Jumat (16/12), sebanyak 97 motor dinas tiba di kantor Pemkab Banyuwangi. Begitu turun dari truk, kendaraan roda dua yang masih kinyis-kinyis tersebut dijejer di area pemkab.
Sekadar diketahui, sebelumnya kades sudah memiliki motor dinas. Jenisnya Suzuki Thunder-125. Namun, kondisi kendaraan operasional keluaran tahun 2012 tersebut dianggap kurang layak.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi Mujiono melalui Kepala Bagian Umum Sandi Dian mengungkapkan, 97 motor tersebut masuk pengadaan kendaraan dinas tahun 2021. ”Pengadaan kendaraan dinas tersebut direncanakan di APBD 2021, tetapi baru terealisasi tahun 2022,” ujarnya.
Sandi mengatakan, pengadaan kendaraan dinas tingkat desa tersebut digelontor anggaran Rp 2,435 miliar. Tidak semua kades mendapatkan motor dinas. Hanya sebagian kades yang bakal menerima motor tersebut. ”Karena keterbatasan anggaran, hanya separo dari kades di Banyuwangi yang mendapat motor dinas,” jelasnya.
Kendaraan operasional pelat merah tersebut terdiri dua jenis, yaitu Honda Verza CB-150 sebanyak 87 unit dan Honda ADV-160 sejumlah 10 unit. Mengingat kades di Banyuwangi tidak hanya pria, maka pemkab menyediakan motor jenis matic Honda ADV-160.
Sandi mengungkapkan, pengadaan motor dinas tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia. ”Ini sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi terkait pengadaan motor dinas,” ungkapnya.
Sebagai penyedia fasilitas pengadaan motor dinas, Sandi berharap kendaraan operasional tersebut bisa menunjang kinerja kades di lapangan. ”Terutama dalam menjangkau daerah pelosok di setiap wilayah yang dipimpin oleh masing-masing kades,” tutur Sandi.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ahmad Faishol membenarkan jika kendaraan dinas untuk kepala desa sudah tiba. ”Jumlahnya 97 unit dan akan dibagikan untuk 97 desa,” kata Faishol.
Meski jumlah desa yang akan menerima kendaraan dinas sudah pasti, Faishol mengaku belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pendistribusian ke masing-masing desa. ”Kami masih minta petunjuk pimpinan, mungkin minggu ini bisa kita sampaikan,” tandasnya.
Faishol menambahkan, daftar desa yang akan mendapatkan motor dinas masih menunggu kebijakan pimpinan. ”Motor dinas tersebut sementara ini hanya diperuntukkan bagi kepala desa, lurah tidak dapat,” tegasnya. (cw4/aif/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud