alexametrics
28.2 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Banyuwangi Beri Kemudahan Warga Berusaha

BANYUWANGI – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berinvestasi sejak Oktober 2017, Banyuwangi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pengoperasian MPP itu tercatat sebagai MPP di Indonesia yang dikembangkan pemerintah kabupaten. Saat ini, lebih dari 84.500 jenis layanan telah diterbitkan dan dinikmati warga sejak pertama kali MPP diresmikan. ”Ini upaya memberi kemudahan bagi warga, bareng-bareng mengupayakan agar mengurus dokumen ke pemerintahan bukan lagi sesuatu yang membosankan. Tidak seperti dulu, kalau urusan dengan dokumen pemerintahan, persepsi warga pasti itu akan berbelit-belit,” jelasnya.

Dia mencontohkan integrasi izin yang berkaitan dengan usaha masyarakat yang membutuhkan advice planning dari Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Sedangkan izin usahanya melalui Dinas Penanaman Modal. ”Kalau dulu harus wira-wiri ke beberapa dinas untuk satu urusan. Namun sejak MPP dibuka, cukup diselesaikan di satu tempat saja. Ini kan mempermudah warga berusaha dan berinvestasi,” jelasnya.

 Di MPP Banyuwangi, terdapat 163 jenis layanan izin/dokumen/surat dalam satu tempat, mulai administrasi kependudukan hingga berbagai jenis izin usaha. Setelah enam bulan berjalan, lanjut Anas, telah dilakukan evaluasi-evaluasi. Dari hasil evaluasi itulah, akan dilakukan pembenahan dengan memanfaatkan dana insentif dari pemerintah pusat. ”Kami kan dapat reward pusat Rp 8,7 miliar karena sistem akuntabilitas kami dapat nilai A. Nanti dananya dipakai untuk Mal Pelayanan Publik. Contohnya, kita tambah komputer dan konter pelayanan biar nggak terlalu lama antre, sistemnya bisa di-upgrade, dan gedungnya dibikin tambah nyaman bagi warga,” tambah Anas (afi)

BANYUWANGI – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berinvestasi sejak Oktober 2017, Banyuwangi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pengoperasian MPP itu tercatat sebagai MPP di Indonesia yang dikembangkan pemerintah kabupaten. Saat ini, lebih dari 84.500 jenis layanan telah diterbitkan dan dinikmati warga sejak pertama kali MPP diresmikan. ”Ini upaya memberi kemudahan bagi warga, bareng-bareng mengupayakan agar mengurus dokumen ke pemerintahan bukan lagi sesuatu yang membosankan. Tidak seperti dulu, kalau urusan dengan dokumen pemerintahan, persepsi warga pasti itu akan berbelit-belit,” jelasnya.

Dia mencontohkan integrasi izin yang berkaitan dengan usaha masyarakat yang membutuhkan advice planning dari Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Sedangkan izin usahanya melalui Dinas Penanaman Modal. ”Kalau dulu harus wira-wiri ke beberapa dinas untuk satu urusan. Namun sejak MPP dibuka, cukup diselesaikan di satu tempat saja. Ini kan mempermudah warga berusaha dan berinvestasi,” jelasnya.

 Di MPP Banyuwangi, terdapat 163 jenis layanan izin/dokumen/surat dalam satu tempat, mulai administrasi kependudukan hingga berbagai jenis izin usaha. Setelah enam bulan berjalan, lanjut Anas, telah dilakukan evaluasi-evaluasi. Dari hasil evaluasi itulah, akan dilakukan pembenahan dengan memanfaatkan dana insentif dari pemerintah pusat. ”Kami kan dapat reward pusat Rp 8,7 miliar karena sistem akuntabilitas kami dapat nilai A. Nanti dananya dipakai untuk Mal Pelayanan Publik. Contohnya, kita tambah komputer dan konter pelayanan biar nggak terlalu lama antre, sistemnya bisa di-upgrade, dan gedungnya dibikin tambah nyaman bagi warga,” tambah Anas (afi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/