alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, August 14, 2022

Jemput Bola Berikan Layanan PBB di Desa

RadarBanyuwangi.id – Satu lagi kemudahan pelayanan diberikan Pemkab Banyuwangi kepada masyarakat kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Kali ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi ”turun gunung” ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan untuk membuka layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2).

Tidak hanya pembayaran PBB, ada beragam layanan lain yang bisa diakses masyarakat pada saat petugas melakukan jemput bola ke desa maupun kecamatan. Di antaranya mutasi atau balik nama PBB, perubahan data, pemecahan, penghapusan, hingga salinan atau duplikat.

Layanan jemput bole ke kecamatan itu telah digeber sejak awal April lalu. Selanjutnya, layanan serupa juga dibuka petugas di desa-desa yang menjadi lokasi kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Termasuk di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, kemarin (27/5).

Kepala Bapenda Banyuwangi Alief Rachman Kartiono mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Bank Jatim melakukan jemput bola layanan PBB P2. Layanan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat. ”Biasanya kan masyarakat yang akan melakukan pemecahan, balik nama, dan sebagainya harus ke kantor Bapenda. Sedangkan saat ini, masyarakat bisa mengakses layanan yang kami buka di desa-desa dan kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Baca Juga :  Surati Kemendagri, Minta Seluruh Kawasan Ijen Tetap Milik Banyuwangi

Selain untuk memudahkan masyarakat, imbuh Alief, layanan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan sekaligus mengurangi piutang PBB di masyarakat. Sebab, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah sudah lunas PBB lima tahun terakhir. ”Banyak masyarakat yang belum taat bayar PBB sehingga menjadi piutang. Ini kesempatan masyarakat, ketika kami turun lapangan, masyarakat yang butuh pelayanan pemecahan PBB dan lain-lain kan harus membayar lima PBB tahun ke belakang. Ini kesempatan sekalian mengurus pemecahan, sekalian bayar utang PBB-nya. Sehingga piutang PBB kita bisa berkurang,” bebernya.

Sekadar diketahui, syarat untuk dapat mengakses beragam layanan itu cukup mudah. Masyarakat hanya perlu menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2021, surat permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dan lampiran SPOP yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Persyaratan lain adalah fotokopi sertifikat atau akta jual beli/akta waris/akta hibah/surat perjanjian jual beli, jika akta tersebut tidak dapat dipenuhi, maka bisa diganti dengan surat keterangan dari desa.

Baca Juga :  Insentif Guru Ngaji Belum Ada Titik Temu

Bukan itu saja, untuk dapat mengakses beragam layanan tersebut WP juga harus sudah melunasi pembayaran PBB tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan jika WP dikuasakan kepada orang lain, maka pihak penerima kuasa harus menunjukkan surat kuasa dari WP dimaksud. (sgt/afi/c1)

RadarBanyuwangi.id – Satu lagi kemudahan pelayanan diberikan Pemkab Banyuwangi kepada masyarakat kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Kali ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi ”turun gunung” ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan untuk membuka layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2).

Tidak hanya pembayaran PBB, ada beragam layanan lain yang bisa diakses masyarakat pada saat petugas melakukan jemput bola ke desa maupun kecamatan. Di antaranya mutasi atau balik nama PBB, perubahan data, pemecahan, penghapusan, hingga salinan atau duplikat.

Layanan jemput bole ke kecamatan itu telah digeber sejak awal April lalu. Selanjutnya, layanan serupa juga dibuka petugas di desa-desa yang menjadi lokasi kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Termasuk di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, kemarin (27/5).

Kepala Bapenda Banyuwangi Alief Rachman Kartiono mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Bank Jatim melakukan jemput bola layanan PBB P2. Layanan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat. ”Biasanya kan masyarakat yang akan melakukan pemecahan, balik nama, dan sebagainya harus ke kantor Bapenda. Sedangkan saat ini, masyarakat bisa mengakses layanan yang kami buka di desa-desa dan kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Baca Juga :  Buka Layanan Pelunasan PBB P2 di Kecamatan

Selain untuk memudahkan masyarakat, imbuh Alief, layanan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan sekaligus mengurangi piutang PBB di masyarakat. Sebab, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah sudah lunas PBB lima tahun terakhir. ”Banyak masyarakat yang belum taat bayar PBB sehingga menjadi piutang. Ini kesempatan masyarakat, ketika kami turun lapangan, masyarakat yang butuh pelayanan pemecahan PBB dan lain-lain kan harus membayar lima PBB tahun ke belakang. Ini kesempatan sekalian mengurus pemecahan, sekalian bayar utang PBB-nya. Sehingga piutang PBB kita bisa berkurang,” bebernya.

Sekadar diketahui, syarat untuk dapat mengakses beragam layanan itu cukup mudah. Masyarakat hanya perlu menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2021, surat permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dan lampiran SPOP yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Persyaratan lain adalah fotokopi sertifikat atau akta jual beli/akta waris/akta hibah/surat perjanjian jual beli, jika akta tersebut tidak dapat dipenuhi, maka bisa diganti dengan surat keterangan dari desa.

Baca Juga :  Ipuk Anas: Warga Belajar Wajib Punya Keahlian dan Sertifikasi

Bukan itu saja, untuk dapat mengakses beragam layanan tersebut WP juga harus sudah melunasi pembayaran PBB tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan jika WP dikuasakan kepada orang lain, maka pihak penerima kuasa harus menunjukkan surat kuasa dari WP dimaksud. (sgt/afi/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

DKB Gelar Workshop Teater dan Pantomim

Tarif Ojol Akan Naik

Ditinggal Ziarah Haji, Rumah Terbakar

/