Selasa, 25 Sep 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Genteng

Nelayan Muncar Ramai-Ramai Datangi Kantor Perikanan

Rabu, 21 Feb 2018 18:00 | editor : Bayu Saksono

PROTES: Kasim (kanan) bersama sejumlah nelayan mendatangi Kantor UPT P2SKP Muncar, Senin (19/2).

PROTES: Kasim (kanan) bersama sejumlah nelayan mendatangi Kantor UPT P2SKP Muncar, Senin (19/2). (BAGUS RIO/JPRG)

MUNCAR - Sejumlah nelayan yang menge­luhkan pengurusan surat tanda keterangan andon (STKA), kini semakin geram karena pe­ngajuannya tidak lekas tuntas. Senin (19/2), mereka mendatangi kantor UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Muncar.

Kedatangan para nelayan yang menuntut pengurusan surat STKA segera diselesaikan itu, langsung disambut oleh Kasi Pengawas P2SKP, Erlambang. “Kita hanya menuntut untuk segera diselesaikan, karena sudah setahun lebih kita menunggu,” ujar Kasim, 50, warga Dusun Muncar Baru, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

Menurut Kasim, pengurusan STKA itu lambat dan dirasa membingungkan para nelayan. Padahal, nelayan sudah mentaati peraturan dengan cara mengurus surat-surat yang memang diperlukan untuk izin berlayar. “Kita pingin taat aturan, tapi malah dipersulit,” tudingnya.

Jika memang terus dipersulit seperti ini, lanjutnya, para nelayan pasti akan nekat berlayar walaupun tanda membawa dokumen yang diperlukan. “Kita hanya ingin kerja sesuai aturan, tapi aturan yang selalu menghambat kita untuk bekerja,” cetusnya.

Kasim mengaku sudah setahun tidak melaut dan tidak bisa menghidupi 96 orang kar­ya­wannya. Bahkan, baru sepekan ini nekat pinjam uang ke bank sebesar Rp 100 juta untuk meng­hidupi para karyawannya. “Banyak orang yang menggantungkan hidupnya dilautan, bukan hanya saya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPT P2SKP Muncar, Kartono Umar melalui Kasi pengawas UPT P2SKP Erlambang, mengaku tidak memiliki wewenang untuk memastikan pengurusan surat itu selesai. Karena untuk mengeluarekan surat itu, banyak prosedur yang harus dilakukan. “Kita hanya sebagai perantara, yang berwenang untuk mengeluarkan itu pusat,” ungkapnya.

Seperti yang diberitakan harian sebelumnya, sejumlah nelayan Muncar, Kecamatan Muncar, mengeluhkan lamanya pengurusan surat tanda keterangan andon (STKA). Setelah ditunggu setahun lebih, ternyata dokumen yang diperlukan itu tidak kunjung selesai.

Nelayan mengurus STKA itu, sesuai kebijakan pemerintah bagi kapal dengan kapasitas 10 GT sampai 30 GT, bila akan mencari ikan di luar provinsi harus mengantongi dokumen resmi. “Kita mengurus ke Dinas Perikanan dan Kelautan lama sekali,” terang Kasim, 50, warga Dusun Muncar Baru, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

Menurut Kasim, meski telah memiliki SKTA nelayan Muncar sering menghadapi kendala. Terutama saat masuk ke daerah perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. “Meski bawa SKTA, masuk ke Pelabuhan Balikpapan tetap ditolak,” terangnya. (*)

(bw/rio/rbs/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia