alexametrics
24 C
Banyuwangi
Monday, August 8, 2022

Penolakan Taksi Online di Banyuwangi Terus Berlanjut

BANYUWANGI – Penolakan kalangan pengemudi taksi konvensional terhadap keberadaan taksi online di Banyuwangi berlanjut. Setelah bulan lalu (24/10) mereka menggeruduk kantor DPRD, kemarin (23/11) puluhan pengemudi taksi konvensional kembali mendatangi kantor wakil rakyat.

Tuntutan mereka masih sama, yakni agar taksi online stop beroperasi di Bumi Blamgbangan. Namun, tuntutan ini tampaknya mustahil dipenuhi. Sebab, berdasar keterangan Komisi II DPRD Banyuwangi, para wakil rakyat tersebut sudah berkonsultasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Hasilnya, penghentian sementara tidak bisa dilakukan.

Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, sesampai di kantor wakil rakyat, para pengemudi taksi konvensional diterima pihak Komisi II. Komisi II lantas menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan menghadirkan pihak Dishub Banyuwangi dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Banyuwangi AKP Ris Andrian.

Koordinator Aksi M. Amirudin mengatakan, tuntutan mereka kepada para anggota dewan masih sama dengan hearing pertama pada Oktober lalu. ”Kami ingin mereka (taksi online, Red) stop beroperasi,” desaknya.

Dikatakan, Banyuwangi merupakan kota kecil. Penumpang taksi di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini pun sangat terbatas. ”Jumlah armada taksi konvensional di Banyuwangi sebanyak 65 unit. Sedangkan jumlah penumpang hanya 80 sampai seratus orang per hari. Jadi kalau ditambah taksi online, akan habis,” kata Amirudin.

Amirudin menambahkan, sejak kehadiran taksi online di Banyuwangi, pendapatan taksi konvensional langsung turun drastis hingga 80 persen. ”Mereka (taksi online, Red) seenaknya sendiri. Tidak ada izin, tidak ada kuota, tidak ada tarif minimal,” ujarnya.

Baca Juga :  Selamatkan Sumber Air, Banyuwangi Gelar Festival Mentari

Karena itu, Amirudin mendesak DPRD Banyuwangi bersikap. Yakni menghentikan operasional taksi online di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. ”Tuntutan kami kepada anggota DPRD, tidak ada taksi online di Banyuwangi. Tetapi dewan masih menunggu tiga bulan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub),” kata dia.

Padahal, imbuh Amirudin, taksi online di Banyuwangi ilegal. Mereka tidak mengantongi izin. ”Negara ini hancur jika semua orang bekerja tanpa izin. Negara harus jadi regulator yang baik. Jika tidak, hancur negara. Berkelahi terus di bawah,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Handoko mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah cepat dengan Dishub dan Satlantas Polres Banyuwangi untuk bisa duduk bersama dengan para pengusaha taksi konvensional dan taksi online di Banyuwangi. Yang jelas, kata Handoko, saat ini sudah ada Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur taksi online. ”Permenhub 108/2017 merupakan wadah hadirnya pemerintah di tengah-tengah antara taksi online dan taksi konvensional,” ujar politikus Partai Demokrat (PD) tersebut.

Handoko menuturkan, agar taksi konvensional tidak habis tergerus, ada syarat-syarat yang mutlak dipenuhi taksi online. Termasuk aturan tentang batas atas dan batas bawah tarif taksi online.

Baca Juga :  Berjuang Pulihkan Ekonomi, Pemkab Sosialisasi Aplikasi "Bela UMKM"

Soal tarif, pemerintah menetapkan batas bawah tarif taksi online sebesar Rp 3.500 per kilometer (km) dan batas atas Rp 6.500 per km. Selain itu, ada pula batasan wilayah operasi dan ketentuan kuota maksimal taksi online di suatu daerah. ”Ada pula ketentuan domisili kendaraan bermotor untuk taksi online. Tidak boleh lagi pakai kendaraan dengan pelat nomor luar daerah. Ini untuk membatasi kendaraan dari luar daerah masuk Banyuwangi maupun sebaliknya,” kata Handoko.

Bukan itu saja, taksi online harus memiliki sertifikasi registrasi uji tipe (SRUT) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi. Ada pula ketentuan pemasangan stiker. Serta syarat minimal jumlah armada sebanyak lima unit. Taksi online juga harus memiliki kantor perwakilan di kabupaten/kota.

Namun, imbuh Handoko, berdasar keterangan Kasatlantas, pihak Satlantas telah melakukan verifikasi kantor-kantor taksi online di Bumi Blambangan. Hasilnya, diketahui yang memiliki kantor hanya ”Go-Jek” yang juga mewadahi taksi online ”Go-Car”. ”Sedangkan Uber dan Grab kantornya susah dilacak,” paparnya.

Lantas, bagaimana dengan tuntutan pengemudi taksi konvensional agar taksi online di Banyuwangi di-stop? Handoko menjelaskan, pihaknya sudah konsultasi ke Kemenhub dan Dishub Jatim. ternyata, penghentian operasional taksi online tidak bisa dilakukan. ”Sekarang tinggal bagaimana pemkab melakukan langkah-langkah sosialisasi Permenhub 108. Termasuk kesepakatan mana titik yang bisa dimasuki taksi online, mana yang tidak. Itu bisa menjadi salah satu solusi,” pungkasnya.

BANYUWANGI – Penolakan kalangan pengemudi taksi konvensional terhadap keberadaan taksi online di Banyuwangi berlanjut. Setelah bulan lalu (24/10) mereka menggeruduk kantor DPRD, kemarin (23/11) puluhan pengemudi taksi konvensional kembali mendatangi kantor wakil rakyat.

Tuntutan mereka masih sama, yakni agar taksi online stop beroperasi di Bumi Blamgbangan. Namun, tuntutan ini tampaknya mustahil dipenuhi. Sebab, berdasar keterangan Komisi II DPRD Banyuwangi, para wakil rakyat tersebut sudah berkonsultasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Hasilnya, penghentian sementara tidak bisa dilakukan.

Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, sesampai di kantor wakil rakyat, para pengemudi taksi konvensional diterima pihak Komisi II. Komisi II lantas menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan menghadirkan pihak Dishub Banyuwangi dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Banyuwangi AKP Ris Andrian.

Koordinator Aksi M. Amirudin mengatakan, tuntutan mereka kepada para anggota dewan masih sama dengan hearing pertama pada Oktober lalu. ”Kami ingin mereka (taksi online, Red) stop beroperasi,” desaknya.

Dikatakan, Banyuwangi merupakan kota kecil. Penumpang taksi di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini pun sangat terbatas. ”Jumlah armada taksi konvensional di Banyuwangi sebanyak 65 unit. Sedangkan jumlah penumpang hanya 80 sampai seratus orang per hari. Jadi kalau ditambah taksi online, akan habis,” kata Amirudin.

Amirudin menambahkan, sejak kehadiran taksi online di Banyuwangi, pendapatan taksi konvensional langsung turun drastis hingga 80 persen. ”Mereka (taksi online, Red) seenaknya sendiri. Tidak ada izin, tidak ada kuota, tidak ada tarif minimal,” ujarnya.

Baca Juga :  Dorong Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Muara Enim

Karena itu, Amirudin mendesak DPRD Banyuwangi bersikap. Yakni menghentikan operasional taksi online di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. ”Tuntutan kami kepada anggota DPRD, tidak ada taksi online di Banyuwangi. Tetapi dewan masih menunggu tiga bulan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub),” kata dia.

Padahal, imbuh Amirudin, taksi online di Banyuwangi ilegal. Mereka tidak mengantongi izin. ”Negara ini hancur jika semua orang bekerja tanpa izin. Negara harus jadi regulator yang baik. Jika tidak, hancur negara. Berkelahi terus di bawah,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Handoko mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah cepat dengan Dishub dan Satlantas Polres Banyuwangi untuk bisa duduk bersama dengan para pengusaha taksi konvensional dan taksi online di Banyuwangi. Yang jelas, kata Handoko, saat ini sudah ada Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur taksi online. ”Permenhub 108/2017 merupakan wadah hadirnya pemerintah di tengah-tengah antara taksi online dan taksi konvensional,” ujar politikus Partai Demokrat (PD) tersebut.

Handoko menuturkan, agar taksi konvensional tidak habis tergerus, ada syarat-syarat yang mutlak dipenuhi taksi online. Termasuk aturan tentang batas atas dan batas bawah tarif taksi online.

Baca Juga :  PNS KPU Tak Dapat Cuti Bersama

Soal tarif, pemerintah menetapkan batas bawah tarif taksi online sebesar Rp 3.500 per kilometer (km) dan batas atas Rp 6.500 per km. Selain itu, ada pula batasan wilayah operasi dan ketentuan kuota maksimal taksi online di suatu daerah. ”Ada pula ketentuan domisili kendaraan bermotor untuk taksi online. Tidak boleh lagi pakai kendaraan dengan pelat nomor luar daerah. Ini untuk membatasi kendaraan dari luar daerah masuk Banyuwangi maupun sebaliknya,” kata Handoko.

Bukan itu saja, taksi online harus memiliki sertifikasi registrasi uji tipe (SRUT) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi. Ada pula ketentuan pemasangan stiker. Serta syarat minimal jumlah armada sebanyak lima unit. Taksi online juga harus memiliki kantor perwakilan di kabupaten/kota.

Namun, imbuh Handoko, berdasar keterangan Kasatlantas, pihak Satlantas telah melakukan verifikasi kantor-kantor taksi online di Bumi Blambangan. Hasilnya, diketahui yang memiliki kantor hanya ”Go-Jek” yang juga mewadahi taksi online ”Go-Car”. ”Sedangkan Uber dan Grab kantornya susah dilacak,” paparnya.

Lantas, bagaimana dengan tuntutan pengemudi taksi konvensional agar taksi online di Banyuwangi di-stop? Handoko menjelaskan, pihaknya sudah konsultasi ke Kemenhub dan Dishub Jatim. ternyata, penghentian operasional taksi online tidak bisa dilakukan. ”Sekarang tinggal bagaimana pemkab melakukan langkah-langkah sosialisasi Permenhub 108. Termasuk kesepakatan mana titik yang bisa dimasuki taksi online, mana yang tidak. Itu bisa menjadi salah satu solusi,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/