Selasa, 18 Jun 2019
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan
Cara DPRD Mempertahankan Populasi Kelapa

Cegah Pencurian Janur Pohon Kelapa dengan Perda

24 Desember 2017, 19: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

POPULASI TERANCAM: Maraknya pengiriman janur ke luar daerah menyebabkan ribuan tanaman pohon kelapa mati dan tidak berbuah.

POPULASI TERANCAM: Maraknya pengiriman janur ke luar daerah menyebabkan ribuan tanaman pohon kelapa mati dan tidak berbuah. (Rendra Kurnia/JPRB)

 SEBAGAI kepanjangan tangan rakyat, jajaran DPRD Banyuwangi berupaya melaksanakan amanat yang mereka emban. Tiga fungsi yang melekat pada setiap anggota dewan, yakni legislasi, anggaran, serta pengawasan pun diaplikasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hal itu setidaknya terbukti dari kiprah DPRD selama 2017. Dari sisi legislasi, dewan telah mengesahkan 18 rancangan peraturan daerah (raperda). Bukan hanya perda yang bersifat kumulatif terbuka, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD juga telah berhasil mengesahkan sejumlah raperda yang berasal dari hasil serap aspirasi masyarakat.

Contohnya Perda Perlindungan Tanaman Kelapa alias perda janur dan perda tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).Perda janur tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai payung hukum melindungi tanaman kelapa dari kerusakan akibat pencurian janur yang marak terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

Maraknya pencurian janur tersebut mengakibatkan produktivitas tanaman kelapa di Bumi Blambangan terjun bebas. Data Dinas Pertanian Banyuwangi menyebutkan, luas area tanaman kelapa, khususnya tanaman budi daya untuk produksi buah kelapa atau kopra pada tahun 2011 mencapai 23.550 hektare (Ha) dan tersebar di seantero Bumi Blambangan.

Sedangkan jumlah produksi buah kelapa di tahun tersebut tembus hingga 128.517 ton. Selang lima tahun kemudian, tepatnya pada 2016 luas area tanaman kelapa turun tipis, yakni sebesar 349 Ha atau setara 1,48 persen sehingga menjadi 23.201 Ha.

Berbeda dengan luas area tanaman kelapa yang mengalami sedikit penurunan, jumlah produksi buah kelapa di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini merosot tajam hingga sebesar 100.759 ton (78,62 persen) menjadi hanya sebesar 27.398 ton.

Dengan adanya perda janur, pencurian dan komersialisasi daun kelapa diharapkan dapat ditekan. Sebab, ada sejumlah klausul penting dalam perda janur yang telah disahkan dewan. Salah satunya melarang pengambilan atau perdagangan janur atau batang kelapa produktif, kecuali untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi.

Selain itu, pengambilan janur dan batang tanaman kelapa selain untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi harus disertai pernyataan pemilik tanaman kelapa dan surat izin kepala desa atau camat setempat. Ketentuan lain, setiap orang atau badan dilarang mengambil janur, batang, atau pelepah kelapa selain miliknya alias mencuri.

Perda tersebut juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang kedapatan melanggar aturan. Misalnya, orang yang mencuri dan atau menjual janur ke luar Banyuwangi berupa denda mencapai Rp 50 juta dan kurungan selama enam bulan.

Wakil Ketua DPRD HM Joni Subagio (tengah) dan Bupati Abdullah Azwar Anas (kiri) mengetuk palu pengesahan Perda Perlindungan tanaman pohon kelapa

Wakil Ketua DPRD HM Joni Subagio (tengah) dan Bupati Abdullah Azwar Anas (kiri) mengetuk palu pengesahan Perda Perlindungan tanaman pohon kelapa (Rendra Kurnia/JPRB)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia