Selasa, 10 Dec 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Refleksi

Simalakama Perpres Tenaga Kerja Asing

Oleh: Fareh Hariyanto*

04 Mei 2018, 08: 00: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Simalakama Perpres Tenaga Kerja Asing

Share this          

HARI Buruh 1 Mei (May Day) diharapkan dapat berlangsung dengan sukacita. Pihak kepolisian berharap perayaan bisa dilaksanakan di daerah masing-masing dan tidak perlu ke Jakarta.

Mengutip Jawa Pos edisi 19 April 2018, terkait kesiapan pihak kepolisian guna mengamankan aksi buruh di Jakarta guna antisipasi pengamanan objek vital yang akan tetap dilakukan pada Hari Buruh. 

Antisipasi pengamanan objek vital juga dilakukan di daerah-daerah lain, serta mengimbau ketua-ketua serikat buruh untuk menyampaikan rencana kegiatan kepada pihak kepolisian, termasuk jumlah massa yang akan menjadi partisipan.

 Pun begitu atensi yang dilakukan pihak kepolisian adalah mencegah mobilisasi masa dari daerah untuk datang ke Ibu Kota jadi peringatan Hari Buruh bisa di fokuskan di masing-masing daerah terdekat oleh lokasi buruh. Isu lain yang menjadi konsen buruh dalam aksi tahun ini adalah menolak upah murah serta meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Para buruh juga menyatakan ketidaksepahaman dengan diperbolehkannya aturan tenaga kerja buruh kasar asal Tiongkok datang ke Indonesia serta meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Melihat statemen Presiden terkait Perpres tersebut dari berbagai platform media masa mainstream, kebijakan itu  diharapkan pemerintah bisa mempermudah TKA masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional melalui penanaman modal asing.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi M. Hanif Dhakiri juga menyebut, Perpres itu hanya untuk mempermudah birokrasi perizinan, bukan membebaskan tenaga asing bekerja di Indonesia.  Berdasar data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA pada akhir tahun 2017 mencapai 126 ribu orang. Ini berarti meningkat 69,85 persen dibandingkan jumlah TKA pada akhir 2016 silam, yakni sebanyak 74.813 orang.

Akar Rumput Permasalahan

Apa pun alasannya, informasi yang banyak beredar di berbagai portal media, Perpres itu akan digugat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka akan melakukan uji materiil Perpres tersebut ke Mahkamah Agung RI dengan alasan Perpres tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya, pro asing, dan sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Hemat penulis, guna mengurai akar rumput permasalahan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, seharusnya seluruh pemangku kebijakan dapat duduk bersama dengan melibatkan perwakilan buruh agar mendapatkan hasil yang win-win solution bagi seluruh pihak.

Mengingat pertumbuhan ekonomi riil di Indonesia yang kurang optimal akan meredam prospek pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selain itu, upah riil yang stagnan di banyak wilayah juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri di wilayah Indonesia.

Masalah kesempatan kerja yang semakin sempit, bahkan tak mampu lagi menampung pekerja yang bertambah setiap tahun juga perlu menjadi perhatian. Ironisnya, di tengah kondisi seperti itu, informasi yang beredar bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia cukup besar dengan mobilitas tinggi menjadikan keresahan masyarakat.

Selain akibat perlambatan ekonomi yang merupakan imbas krisis ekonomi global, tingginya pengangguran di negara ini merupakan dampak dari sistem kapitalisme yang diadopsi negara.

Merujuk UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam aturan tersebut juga menegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pun begitu, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang gaungnya sudah mulai terasa sejak medio 2015 lalu, sehingga kini mungkin sudah naik kasta menjadi Masyarakat Ekonomi Asia, menjadikan mobilisasi pekerja antarnegara ’dibuat’ mudah. Sebab itulah, tenaga kerja asing pun bisa masuk ke Indonesia.

Meskipun hal itu memiliki landasan dan tertuang  dalam pasal 102 Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013 yang menuliskan bahwa ”Tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli dan konsultan” . Hal ini perlu digarisbawahi, bahwa tenaga ahli dan konsultan yang jadi prioritas, bukan seluruh TKA dengan kemampuan ala kadarnya.

Kebijakan Tak Populis

Menurut analisis penulis, kebijakan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 memang tidak populis. Peraturan itu berpotensi besar pada melonjaknya jumlah TKA, sejalan dengan meningkatnya aliran investasi dan pemberian utang dari negara pendonor ke Indonesia. Di sisi lain, pemerintah tak memberikan pandangan kepada tenaga kerjanya sendiri untuk mampu berkompetisi lebih baik di negeri sendiri.

Mengamati berbagai keputusan oleh pemerintah, seakan memberikan jaminan yang kuat terhadap nasib buruh, maupun para pencari kerja di Indonesia khususnya. Namun dalam praktik di lapangan, masyarakat masih tertatih ke sana-sini mencari lowongan pekerjaan. Baik itu lulusan SMA sederajat hingga sarjana, dirasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Walhasil, penggunaan tenaga kerja asing mungkin saja memiliki dampak positif, jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur. Akan tetapi ada begitu banyak dampak negatif, karena seperti yang  diketahui, terkadang aturan itu tidak sesuai dengan praktiknya di lapangan.

Pemerintah tampaknya perlu melakukan evaluasi dalam menganalisis akar rumput masalah ketenagakerjaan. Tak salah jika ingin mendongkrak investasi besar dengan berbagai upaya dilakukan. Namun, jika investor mensyaratkan masuknya TKA guna mempermudah investasi, hal inilah yang perlu menjadi atensi dan kajian mendalam dengan memikirkan dampak dan risiko bagi rakyat sendiri.(*) 

*)Warga Afdelling Kalitajem, Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia