alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Dewan Desak Pemkab Pastikan Anggaran Pilkada 2024

SITUBONDO, Radar Situbondo – Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur sudah mempersiapkan dana sharing dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mendatang. Termasuk untuk Kabupaten Situbondo. Sebab, di waktu yang bersamaan juga akan dihelat pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Makanya, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemkab Situbondo diminta untuk segera memastikan kebutuhan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2024. Mahbub Junaidi, anggota Pansus Pembahas Perda Dana Cadangan DPRD Situbondo menerangkan, Pemprov Jawa Timur sudah menerbitkan SK Gubernur terkait beban pembiayaan kebutuhan pelaksaan pilkada.

“Artinya, di sana sudah kelihatan mana yang menjadi beban KPU Jatim, mana yang menjadi beban KPU kabupaten/kota. Tinggal menyesuaikan dengan SK Gubernur. Siapa tahu, item yang sebenarnya sudah tanggung jawab KPU pemprov, masih dianggarkan di KPU Situbondo. Itu harus digeser, disesuaikan dengan SK Gubernur,” terang Mahbub kepada Jawa Pos Radar Situbondo.

Politisi PKB tersebut meminta TAPD Pemkab segera bertemu dengan KPU Situbondo untuk membahas bersama dan memastikan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilbup Situbondo 2024. “Sehingga nanti akan bisa segera muncul angka riilnya setelah dilakukan pemilahan. Pilkada sudah tinggal dua tahun lagi,” kata Mahbub.

Jika mengacu kepada dana cadangan, lanjut Mahbub, Pemkab hanya menyediakan anggaran Rp 30 juta untuk digunakan dalam pelaksanaan pilbup. Padahal, berkaca pada pelaksanaan pilbup 2020, kebutuhan KPU saja mencapai Rp 31 miliar. Itu belum termasuk  kebutuhan anggaran unsur pendukung lainnya. Semisal bawaslu dan keamanan.

“Kalau tidak segera dipastikan berapa kebutuhannya, imbasnya di anggaran di 2024. Kalau misalnya kekurangannya banyak, maka beban APBD kita berat sekali untuk memenuhi anggaran pilkada itu,” papar politisi asal Kecamatan Mangaran tersebut.

Sementara itu, Mahbub mengaku, Pemkab Situbondo bersama DPRD masih membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pilkada tahun 2024. Dalam waktu dekat akan segera disahkan melalui rapat paripurna. “Perda Dana Cadangan itu memuat tentang anggaran pilkada. Setiap tahunnya Pemkab menyisihkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Di  tahun 2022 sebesar Rp 20 miliar dan tahun 2023 Rp 10 miliar. Karena dana cadangan itu ditentukan sebesar Rp. 30 miliar,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TAPD Pemkab Situbondo, Drs. Syafullah, MM saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp mengatakan, dana cadangan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 meruapakan amanat Kemendagri. Sebab, penyelenggaraan pilkada tidak bisa dibiayai oleh APBD dalam satu tahun. “Untuk jumlah pasti anggaran pelaksanaan pilkada masih belum diketahui,’’ ucap pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah tersebut.

Mantan Kepala BAPPEDA itu mengaku, pemda akan segera melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Itu untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan. “Nanti KPU butuh berapa sih untuk pelaksanaan pilkada, begitu juga bawaslu. Setelah itu baru diketahui anggaran untuk Pilkada jumlahnya berapa,” katanya. (wan/pri)

SITUBONDO, Radar Situbondo – Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur sudah mempersiapkan dana sharing dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mendatang. Termasuk untuk Kabupaten Situbondo. Sebab, di waktu yang bersamaan juga akan dihelat pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Makanya, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemkab Situbondo diminta untuk segera memastikan kebutuhan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2024. Mahbub Junaidi, anggota Pansus Pembahas Perda Dana Cadangan DPRD Situbondo menerangkan, Pemprov Jawa Timur sudah menerbitkan SK Gubernur terkait beban pembiayaan kebutuhan pelaksaan pilkada.

“Artinya, di sana sudah kelihatan mana yang menjadi beban KPU Jatim, mana yang menjadi beban KPU kabupaten/kota. Tinggal menyesuaikan dengan SK Gubernur. Siapa tahu, item yang sebenarnya sudah tanggung jawab KPU pemprov, masih dianggarkan di KPU Situbondo. Itu harus digeser, disesuaikan dengan SK Gubernur,” terang Mahbub kepada Jawa Pos Radar Situbondo.

Politisi PKB tersebut meminta TAPD Pemkab segera bertemu dengan KPU Situbondo untuk membahas bersama dan memastikan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilbup Situbondo 2024. “Sehingga nanti akan bisa segera muncul angka riilnya setelah dilakukan pemilahan. Pilkada sudah tinggal dua tahun lagi,” kata Mahbub.

Jika mengacu kepada dana cadangan, lanjut Mahbub, Pemkab hanya menyediakan anggaran Rp 30 juta untuk digunakan dalam pelaksanaan pilbup. Padahal, berkaca pada pelaksanaan pilbup 2020, kebutuhan KPU saja mencapai Rp 31 miliar. Itu belum termasuk  kebutuhan anggaran unsur pendukung lainnya. Semisal bawaslu dan keamanan.

“Kalau tidak segera dipastikan berapa kebutuhannya, imbasnya di anggaran di 2024. Kalau misalnya kekurangannya banyak, maka beban APBD kita berat sekali untuk memenuhi anggaran pilkada itu,” papar politisi asal Kecamatan Mangaran tersebut.

Sementara itu, Mahbub mengaku, Pemkab Situbondo bersama DPRD masih membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pilkada tahun 2024. Dalam waktu dekat akan segera disahkan melalui rapat paripurna. “Perda Dana Cadangan itu memuat tentang anggaran pilkada. Setiap tahunnya Pemkab menyisihkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Di  tahun 2022 sebesar Rp 20 miliar dan tahun 2023 Rp 10 miliar. Karena dana cadangan itu ditentukan sebesar Rp. 30 miliar,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TAPD Pemkab Situbondo, Drs. Syafullah, MM saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp mengatakan, dana cadangan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 meruapakan amanat Kemendagri. Sebab, penyelenggaraan pilkada tidak bisa dibiayai oleh APBD dalam satu tahun. “Untuk jumlah pasti anggaran pelaksanaan pilkada masih belum diketahui,’’ ucap pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah tersebut.

Mantan Kepala BAPPEDA itu mengaku, pemda akan segera melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Itu untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan. “Nanti KPU butuh berapa sih untuk pelaksanaan pilkada, begitu juga bawaslu. Setelah itu baru diketahui anggaran untuk Pilkada jumlahnya berapa,” katanya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/