Kamis, 02 Jul 2020
radarbanyuwangi
Home > Opini Sabtu
icon featured
Opini Sabtu

Quo Vadis Pembangunan Taman Kota Situbondo?

10 Maret 2018, 06: 55: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Quo Vadis Pembangunan Taman Kota Situbondo?

Share this          

MENURUT Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, mengategorikan Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal. Untuk periode ini, terdapat 122 daerah tingkat dua yang masuk kategori tertinggal di Indonesia.

Perpres tersebut memberikan beberapa kriteria mengenai indikator daerah tertinggal. Indikator itu antara lain: perekonomian masyarakatnya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kriteria tersebut masih mempunyai beberapa indikator dan sub indikator.

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian PDTT Wiranto mengatakan, sebagian daerah tertinggal karena memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil, sehingga memiliki ruang fiskal yang sempit dan cenderung tergantung pada pemerintah pusat.

Ada pun khusus Kabupaten Situbondo masuk sebagai daerah tertinggal, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, di bawah rata-rata IPM nasional (ditjenpdt.kemendesa.go.id).

Predikat sebagai daerah tertinggal ini sudah dua kali diperoleh Situbondo, sebelumnya pada periode 2011-2015. Perolehan predikat ini harusnya menjadi otokritik bagi seluruh stakeholder yang ada di Situbondo. Sehingga, diharapkan menjadi referensi bagi stakeholder untuk mengambil kebijakan pembangunan yang betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat (baca: fundamental) bukan kebijakan yang tidak menjawab dibutuhkan masyarakat. 

 

Telaah Fungsi Taman Kota

Kesejahteraan adalah impian bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Situbondo, wabil-khusus masyarakat pedesaan. Berbicara kesejahteraan tentunya tidak terlepas dari persoalan ekonomi, di mana masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat tinggi, saving, tersedianya lapangan kerja, dan lain-lain.

Kesejahteraan yang diharapkan tersebut, tentunya dapat terwujud dengan adanya kebijakan pemerintah yang tepat dan memihak pada masyarakat miskin terutama yang ada di daerah pedesaan.

Namun akhir-akhir ini, penulis melihat pemerintah Situbondo lagi fokus gencar-gencarnya membangun taman kota/landmark kota. Taman kota dibangun mulai dari Situbondo ujung timur sampai ujung barat.

Pembangunan taman kota tersebut tentunya memakan biaya yang tidak kecil, misalnya taman kota di daerah Pabrik Gula (PG) Panji, taman kota di Asembagus, tulisan ucapan ”Selamat Datang di Situbondo”, dan bahkan ada proyek taman kota dengan tulisan Bumi Sholawat Nariyah yang ”mangkrak” di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa .

Membangun taman kota memang terkesan bagus dan menarik untuk keindahan, tapi pertanyaannya adalah seberapa bermanfaatkah taman kota bagi masyarakat Situbondo yang notabene masih banyak kekurangan secara ekonomi? Apakah dengan membangun taman kota dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo? Sudah urgenkah pembangunan taman kota, mengingat Situbondo bukan kota industrialisasi?

Bagi penulis, mengeluarkan anggaran untuk membangun taman kota tanpa melihat nilai guna kepentingan masyarakat adalah ”mubazir”. Berdasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, mendefinisikan taman kota sebagai lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukatif, atau kegiatan lain pada tingkat kota. Secara tidak langsung definisi tersebut memberi gambaran bahwa taman kota lebih cocok bagi masyarakat perkotaan.

Sedangkan, masyarakat Situbondo yang rata-rata masih kelas menengah ke bawah secara fundamental tidak membutuhkan hal itu. Mereka lebih memikirkan bagaimana caranya esok hari bisa beli beras, bisa bayar utang, berharap esok hari ada pekerjaan, dan lain-lain.

Kalau daerah perkotaan dan industrial memang cocok untuk dibuat taman kota. Sebab, adanya tingkat polusi yang tinggi, fungsi sebagai daerah resapan air, dan masyarakat kota membutuhkan hiburan/rekreasi. Maka tidak heran kota-kota besar membangun taman kota. Misalnya, Jakarta dengan taman Waduk Pluit dan taman Waduk Ria Rio. Bandung membangun Taman Pasupati dan Teras Cikapundung, dan Surabaya membangun Taman Bungkul dan Taman Pelangi.

 

Belajar dari Porto Alegre

Untuk konteks Situbondo membangun taman kota, bagi penulis kurang tepat. Sebab, membangun taman kota tidak akan menjawab kebutuhan yang dialami masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti rendahnya pendapatan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sulitnya lapangan kerja.

Alangkah baiknya anggaran yang dikucurkan untuk membangun taman kota, tulisan Ucapan ”Selamat Datang di Situbondo” dan ”Bumi Sholawat Nariyah” lebih baik dibuat untuk membangun program pembangunan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Proses pembangunan yang baik adalah melibatkan unsur partisipasi publik dan transparansi yang tinggi pada masyarakat. Ke depan, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah menjadi alternatif model pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah Situbondo. Sebagaimana keberhasilan yang dilakukan oleh Kota Porto Alegre di Brazil, di mana mereka menerapkan strategi participatory budgeting (PB). 

Participatory budgeting merupakan suatu proses pembicaraan formal di antara masyarakat mengenai program pembangunan yang akan dibentuk dan dilaksanakan serta proses pembiayaan dan pengawasan di mana hasil dari rembuk program tersebut akan diteruskan ke pemerintah.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan proses penganggaran dan menurunkan kembali ke masyarakat. Model participatory budgeting ini tidak hanya memberikan masyarakat hak untuk bicara tapi hak untuk didengarkan, menentukan, dan mengawasi jalannya program pembangunan.

Dengan diterapkannya model participatory budgeting ini, Porto Alegre menjadi benchmark untuk standar kualitas hidup dan kondisi sosial yang baik dibandingkan daerah metropolitan lain di Brazil selama beberapa dasawarsa. Investasi yang tinggi di bidang kesehatan dan pendidikan menjadikan kondisi sosial yang baik, Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di antara kota di Brazil, dan predikat kota dengan persentase terendah dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan proses pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Tapi, ada baiknya, untuk ke depannya proses pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Ada baiknya, kita belajar dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan Porto Alegre dengan strategi participatory budgeting. Salam! (*)

*) Peneliti di Pusat Studi Kemiskinan Daerah

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia