Kamis, 19 Jul 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Ekonomi Bisnis

Izin Perdagangan Antarpulau Harus Lewat SPIT

Jumat, 13 Jul 2018 09:15 | editor : Bayu Saksono

KOMPAK: Asosiasi Perdagangan dan Pegiat UMKM berfoto bersama panitia dan pembicara sosialisasi SIPT.

KOMPAK: Asosiasi Perdagangan dan Pegiat UMKM berfoto bersama panitia dan pembicara sosialisasi SIPT. (FACHRI/RABA)

BANYUWANGI – Pengaturan perdagangan antarpulau yang bertujuan menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil harga antardaerah, adalah salah satu instrumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam rangka stabilisasi harga komoditas.

Karena itu, Kemendag bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) di Hotel Mahkota Plengkung Banyuwangi kemarin (12/7).

Sosialisasi SIPT ini dihadiri asosiasi-asosiasi perdagangan dan pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kepala Seksi Perdagangan Antarpulau Kementerian Perdagangan Susi Dwimartiningdyah mengatakan, SIPT adalah sebuah aplikasi online pelaporan manifes domestik kepada para pelaku usaha perdagangan antarpulau. Sehingga, pelaporan manifes domestik perdagangan antarpulau dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

SIPT yang diciptakan oleh Kementerian Perdagangan ini, kata Susi, berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan dan menerima izin dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan tertentu. SIPT merupakan salah satu sistem yang berkelanjutan atau jangka panjang, atau yang disebut dengan sistem adaptif di dalam Kementerian Perdagangan khususnya di Direktorat Perdagangan Dalam Negeri. ”Dalam bimtek ini, pelaku usaha juga diajari bagaimana melakukan registrasi, entri data, proses penilaian, dan penerbitan izin,” katanya.

Dia menambahkan, melalui SIPT ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antarpulau dan untuk menjaga ketersediaan produk/komoditas yang merata dan harga yang stabil. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 17 ribu pulau diperlukan kebijakan dan sistem logistik yang terintegrasi. ”Maka SIPT ini diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan perdagangan antarpulau,” kata Susi kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi Ketut Kecana Niriha mengatakan, melalui SIPT ini, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan komoditas di setiap wilayah. Itu menjadi alat bantu bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan ketersediaan produk/komoditas yang merata dan harga yang stabil dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. ”SIPT ini dapat berperan mewujudkan stabilitas harga komoditas,” ujarnya.

(bw/jpr/rbs/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia