Kamis, 02 Dec 2021
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dewan Soroti Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

25 November 2021, 11: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Dewan Soroti Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Setelah Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan nota keuangan pada forum rapat paripurna DPRD Senin (22/11) lalu. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BANYUWANGI – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 berlanjut. Setelah Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan nota keuangan pada forum rapat paripurna DPRD Senin (22/11), giliran fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum (PU), Selasa (23/11).

Pada kesempatan kali ini, tujuh fraksi di DPRD menyampaikan masukan serta saran hingga kritik kepada eksekutif. Mulai soal proyeksi pertumbuhan ekonomi, hingga anggaran untuk alokasi dana desa (ADD) yang tahun depan diprediksi bakal turun dibandingkan tahun 2021, tak luput menjadi sorotan para wakil rakyat tersebut.

Seperti disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrat (PD) Emy Wahyuni Dwi Lestari. Dia menyatakan, fraksi PD mengapresiasi tekad dan komitmen eksekutif yang akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi sembari mengendalikan pandemi Covid-19, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, serta peningkatan pelayanan publik. ”Namun, tekad dan komitmen eksekutif tersebut tidak selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang masih pesimistis pada kisaran 4,27 persen sampai 5,29 persen. Padahal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sudah memasang target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 jauh lebih tinggi, yakni sebesar 5,4 persen,” ujarnya.

Baca juga: Dokter Agung Sambut Gembira Gugatan KLB Serdang ditolak PTUN

Jubir Fraksi Golkar-Hanura Marifatul Kamila mengatakan, berkaitan dengan ADD, eksekutif berkewajiban untuk mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni mengalokasikan paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). ”Kami, Fraksi Golkar-Hanura berharap menambah alokasi setidaknya 20 persen. Meskipun kapasitas fiskal pemkab terbatas, namun ADD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat, terpaksa harus dilakukan kenaikan,” kata dia.

Dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, kemungkinan anggaran ADD bakal turun dipengaruhi penurunan pendapatan nasional. ”Karena pendapatan nasional menurun, maka ini berpengaruh pada anggaran yang dimiliki pemerintah pusat. Ini berdampak pada dana transfer ke daerah, termasuk Banyuwangi,” ujarnya.

Karena dana transfer berkurang, imbuh Ipuk, hal itu akan berpengaruh pada ADD. ”Sebenarnya porsi ADD tetap sebesar sepuluh persen dari dana transfer setelah dikurangi DAK. Kami inginnya ada kenaikan, namun karena kondisi fiskal kita belum stabil, ini juga menjadi pertimbangan,” pungkasnya.

(bw/sgt/ics/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia