Kamis, 02 Dec 2021
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dewan Sahkan 2 Raperda, Tarif Swab PCR Disetujui Rp 275 Ribu

25 November 2021, 16: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Dewan Sahkan 2 Raperda, Tarif Swab PCR Disetujui Rp 275 Ribu

KETOK PALU: Bupati Ipuk didampingi Wabup Sugirah dan Wakil ketua DPRD Ali Mahrus menghadiri rapat paripurna pengesahan dua raperda, kemarin. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi berhasil menuntaskan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Menjelang tutup tahun, pimpinan dewan mengetok palu sebagai tanda persetujuan para wakil rakyat atas pengesahan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Pengambilan keputusan dewan terhadap dua raperda tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus kemarin (23/11). Selain kalangan wakil rakyat, rapat paripurna kali ini juga dihadiri Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, serta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono beserta sejumlah asisten pemkab dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Retribusi Jasa Umum DPRD Banyuwangi Umi Kulsum mengapresiasi Bupati Ipuk Fiestiandani yang telah berinisiatif memasukkan raperda tersebut sebagai bentuk responsibilitas atas dinamika sosial masyarakat.

Baca juga: Dewan Soroti Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Dikatakan, ada sejumlah substansi penting yang menjadi fokus pembahasan perubahan raperda tersebut. Di antaranya perhitungan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 7 Tahun 2021.

Selain itu, dalam raperda tersebut diatur pula tentang retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Banyuwangi Bidang Mikrobiologi. Di antaranya tarif retribusi rapid test antibodi Covid-19 yang diusulkan sebesar Rp 150 ribu sesuai Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, akhirnya disetujui sebesar Rp 50 ribu.

Bukan itu saja, pemeriksaan rapid test antigen Covid-19 yang diusulkan sebesar Rp 250 ribu SE Dirjen Pelayanan Kesehatan RI HK02.02/1/4611/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen disetujui menjadi Rp 60 ribu. Pun demikian dengan pemeriksaan RT PCR Covid-19 (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) atau sering disebut dengan swab PCR, dari usulan sebesar Rp 495 ribu disetujui menjadi Rp 275 ribu.

Umi Kulsum mengatakan, inisiasi perubahan keempat atas perda tentang retribusi jasa umum tersebut secara mendasar merupakan mandatory yang mendesak untuk ditindaklanjuti. ”Maka, pembahasan atas substansi materi kami lakukan secara komprehensif dan dinamis, harapannya, raperda perubahan ini segera disahkan dan disepakati bersama,” kata dia.

Usai pembacaan laporan pansus, pimpinan rapat paripurna M. Ali Mahrus lantas meminta persetujuan lisan para anggota dewan. Hasilnya, para wakil rakyat kompak menyatakan menyetujui raperda itu menjadi peraturan daerah.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan atas respons positif terhadap dua raperda tersebut. Dikatakan, pembentukan dua raperda ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal karena merupakan kebutuhan masyarakat dan Pemkab Banyuwangi. ”Berkat ridho, petunjuk, dan bimbingan Allah semata, Alhamdulillah dewan yang terhormat pada hari ini (kemarin, Red) berkenan menyetujui dua raperda dimaksud,” pungkasnya. 

(bw/sgt/aif/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia