alexametrics
25 C
Banyuwangi
Saturday, June 25, 2022

Pemkab Banyuwangi Diminta Tarik Retribusi Pekerja Asing

BANYUWANGI – Komisi III DPRD mendorong Pemkab Banyuwangi untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kali ini, salah satu bidikan dewan adalah retribusi yang bersumber dari tenaga kerja asing yang bekerja di kabupaten the Sunrise of Java.

Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerjanya Kamis (24/3/2022). Rapat yang digeber dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III Emy Wahyuni Dwi Lestari.

Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, khusus Komisi III, rapat digeber maraton dengan melibatkan tidak kurang dari sembilan SKPD mitra kerja komisi tersebut. Di saat bersamaan, komisi-komisi lain di DPRD Banyuwangi juga menggelar rapat bersama SKPD masing-masing.

Hasil rapat tersebut selanjutnya bakal disampaikan masing-masing komisi pada rapat paripurna internal dewan hari ini. Laporan setiap komisi tersebut bakal dijadikan bahan bagi pimpinan DPRD untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan, berkaitan anggaran, realisasi anggaran daerah tahun lalu sudah bagus. Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), misalnya, realisasinya mencapai 102 persen dari target sebesar Rp 505,89 miliar.

Namun demikian, Emy menilai ada beberapa sumber PAD yang belum optimal, terutama dari pos retribusi daerah. ”Ini harus kita genjot tahun depan sehingga kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan yang hasilnya dinikmati masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Emy mendorong pada tahun ini atau tahun depan Pemkab Banyuwangi memberlakukan retribusi dari tenaga kerja asing yang bekerja di kabupaten ini. ”Karena di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, kita bisa menarik retribusi untuk tenaga kerja asing,” kata dia.

Emy menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan usul agar pemkab menarik retribusi dari pekerja asing itu sejak beberapa tahun lalu. ”Banyak perusahaan di Banyuwangi yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Ini potensi yang bisa kita optimalkan untuk mendongkrak PAD. Bahkan, banyak daerah yang sudah menerapkan retribusi dari pekerja asing tersebut,” bebernya.

Seperti diberitakan, Ipuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2021 pada forum rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (22/3). Selain menyampaikan laporan realisasi keuangan daerah, Ipuk juga membeberkan berbagai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemkab sepanjang tahun lalu.

Sedangkan berkaitan dengan keuangan daerah, Ipuk mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 mencapai Rp 3,18 triliun. Angka ini setara dengan 105,53 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,01 triliun. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3,09 triliun atau setara 93,33 persen dari target Rp 3,31 triliun. Selanjutnya, Ipuk menyampaikan realisasi pembiayaan neto daerah tahun 2021 yang mencapai Rp 300,19 miliar alias seratus persen dari target.

BANYUWANGI – Komisi III DPRD mendorong Pemkab Banyuwangi untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kali ini, salah satu bidikan dewan adalah retribusi yang bersumber dari tenaga kerja asing yang bekerja di kabupaten the Sunrise of Java.

Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerjanya Kamis (24/3/2022). Rapat yang digeber dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III Emy Wahyuni Dwi Lestari.

Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, khusus Komisi III, rapat digeber maraton dengan melibatkan tidak kurang dari sembilan SKPD mitra kerja komisi tersebut. Di saat bersamaan, komisi-komisi lain di DPRD Banyuwangi juga menggelar rapat bersama SKPD masing-masing.

Hasil rapat tersebut selanjutnya bakal disampaikan masing-masing komisi pada rapat paripurna internal dewan hari ini. Laporan setiap komisi tersebut bakal dijadikan bahan bagi pimpinan DPRD untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan, berkaitan anggaran, realisasi anggaran daerah tahun lalu sudah bagus. Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), misalnya, realisasinya mencapai 102 persen dari target sebesar Rp 505,89 miliar.

Namun demikian, Emy menilai ada beberapa sumber PAD yang belum optimal, terutama dari pos retribusi daerah. ”Ini harus kita genjot tahun depan sehingga kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan yang hasilnya dinikmati masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Emy mendorong pada tahun ini atau tahun depan Pemkab Banyuwangi memberlakukan retribusi dari tenaga kerja asing yang bekerja di kabupaten ini. ”Karena di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, kita bisa menarik retribusi untuk tenaga kerja asing,” kata dia.

Emy menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan usul agar pemkab menarik retribusi dari pekerja asing itu sejak beberapa tahun lalu. ”Banyak perusahaan di Banyuwangi yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Ini potensi yang bisa kita optimalkan untuk mendongkrak PAD. Bahkan, banyak daerah yang sudah menerapkan retribusi dari pekerja asing tersebut,” bebernya.

Seperti diberitakan, Ipuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2021 pada forum rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (22/3). Selain menyampaikan laporan realisasi keuangan daerah, Ipuk juga membeberkan berbagai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemkab sepanjang tahun lalu.

Sedangkan berkaitan dengan keuangan daerah, Ipuk mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 mencapai Rp 3,18 triliun. Angka ini setara dengan 105,53 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,01 triliun. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3,09 triliun atau setara 93,33 persen dari target Rp 3,31 triliun. Selanjutnya, Ipuk menyampaikan realisasi pembiayaan neto daerah tahun 2021 yang mencapai Rp 300,19 miliar alias seratus persen dari target.

Artikel Terkait

Most Read

IDI Minta Perhatikan Kesehatan Anak

Perbaikan KMP Cemerlang Masih 50 persen

Bekali SDM Anggota, PNPM Gandeng Stikom

Ini Pesan Ipuk Untuk Desa Di Festival Padi

Artikel Terbaru

/