DPRD Banyuwangi Tuntaskan Raperda Perlindungan PMI, Perkuat Hak dan Jaminan Pekerja Migran

RADARBANYUWANGI.ID – Upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi memasuki babak penting. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi resmi menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan PMI yang selama beberapa bulan terakhir dibahas bersama pemerintah daerah.

Finalisasi dilakukan dalam rapat yang digelar di ruang Komisi III DPRD Banyuwangi pada Jumat (19/6). Raperda tersebut kini selangkah lebih dekat menuju pengesahan setelah seluruh substansi aturan disepakati antara legislatif dan eksekutif.

Ketua Pansus Raperda Perlindungan PMI DPRD Banyuwangi, I Gede Sudro Wicano, mengatakan pembahasan akhir dilakukan untuk memastikan seluruh materi telah sesuai dengan kebutuhan perlindungan pekerja migran serta regulasi yang berlaku.

"Finalisasi pembahasan raperda perlindungan PMI dilakukan setelah kami dan eksekutif menelaah kembali penyempurnaan materi raperda dimaksud," ujarnya.

Rapat finalisasi dihadiri anggota pansus lintas fraksi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian (Disnakertransperin) Banyuwangi Wawan Yadmadi, Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi Aang Muslimin Susiawan, serta jajaran terkait lainnya.

Terdiri dari 13 Bab dan 52 Pasal

Sudro menjelaskan, seluruh poin penting dalam rancangan regulasi tersebut telah dibahas dan disepakati bersama. Mulai dari landasan hukum, pembagian kewenangan, hingga bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada pekerja migran dan keluarganya.

Raperda Perlindungan PMI terdiri atas 13 bab dan 52 pasal yang dirancang untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi.

Menurut Sudro, ruang lingkup pengaturan dalam raperda ini cukup luas.

Mulai dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban PMI, bentuk perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, termasuk penyelesaian perselisihan, pembinaan, pengawasan, kerja sama, pembiayaan, dan sanksi administratif.

"Ruang lingkup perlindungan PMI antara lain tugas dan tanggung jawab pemkab, kewajiban dan hak, bentuk perlindungan, PMI perseorangan, larangan, penyelesaian perselisihan, tugas pemerintah desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pembiayaan serta sanksi administrasi," jelasnya.