada tahun 2017. 

Persoalannya pada sisi Government Spending (G) pada empat tahun terakhir, baik yang bersumber  DAU, DAK, maupun dana transfer mengalami stagnan. Padahal kontribusi PDRB Jawa Timur justru naik dari 14,44 persen pada tahun 2016 menjadi 14,99 persen pada tahun 2017.

Hal itu berarti peran Jawa Timur dalam perekonomian Indonesia semakin besar. Begitu pula Peran Jawa Timur dalam pengurangan kemiskinan tingkat nasional mencapai 19,75 persen. Turun sebesar 233.260 jiwa. 

Fokus pendidikan dan infrastruktur, maka strategi yang dilakukan adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif yang pro growth, pro UOB, dan pro poor serta sinergisitasnya dengan human development. Salah satu upaya melalui double track strategi pendidikan vocational, perbaikan sarana-prasarana kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis.

Menurut pemerintah, upaya peningkatan kesejahteraan telah tepat sasaran. IPM RI meningkat dari 69,74 menjadi 70,27. Yang perlu lebih ditingkatkan ke depan adalah perhatian pemerintah terhadap khazanah pendidikan di Jawa Timur, yaitu madrasah diniyah. Baik berupa peningkatan sarana-prasarana maupun peningkatan para pendidiknya. 

Hal yang menggembirakan yaitu capaian infrastruktur jalan. Kinerja kemantapan jalan provinsi naik dari 88,87 persen pada tahun 2016 menjadi 90,31 persen pada tahun 2017. Infrastruktur jaringan irigasi meningkat dari 68,50 persen pada tahun 2016 menjadi 69,32 persen pada tahun 2017. Begitu pula infrastruktur dasar perumahan dan permukiman (sanitasi, air minum, dan kawasan kumuh) meningkat dari 51,55 persen di tahun sebelumnya menjadi 68,75 persen PAD tahun 2017. 

Namun, perlu peningkatan peran pemerintah dalam hal memberi stimulus terhadap jalan usaha tani atau infrastruktur pedesaan. Hal itu akan juga memuluskan upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, melakukan pengembangan nilai tambah hulu hilir agro-maritim, dan penerapan manajemen tanaman sehat. Di antaranya, upaya yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat petani pada nilai tambah komoditas padi sebesar 52,49 persen, komoditas ikan lele 93,57 persen, dan komoditas kopi arabika 183 persen. 

 Atasi Ketimpangan 

Persoalannya IKU Indeks Gini tidak mencapai target pada tahun 2017 mencapai 0,41 dari target 0,39 – 0,40. Hal itu terjadi karena kenaikan pendapatan 20 persen kelompok berpenghasilan tinggi lebih cepat tidak mampu diimbangi. Indeks pemerataan pendapatan juga tidak mencapai target hanya mencapai 16,49 persen dari 18,00 – 18,20 persen. Untuk itu, perlu upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu pertama melalui skema pembiayaan perbankan berupa program credit  linkage sektor industri primer. Kedua, melalui peningkatan mutu pelayanan dasar melalui program pendidikan usia produktif dan tenaga pengajar, peningkatan mutu SMK, dan SMK mini. Ketiga, melalui pemerataan pertumbuhan secara kewilayahan dengan cara percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan RTLH, serta pusat pertumbuhan baru. Salah satunya menjadikan Banyuwangi sebagai pusat pertumbuhan baru untuk wilayah timur.  

Upaya tersebut kemudian didukung dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Seperti program jalin matra, anti properti program, dan bantuan sosial serta perluasan lapangan kerja. Upaya penciptaan lapangan kerja, seperti padat karya, menggerakkan sektor riil dengan fasilitasi pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, serta peningkatan kualitas SDM pelaku usaha. 

Terakhir, perlu juga didukung upaya percepatan peningkatan IPM dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dan pelaksanaan Wajar Dikmen 12 tahun. Selain itu, peningkatan mutu semua jenjang, bantuan keuangan siswa miskin, Bosda Madiun, SMK mini, Bos BKSM, perpustakaan desa, serta rehab ruang kelas baru dengan sasaran daerah Tapal Kuda.(*)

*Ketua Fraksi DPRD Jatim, Wakil Rakyat Dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia