alexametrics
23.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Sukses Meraih Opini WTP 6 Tahun Beruntun

BANYUWANGI – Berkat kerja keras dan tekad keras, jajaran Pemkab Banyuwangi berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini membuat bangga rakyat Banyuwangi.

Berbagai kemajuan berhasil dicapai Banyuwangi.  Salah satunya berkat pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini tergambar dari keberhasilan Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP murni atau penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Tidak tanggung-tanggung, Banyuwangi berhasil meraih opini WTP enam tahun berturut-turut. Padahal, sebelumnya BPK pernah tidak menyatakan pendapat (disclaimer opinion) terhadap LKPD Banyuwangi pada tahun 2009. Disclaimer of opinion bisa diberikan lantaran auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan yang disampaikan wajar ataukah tidak.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Banyuwangi tahun 2017 tersebut diserahkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Jatim Ayub Ismail kepada Bupati Abdullah Azwar Anas. Penyerahan dilakukan pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jatim di Surabaya Jumat (25/5) lalu. Turut hadir dalam acara tersebut Anggota V BPK RI, Isma Yatun. Isma Yatun berharap, LHP yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan.“Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel,” cetusnya. Lantas, apa yang membuat Banyuwangi mendapat opini WTP? Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Banyuwangi Samsudin mengatakan, kriteria utama pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK hanya dua, yakni pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. “Secara umum kita memenuhi dua kriteria tersebut,” ujarnya kemarin (27/5).

Samsudin menuturkan, penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. “Banyuwangi menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan,” tuturnya.

Selain itu, penggunaan sistem akrual sejak 2014 oleh Banyuwangi juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Pelaporan keuangan berbasis akrual menerapkan penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat pendapatan dan biaya terjadi. Bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima atau pun biaya tersebut dibayarkan (cash basic).

Sekadar diketahui, ada dua metode pencatatan akuntansi, yakni berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Sedangkan akuntansi berbasis akrual, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang organisasi.

Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Terkait pengendalian internal, Pemkab Banyuwangi juga telah memiliki inovasi perencanaan yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral).  “Dengan Simral, sistem keuangan terintegrasi, termasuk sistem pendapatan dan barang daerah,” jelasnya.

Sedangkan soal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kata Samsudin, pada prinsipnya selama tidak ditemukan pelanggaran yang sifatnya berat, maka laporan keuangan dinilai bagus. “Kepatuhan kita juga dianggap bagus,” terangnya. (sgt/afi)

BANYUWANGI – Berkat kerja keras dan tekad keras, jajaran Pemkab Banyuwangi berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini membuat bangga rakyat Banyuwangi.

Berbagai kemajuan berhasil dicapai Banyuwangi.  Salah satunya berkat pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini tergambar dari keberhasilan Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP murni atau penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Tidak tanggung-tanggung, Banyuwangi berhasil meraih opini WTP enam tahun berturut-turut. Padahal, sebelumnya BPK pernah tidak menyatakan pendapat (disclaimer opinion) terhadap LKPD Banyuwangi pada tahun 2009. Disclaimer of opinion bisa diberikan lantaran auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan yang disampaikan wajar ataukah tidak.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Banyuwangi tahun 2017 tersebut diserahkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Jatim Ayub Ismail kepada Bupati Abdullah Azwar Anas. Penyerahan dilakukan pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jatim di Surabaya Jumat (25/5) lalu. Turut hadir dalam acara tersebut Anggota V BPK RI, Isma Yatun. Isma Yatun berharap, LHP yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan.“Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel,” cetusnya. Lantas, apa yang membuat Banyuwangi mendapat opini WTP? Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Banyuwangi Samsudin mengatakan, kriteria utama pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK hanya dua, yakni pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. “Secara umum kita memenuhi dua kriteria tersebut,” ujarnya kemarin (27/5).

Samsudin menuturkan, penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. “Banyuwangi menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan,” tuturnya.

Selain itu, penggunaan sistem akrual sejak 2014 oleh Banyuwangi juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Pelaporan keuangan berbasis akrual menerapkan penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat pendapatan dan biaya terjadi. Bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima atau pun biaya tersebut dibayarkan (cash basic).

Sekadar diketahui, ada dua metode pencatatan akuntansi, yakni berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Sedangkan akuntansi berbasis akrual, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang organisasi.

Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Terkait pengendalian internal, Pemkab Banyuwangi juga telah memiliki inovasi perencanaan yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral).  “Dengan Simral, sistem keuangan terintegrasi, termasuk sistem pendapatan dan barang daerah,” jelasnya.

Sedangkan soal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kata Samsudin, pada prinsipnya selama tidak ditemukan pelanggaran yang sifatnya berat, maka laporan keuangan dinilai bagus. “Kepatuhan kita juga dianggap bagus,” terangnya. (sgt/afi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/