alexametrics
25.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Dewan Ancang-Ancang Bahas 27 Raperda

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mulai menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022. Rencana awal, jumlah rancangan peraturan daerah tahun depan mencapai 20 sampai 27 item.

Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi menggelar rapat internal kemarin (26/10). Rapat dilakukan khusus untuk membahas usul Propemperda 2022.

Ketua Bapemperda DPRD Sofiandi Susiasi mengatakan, berbagai pendapat dan argumen mewarnai rapat internal Bapemperda kemarin. Termasuk argumen mengenai urgensi rancangan produk hukum tertinggi daerah yang akan dibahas tahun depan. ”Hasilnya, secara umum estimasi jumlah raperda dalam Propemperda mencapai 20 sampai 27,” ujarnya.

Sofiandi menuturkan, ada sekitar sepuluh raperda baru yang diusulkan masuk Propemperda tahun depan. Sedangkan sisanya merupakan Propemperda sisa tahun 2021. ”Beberapa raperda sisa Propemperda 2021 itu sebenarnya sudah dibahas tahun ini. Namun, sejauh ini kami masih menunggu fasilitasi dari pihak Pemprov Jatim. Fasilitasi adalah tahapan yang wajib dilakukan setelah finalisasi raperda,” ujarnya.

Sofiandi lantas membeber sejumlah raperda yang direncanakan masuk Propemperda 2022. Raperda yang merupakan usul anggota DPRD Banyuwangi antara lain, raperda tentang penanggulangan penyakit menular, raperda perlindungan nelayan, raperda tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah, dan lain-lain.

Sedangkan sebagian raperda usul eksekutif merupakan raperda ”wajib”. Seperti raperda pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, raperda tentang Perubahan APBD 2022, serta raperda APBD 2023. Selain itu, eksekutif juga mengusulkan raperda tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan raperda tentang pencabutan tiga raperda, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan Perda Nomor 1Tashun 2015 tentang analisis dampak lalu lintas.

Menurut Sofiandi, sebelum Propemperda ditetapkan, Bapemperda bakal kembali menggelar rapat internal. Setelah itu, Propemperda tersebut akan dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim. ”Setelah itu, baru selanjutnya Propemperda 2022 diparipurnakan,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mulai menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022. Rencana awal, jumlah rancangan peraturan daerah tahun depan mencapai 20 sampai 27 item.

Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi menggelar rapat internal kemarin (26/10). Rapat dilakukan khusus untuk membahas usul Propemperda 2022.

Ketua Bapemperda DPRD Sofiandi Susiasi mengatakan, berbagai pendapat dan argumen mewarnai rapat internal Bapemperda kemarin. Termasuk argumen mengenai urgensi rancangan produk hukum tertinggi daerah yang akan dibahas tahun depan. ”Hasilnya, secara umum estimasi jumlah raperda dalam Propemperda mencapai 20 sampai 27,” ujarnya.

Sofiandi menuturkan, ada sekitar sepuluh raperda baru yang diusulkan masuk Propemperda tahun depan. Sedangkan sisanya merupakan Propemperda sisa tahun 2021. ”Beberapa raperda sisa Propemperda 2021 itu sebenarnya sudah dibahas tahun ini. Namun, sejauh ini kami masih menunggu fasilitasi dari pihak Pemprov Jatim. Fasilitasi adalah tahapan yang wajib dilakukan setelah finalisasi raperda,” ujarnya.

Sofiandi lantas membeber sejumlah raperda yang direncanakan masuk Propemperda 2022. Raperda yang merupakan usul anggota DPRD Banyuwangi antara lain, raperda tentang penanggulangan penyakit menular, raperda perlindungan nelayan, raperda tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah, dan lain-lain.

Sedangkan sebagian raperda usul eksekutif merupakan raperda ”wajib”. Seperti raperda pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, raperda tentang Perubahan APBD 2022, serta raperda APBD 2023. Selain itu, eksekutif juga mengusulkan raperda tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan raperda tentang pencabutan tiga raperda, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan Perda Nomor 1Tashun 2015 tentang analisis dampak lalu lintas.

Menurut Sofiandi, sebelum Propemperda ditetapkan, Bapemperda bakal kembali menggelar rapat internal. Setelah itu, Propemperda tersebut akan dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim. ”Setelah itu, baru selanjutnya Propemperda 2022 diparipurnakan,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/