alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Banongan dan Pasir Putih Dibubarkan, Sekda Syaifullah: Tunggu Keputusan DPRD

SITUBONDO, Radar Situbondo – Sekda Pemkab Situbondo Syaifullah mengaku tinggal menunggu keputusan DPRD  untuk pembubaran Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih dan Banongan. Sebab, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk kepentingan hal tersebut, telah disetujui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Syaifullah mengatakan, keputusan pembubaran dua perusda kini menjadi kewenangan DPRD. Pemkab hanya menunggu jadwal pembubaran melalui rapat paripurna. “Keputusan pembubarannya ada di DPRD. Mau dijadwalkan bulan depan, atau bulan Juli bahkan Agustus untuk dibubarkan, kami tinggal menunggu saja,” terangnya, Minggu (29/5).

Kata mantan Kabag Ekonomi tersebut, Pemkab Situbondo saat ini fokus melakukan sosialisasi. Terutama kepada sejumlah karyawan Perusda Banongan maupun Pasir Putih. Apakah mereka akan tetap melanjutkan bekerja atau berhenti? “Kami berharap tidak ada yang berhenti. Namun, jika ada karyawan ingin berhenti, kami tidak melarang. Tentu ada uang pesangon yang harus dibayarkan. Tetapi tidak dapat melanjutkan bekerja kembali,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Syaifullah menjelaskan, karyawan yang memilih untuk tetap bekerja, secara otomatis statusnya dialihkan menjadi pegawai non PNS. Karyawan Perusda Pasir Putih berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispora). Sedangkan Perusda Banongan di bawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan).

Dijelaskan, pembubaran dua perusda dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. “Selama ini,  keuntungan pengelolaan yang didapat hasilnya dibagi dua. Sebanyak 55 persen diserahkan kepada pemda dan 45 persen menjadi milik perusda. Maka itu tidak maksimal meningkatkan PAD,” jelasnya.

Selain itu, Perusda masih dibebani biaya pajak badan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Namun pendapatan yang didapatkan masih kecil. “Perusda Banongan satu tahun harus membayar Rp 150 juta untuk pajak badan. Padahal, pendapatannya masih sangat terbatas. Namun ketika nanti dikelola oleh Pemda, pengeluaran untuk pajak tidak ada,” ucapnya.

Sekda mengaku, pengelolaan perusda oleh pemerintah dapat memiliki dampak positif. Khususnya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Situbondo. “Keuntungan dari pengelolaannya itu akan secara penuh masuh ke kas daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, proses pembubaran dua perusda harus dilakukan ke tahap berikutnya. Yakni melakukan sinkronisasi. Pembubaran tak langsung dilakukan sekaligus. “Saat ini tahapannya masih sinkronisasi Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda),” imbuhnya. (wan/pri)

SITUBONDO, Radar Situbondo – Sekda Pemkab Situbondo Syaifullah mengaku tinggal menunggu keputusan DPRD  untuk pembubaran Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih dan Banongan. Sebab, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk kepentingan hal tersebut, telah disetujui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Syaifullah mengatakan, keputusan pembubaran dua perusda kini menjadi kewenangan DPRD. Pemkab hanya menunggu jadwal pembubaran melalui rapat paripurna. “Keputusan pembubarannya ada di DPRD. Mau dijadwalkan bulan depan, atau bulan Juli bahkan Agustus untuk dibubarkan, kami tinggal menunggu saja,” terangnya, Minggu (29/5).

Kata mantan Kabag Ekonomi tersebut, Pemkab Situbondo saat ini fokus melakukan sosialisasi. Terutama kepada sejumlah karyawan Perusda Banongan maupun Pasir Putih. Apakah mereka akan tetap melanjutkan bekerja atau berhenti? “Kami berharap tidak ada yang berhenti. Namun, jika ada karyawan ingin berhenti, kami tidak melarang. Tentu ada uang pesangon yang harus dibayarkan. Tetapi tidak dapat melanjutkan bekerja kembali,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Syaifullah menjelaskan, karyawan yang memilih untuk tetap bekerja, secara otomatis statusnya dialihkan menjadi pegawai non PNS. Karyawan Perusda Pasir Putih berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispora). Sedangkan Perusda Banongan di bawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan).

Dijelaskan, pembubaran dua perusda dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. “Selama ini,  keuntungan pengelolaan yang didapat hasilnya dibagi dua. Sebanyak 55 persen diserahkan kepada pemda dan 45 persen menjadi milik perusda. Maka itu tidak maksimal meningkatkan PAD,” jelasnya.

Selain itu, Perusda masih dibebani biaya pajak badan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Namun pendapatan yang didapatkan masih kecil. “Perusda Banongan satu tahun harus membayar Rp 150 juta untuk pajak badan. Padahal, pendapatannya masih sangat terbatas. Namun ketika nanti dikelola oleh Pemda, pengeluaran untuk pajak tidak ada,” ucapnya.

Sekda mengaku, pengelolaan perusda oleh pemerintah dapat memiliki dampak positif. Khususnya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Situbondo. “Keuntungan dari pengelolaannya itu akan secara penuh masuh ke kas daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, proses pembubaran dua perusda harus dilakukan ke tahap berikutnya. Yakni melakukan sinkronisasi. Pembubaran tak langsung dilakukan sekaligus. “Saat ini tahapannya masih sinkronisasi Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda),” imbuhnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/