Minggu, 24 Jan 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ormas Berbadan Hukum Tak Perlu SKT

11 Desember 2017, 15: 15: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

BAHAS ORMAS: Narasumber dari Ditjen Politik Kemendagri dipandu oleh Sugihartoyo (kanan).

BAHAS ORMAS: Narasumber dari Ditjen Politik Kemendagri dipandu oleh Sugihartoyo (kanan). (Bakesbang for RaBa)

Share this          

BANYUWANGI-Total organisasi masyarakat yang terdaftar di Indonesia sebanyak 359.862 ormas. Namun, yang sudah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) aktif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru 432 ormas. Sisanya adalah ormas tingkat provinsi sebanyak 7.671 ormas. Ormas tingkat kabupaten/ kota sebanyak 17.183 ormas. Yang terbanyak adalah yayasan dan perkumpulan yang terdaftar di Kemenkumham, yakni sebanyak 334.505 ormas.

Data tersebut disampaikan oleh La Ode Ahmad, Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, kemarin (8/12). Dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan tentang Ormas melalui Sosialisasi Kebijakan Peraturan Bidang Keormasan, La Ode mengatakan, ormas didirikan oleh masyarakat secara sukarela dengan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan. Ormas berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Ormas dirikan oleh tiga orang atau lebih,” terangnya di hadapan Forum Pimpinan Daerah dan Forum Pimpinan Kecamatan di Aula Hotel Ikhtiar Surya.

Menurutnya, ada dua klasifikasi ormas di Indonesia. Ormas yang berbadan hukum, yakni yayasan dan perkumpulan, yang wajib terdaftar di Kemenkumham. Kemudian ormas yang tidak berbadan hukum, baik berjenjang atau tidak, cukup didaftarkan di Kemendagri. “Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum tidak memerlukan SKT,” katanya.

Selain La Ode, kegiatan yang dipandu oleh moderator Ketua Perpenas 17 Agustus 1945, Sugihartoyo itu juga menghadirkan narasumber Kasi Kemitraan Ormas, Ditjen Polpum Kemendagri. Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

(bw/rri/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia