Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Urusan Mutasi, Begini Ujar Bupati Ipuk

25 September 2021, 12: 50: 59 WIB | editor : Bayu Saksono

Urusan Mutasi, Begini Ujar Bupati Ipuk

TIDAK TERBURU : Saya masih ingin kerja dulu (Ramada Kusuma/RaBa)

Share this      

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Setelah sempat menyeruak, kasak-kusuk tentang bongkar pasang jabatan di lingkup Pemkab Banyuwangi cenderung mereda beberapa hari terakhir. Bahkan, Bupati Ipuk Fiestiandani yang sebelumnya telah mengirim sinyal perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) pun belakangan menyatakan tidak terburu-buru melakukan mutasi jabatan di internal pemkab.

Bukan tanpa alasan, Ipuk mengaku pihaknya masih berkonsentrasi pada upaya penanganan Covid-19. Tidak terkecuali menggenjot pelaksanaan vaksinasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

Menurut Ipuk, jika fokus pada mutasi jabatan, dirinya khawatir konsentrasinya justru terbagi. Sehingga penanganan Covid-19 di Banyuwangi tidak bisa dilakukan secara maksimal. ”Saya masih ingin kerja dulu. Untuk mutasi masih kita mundur-mundurkan dulu. Karena saya masih fokus pada pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Covid-19 dulu, karena ini butuh kebersamaan,” ujarnya kemarin (23/9).

Baca juga: Covid-19 dan Ekonomi Tetap Yang Utama

Ipuk mengakui saat ini sejumlah pos kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditempati pelaksana tugas (Plt). Bahkan tidak hanya jabatan kepala SKPD, tetapi juga kepala bidang (kabid) hingga kepala seksi (kasi) yang kini diemban Plt.

Meski demikian, Ipuk memastikan banyaknya SKPD yang dipimpin Plt itu tidak mengganggu kinerja pemkab. Sebaliknya, versi Ipuk, meski berstatus Plt, para pimpinan SKPD menjalankan tugasnya dengan baik. ”Malah semangat kerja mereka baik. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali antara Plt dengan yang definitif,” akunya.

Namun begitu, Ipuk juga mengakui perlu melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi kosong di sejumlah SKPD. Di sisi lain, saat ini tenaga struktural yang ada di Pemkab Banyuwangi tidak mencukupi untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Dia menyebut kekurangan tenaga struktural yang ada di Banyuwangi mencapai 40 persen. ”Apalagi dari pemerintah pusat akan dibagi lagi antara yang struktural dan fungsional. Kita masih menghitung,” kata dia.

Seperti diberitakan, deretan jabatan penting di jajaran Pemkab Banyuwangi hingga kini masih belum terisi. Sedikitnya, ada delapan jabatan kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Banyuwangi yang hingga kini masih kosong. Sembilan posisi tersebut adalah kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); kepala Dinas Perikanan; kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula sepuluh pos jabatan eselon III yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat.

(bw/sgt/rbs/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia