alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Perjuangkan untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

TEGALSARI, Jawa Pos Radar Genteng-Anggota FPKB DPRD Banyuwangi, H. Ahmad Munib Syafaat, Lc., M.EI, ini dikenal low profile. Tapi kiprahnya sebagai anggota DPRD Banyuwangi, sudah tidak diragukan lagi. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kecamatan Gambiran, Tegalsari, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, dan Pesanggaran, telah banyak berbuat untuk masyarakat.

Pengalamannya sebagai anggota DPRD, Gus Munib–sapaan H. Ahmad Munib Syafaat itu telah teruji. Putra pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, almarhum KH Mukhtar Syafaat Abdul Gofur ini, terpilih menjadi anggota DPRD Banyuwangi tiga periode berturut-turut, yakni periode 2009-2014, 2004-2019, dan 2019-2024. Itu artinya, kepercayaan masyarakat Banyuwangi cukup tinggi.

Salah satu dasar itulah, sidang pleno DPC PKB Kabupaten Banyuwangi akhirnya memutuskan Gus Munib untuk maju menjadi Calon Bupati (Cabup) Banyuwangi 2020. Keputusan itu, diterima oleh DPP PKB dengan memberi surat tugas untuk menjadi Cabup Banyuwangi, dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) pada 9 Desember 2020. “Saya berjuang hanya untuk Allah dan masyarakat,” cetus Gus Munib.

Baca Juga :  Blusukan ke Kampung Batara

Selama menjadi anggota DPRD, banyak prestasi yang telah diterohkan. Di antaranya, menjadi inisiator Perda Madrasah Diniyah (Madin) dan akhirnya disahkan oleh DPRD. “Perda Madin ini untuk membentengi anak bangsa yang sedang sekolah,” terang mantan ketua asosiasi pondok pesantren (RMI) PCNU Kabupaten Banyuwangi ini.

Inti dari Perda Madin itu, jelas dia, sekolah formal mulai SD, SMP, dan SMA hendaknya diberi materi yang diajarkan di madin. Dan ini, sekolah bisa menambah materi pelajarannya, atau siswa mengikuti pendidikan madin yang terdekat dari rumahnya. “Ini untuk pembentukan karakter dan penguatan pekerti atau akhlak,” kata Sekretaris Umum Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Desa Karangdoro ini.

Selain Perda Madin, Gus Munib yang alumni Magister Ekonomi Islam dari UIN Surabaya itu juga pernah menjadi ketua panitia khusus (Pansus) Bank Syariah. Perda ini, mengamanahkan Pemkab Banyuwangi mendirikan BPR atau Bank Syariah. “Dengan adanya BPR atau Bank Syariah, masyarakat yang butuh modal bisa terbantu,” cetus kandidat doktor Universitas Negeri Jember ini.

Baca Juga :  Lantik 219 Ketua Ranting, Cak Imin Minta PKB Menang di Banyuwangi

Gus Munib menyebut dua Perda yang telah disahkan oleh DPRD itu, sampai kini belum terlaksana dengan maksimal. Dan itu, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang panjang demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. “Insya Allah, akan tambah baik,” katanya.   

Telah banyak yang dilakukan oleh Gus Munib selama menjadi anggota DPRD Banyuwangi tiga periode berturut-turut itu. Selama duduk di kursi dewan, ia masuk di Komisi IV dan 1. Selain itu, pernah menjadi anggota badan anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD. Komunikasi dengan para pejabat di Pemkab Banyuwangi, dan masyarakat sering dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. “Apa yang kita lakukan ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” cetus suami Hj. Nur Mualina dengan empat anak itu.

TEGALSARI, Jawa Pos Radar Genteng-Anggota FPKB DPRD Banyuwangi, H. Ahmad Munib Syafaat, Lc., M.EI, ini dikenal low profile. Tapi kiprahnya sebagai anggota DPRD Banyuwangi, sudah tidak diragukan lagi. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kecamatan Gambiran, Tegalsari, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, dan Pesanggaran, telah banyak berbuat untuk masyarakat.

Pengalamannya sebagai anggota DPRD, Gus Munib–sapaan H. Ahmad Munib Syafaat itu telah teruji. Putra pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, almarhum KH Mukhtar Syafaat Abdul Gofur ini, terpilih menjadi anggota DPRD Banyuwangi tiga periode berturut-turut, yakni periode 2009-2014, 2004-2019, dan 2019-2024. Itu artinya, kepercayaan masyarakat Banyuwangi cukup tinggi.

Salah satu dasar itulah, sidang pleno DPC PKB Kabupaten Banyuwangi akhirnya memutuskan Gus Munib untuk maju menjadi Calon Bupati (Cabup) Banyuwangi 2020. Keputusan itu, diterima oleh DPP PKB dengan memberi surat tugas untuk menjadi Cabup Banyuwangi, dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) pada 9 Desember 2020. “Saya berjuang hanya untuk Allah dan masyarakat,” cetus Gus Munib.

Baca Juga :  Laju Pertumbuhan Positif, Pemerintah Optimistis Perekonomian Meningkat

Selama menjadi anggota DPRD, banyak prestasi yang telah diterohkan. Di antaranya, menjadi inisiator Perda Madrasah Diniyah (Madin) dan akhirnya disahkan oleh DPRD. “Perda Madin ini untuk membentengi anak bangsa yang sedang sekolah,” terang mantan ketua asosiasi pondok pesantren (RMI) PCNU Kabupaten Banyuwangi ini.

Inti dari Perda Madin itu, jelas dia, sekolah formal mulai SD, SMP, dan SMA hendaknya diberi materi yang diajarkan di madin. Dan ini, sekolah bisa menambah materi pelajarannya, atau siswa mengikuti pendidikan madin yang terdekat dari rumahnya. “Ini untuk pembentukan karakter dan penguatan pekerti atau akhlak,” kata Sekretaris Umum Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Desa Karangdoro ini.

Selain Perda Madin, Gus Munib yang alumni Magister Ekonomi Islam dari UIN Surabaya itu juga pernah menjadi ketua panitia khusus (Pansus) Bank Syariah. Perda ini, mengamanahkan Pemkab Banyuwangi mendirikan BPR atau Bank Syariah. “Dengan adanya BPR atau Bank Syariah, masyarakat yang butuh modal bisa terbantu,” cetus kandidat doktor Universitas Negeri Jember ini.

Baca Juga :  Gencar Promosi BWI di Eropa, 400 Taksi London Dibranding Barong

Gus Munib menyebut dua Perda yang telah disahkan oleh DPRD itu, sampai kini belum terlaksana dengan maksimal. Dan itu, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang panjang demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. “Insya Allah, akan tambah baik,” katanya.   

Telah banyak yang dilakukan oleh Gus Munib selama menjadi anggota DPRD Banyuwangi tiga periode berturut-turut itu. Selama duduk di kursi dewan, ia masuk di Komisi IV dan 1. Selain itu, pernah menjadi anggota badan anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD. Komunikasi dengan para pejabat di Pemkab Banyuwangi, dan masyarakat sering dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. “Apa yang kita lakukan ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” cetus suami Hj. Nur Mualina dengan empat anak itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/