RadarBanyuwangi.id – Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas kembali menegaskan prioritas pembangunan Pemkab Banyuwangi di era kepemimpinannya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah daerah perlu memiliki skala prioritas sehingga hasil pembangunan bisa optimal.
Arahan tersebut disampaikan langsung Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta kemarin (26/3). Pembukaan dan jalannya sidang Munas organisasi para bupati se-Indonesia itu digelar secara hybrid dan diikuti oleh bupati seluruh Indonesia.
Ipuk mengatakan, ada sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada para bupati se-Indonesia. Salah satunya adalah pemerintah daerah harus mempunyai skala prioritas. ”Arahan Pak Presiden, daerah harus mempunyai skala prioritas. Tidak semua bidang pembangunan dibagi rata, sehingga hasil pembangunan bisa optimal,” ujarnya.
Ipuk menambahkan, Presiden Jokowi juga memberi pesan untuk wajib menggunakan produk lokal pada setiap proyek pemerintah. ”Presiden Jokowi juga memberi titik tekan untuk terus memulihkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” kata dia.
Bupati Ipuk menambahkan, arahan Presiden Jokowi tersebut telah dan akan terus diterjemahkan dalam berbagai inovasi kebijakan di Banyuwangi. Misalnya tentang skala prioritas, menurut dia, hal ini penting agar program pembangunan lebih berdampak.
”Anggaran tidak dibagi rata semua dinas, tidak bagi rata, tapi berdasar program prioritas, money follow program. Di kepemimpinan kami prioritasnya adalah UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata,” terang bupati yang dilantik pada 26 Februari lalu tersebut.
Ipuk mengaku beberapa program telah dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Misalnya pemberdayaan UMKM, bantuan pupuk untuk petani, dan mulai menggerakkan kembali pariwisata secara bertahap menjadi ikhtiar untuk pulih. ”Tentu semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan,” tuturnya.
Ipuk juga siap menjalankan arahan Presiden Jokowi terkait penggunaan produk lokal dalam setiap proyek atau kegiatan pemerintah. ”Itu sudah kita jalankan dan akan terus kita jalankan. Semua program dan kegiatan pemerintah daerah harus menggunakan produk lokal. Kami bahkan sudah terbitkan surat yang mengajak mulai dinas sampai BUMN dan swasta di Banyuwangi untuk menggunakan produk UMKM dan pertanian lokal dalam setiap kegiatan,” pungkasnya.
