Selasa, 15 Oct 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan
Pembangunan 2019 Tingkatkan IPM

Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2018

19 Maret 2018, 10: 05: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

MINTA PERTOLONGAN ALLAH :  Untuk menjaga dan meningkatkan pembangunan Banyuwangi, Bupati Anas melakukan ritual santunan anak yatim pada pembukaan Musrenbang 2018 dan kegiatan yang sama dilakukan pada acara-acara daerah lainnya.

MINTA PERTOLONGAN ALLAH : Untuk menjaga dan meningkatkan pembangunan Banyuwangi, Bupati Anas melakukan ritual santunan anak yatim pada pembukaan Musrenbang 2018 dan kegiatan yang sama dilakukan pada acara-acara daerah lainnya. (HUMAS BWI FOR JAWAPOS.COM)

Share this          

Musrenbang 2018 yang dilaksanakan Pemkab Banyuwangi bukan semata kegiatan rutin, melainkan perintah UU yang harus dilaksanakan setiap tahun. Penyelenggaraan Musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.

-----------

Perencanaan pembangunan tahun 2019 dilakukan mulai tingkat desa/kelurahan pada Januari 2018, Musrenbang Kecamatan pada 14 hingga 28 Februari 2018

Sedangkan Musrenbang kabupaten dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018. Musrebang kabupaten merupakan forum antar pemangku kepentingan yang mendapatkan manfaat atau dampak dari kegiatan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif sekaligus teknokratis. Dalam pendekatan partisipatif, Musrenbang merupakan rangkaian penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang.

Dalam pendekatan teknokratis, Musrenbang merupakan lanjutan pembahasan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) 8 Maret 2018, dan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 13 Maret 2018. Musrenbang 2018 dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 yang mengambil tema ”Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.

Ada dua kata kunci dalam kegiatan Musrenbang, pertama percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah instrumen peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pembangunan infrastruktur strategis. kedua, percepatan pemerataan melalui pemenuhan hak-hak dasar rakyat sehingga dicapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Sasaran utama perencanaan tahun 2019 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM meningkat signifikan menjadi sebesar 69 pada tahun 2016.

Bupati Abdullah Azwar Anas menegaskan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli sebagai dimensi pembentuk IPM harus ditingkatkan pada tahun 2019.

Ada Tiga kebijakan pokok di bidang pendidikan pada tahun 2019 guna meningkatkan indeks pendidikan, pertama kecukupan dan kualitas infrastruktur fisik sehingga ditargetkan tidak ada lagi gedung sekolah yang rusak, tidak layak, yang minim fasilitas, dan tidak ada anak putus sekolah. Kedua, tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan di kota dan di pelosok desa;  dan ketiga peningkatan pendidikan karakter pada anak.    `

Karena itu kualitas, distribusi, dan kesejahteraan guru menjadi prioritas sejalan dengan target peningkatan tata kelola sistem pendidikan.Upaya peningkatan indeks kesehatan diarahkan untuk menangani dua problem krusial; pertama kasus penyakit menular yang banyak terjadi pada masyarakat miskin; terdapat 868 kasus TB paru, 32.790 penyakit diare, dan 333 kasus demam berdarah.

Kedua  kasus penyakit tidak menular, pada tahun 2017 antar lain terjadi Diabetes sebesar 771 kasus, Jantung 478 kasus. Untuk itu program promosi dan deteksi dini merupakan prioritas sehingga angka kesakitan penyakit sejak awal dapat dicegah dan kunjungan pengobatan dapat dikurangi.

Bidang ekonomi, sektor pariwisata dan pertanian menjadi prioritas unggulan. Pariwisata merupakan lokomotif perekonomian, sehingga sektor ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi Banyuwangi pada kisaran enam persen.

Di bidang pertanian, pada tahun 2019 tidak hanya fokus pada produksi dan produktivitas pertanian belaka, namun pada peningkatan nilai tambah (pengolahan) sehingga kesejahteraan petani dan nelayan meningkat.

Posisi Banyuwangi sebagai lumbung pangan Jawa timur dan Nasional dipertahankan dengan berbagai program strategis melalui peningkatan pertanian organik yang ramah lingkungan disertai pendampingan dan pemberdayaan petani pada beberapa wilayah dengan produktivitas rendah dengan pola tanam yang tidak sesuai.

Selain itu, Peningkatan peran penyuluh dengan konsep reward and punishment untuk peningkatan produksi dan produktivitas, pengembangan sarana prasarana, penyebaran benih, dan revitalisasi tambak untuk peningkatan produksi perikanan. Peningkatan akses permodalan petani menjadi solusi terhadap problem kurangnya akses petani mendapatkan pinjaman modal, lemahnya kelembagaan petani, dan sebagainya.

Sektor usaha mikro merupakan pilar pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pemberdayaan Budan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerja sama dengan perbankan merupakan langkah solutif mengatasi berbagai problem ini.

Program Smart Kampung terus akan dikembangkan untuk sebagai stimulasi pembangunan perdesaan guna meningkatkan prakarsa dan kapasitas masyarakat sebagai basis utama proses kemajuan dan keberdayaan Desa.

Anas berharap pada tahun 2019, seluruh desa di Banyuwangi menjadi Desa yang maju dan mandiri. tidak ada desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal.

Untuk itu infrastruktur merupakan pilar utama untuk menggerakkan ekonomi, investasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 diarahkan untuk peningkatkan konektivitas  antar wilayah serta penurunan disparitas antar wilayah yang diintervensi melalui pemerataan alokasi pembangunan.

Infrastruktur transportasi diintegrasikan dan diperkuat dengan adanya Bandara Banyuwangi, Pelabuhan Tanjungwangi, dan Terminal Pariwisata Terpadu.

"Semua pihak harus berani mengambil resiko dan lepas dari zona nyaman; tidak terbelenggu kebiasaan dan cara pandang kemarin untuk solusi hari ini," ajak Anas.

Implementasi  e-government di semua sektor Pemkab Banyuwangi menjadi keharusan. Tidak hanya dalam penyediaan informasi yang real time (cepat, akurat, dan bisa diakses kapan pun dibutuhkan), pemanfaatan TI merupakan instrumen untuk percepatan pengambilan keputusan, transparansi, peningkatan partisipasi publik, serta menekan inefisiensi.

(bw/ics/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia