Senin, 23 Jul 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Sports

Pengprov PRSI Bekukan Aktivitas Renang IPO

Senin, 19 Mar 2018 15:30 | editor : Ali Sodiqin

LAPORAN: Ketua PRSI Banyuwangi Aditya Ruli Delianto melaporkan hasil keputusan PRSI Jatim ke KONI Banyuwangi

LAPORAN: Ketua PRSI Banyuwangi Aditya Ruli Delianto melaporkan hasil keputusan PRSI Jatim ke KONI Banyuwangi (Fredy Rizki/Radar Banyuwangi)

JawaPos.com – Aktivitas latihan yang digelar organisasi Instruktur Profesional Olahraga (IPO) Banyuwangi tampaknya tidak memperoleh respons positif dari beberapa cabor. Terbaru, Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jatim berencana menegur keras IPO jika masih menggelar latihan renang.

Hal itu disampaikan Ketua PRSI Banyuwangi Aditya Ruli Delianto. Menurutnya, Pengprov PRSI akan mengirimkan surat peringatan kepada IPO dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Dispora karena tindakan pelatihan yang digelar IPO dianggap ilegal. Apalagi, ternyata instruktur IPO adalah anggota dari Satria Blambangan Swimming Club yang notabene berada di bawah PRSI.

”Pengprov menganggap aktivitas IPO melanggar AD/ART PRSI. Selain itu aktivitasnya dianggap memecah pembinaan atlet renang karena sudah ada klub resmi yang menaungi pembinaan renang. Ditambah lagi, tidak ada rekomendasi dari cabor dan instansi resmi untuk aktivitasnya,” tegas Adit. Dia juga menambahkan, di lapangan kegiatan latihan yang digelar IPO sering kali bergesekan dengan aktivitas latihan rutin yang dilaksanakan atlet PRSI.

Karena sering kali, kolam renang GOR yang digunakan untuk berlatih dikuras hingga separo dari komposisi normal untuk melatih atlet IPO yang notabene adalah atlet-atlet pemula. ”Di lapangan juga sering ada salah persepsi, orang tua wali murid yang berlatih di IPO mengira jika itu kegiatan PRSI, sampai mereka mau membayar. Padahal tidak ada rekom dari kita. Ini membuat kondisi di lapangan tidak bagus, atlet yang kita latih ini untuk prestasi, mereka butuh kolam dalam kondisi normal juga,” ujarnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun koran ini di lapangan, dikabarkan awal mula IPO muncul dari sekolah-sekolah dasar yang ada di bawah naungan UPTD Banyuwangi. Mereka menyebarkan selebaran berisi surat pernyataan bagi orang tua yang ingin mengursuskan anak mereka di IPO. Dengan biaya pelatihan mulai Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu.

Sebelum renang, cabor atletik dan karate juga sempat memprotes aktivitas dari IPO ini. Ketua Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Kecamatan Banyuwangi, Hasnan mengatakan, asal mula menyebarnya IPO memang berawal dari dirinya. Ketika itu, IPO meminta tolong difasilitasi untuk bisa mempromosikan program pelatihan olahraga ini melalui Kepala UPTD dan Kepala sekolah.

Setelah difasilitasi, IPO pun bergerak melalui beberapa guru olahraga yang dimintai tolong untuk menyebarkan surat pernyataan kepada para wali murid yang ingin ikut pelatihan mereka. ”Prinsipnya kita tidak memberikan aturan untuk mewajibkan siswa mengikuti IPO. Memang yang menyebarkan guru olahraga, tapi selanjutnya itu kesepakatan antara orang tua dan IPO. Kita tidak mewajibkan, peminatnya juga tidak banyak,” kata Hasnan.

Senada dengan Hasnan, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuwangi Purwanto juga mengaku tidak pernah memberikan rekom. ”Mereka datang ke saya bersama KKGO, jadi kami kira ini resmi, maka kita persilakan untuk promosi. Kita juga tidak tahu ini ternyata ada pungutannya. Yang jelas kita tidak merekom,” tegas Mantan Kasi TK SD itu.

(bw/fre/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia