25 C
Banyuwangi
Tuesday, November 29, 2022

Komisi III DPRD Situbondo Nilai Perda RTRW Perlu Direvisi

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda berpendapat, perlu ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab,  sejumlah ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satunya tentang penataan, pemukiman dan  kawasan tambang.

Kata dia, Komisi III DPRD sudah melakukan rapat dengan DPUPP terkait perubahan tersebut. Bahkan anggaran yang dibutuhkan sudah disiapkan. “Rapat pembahasan APBD 2023 bersama Kepala PUPP dan Kepala Bidang, mengatakan bahwa Pemkab telah menganggarkan evaluasi untuk Perda RT-RW,” ujarnya, Selasa (22/11).

Janur menjelaskan,  sudah sepuluh tahun Perda RT-RW belum pernah dilakukan evaluasi. Padahal, ketentuan hukum yang tercantum di dalam Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.  “Ini memang harus dilakukan. Karena sudah sepuluh tahun lebih Perda RT-RW kita belum  pernah dievaluasi dan saat ini  perkembangan kota sangat pesat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Cegah Kebocoran Anggaran, Terapkan Retribusi Jasa Terpadu

Kata Janur, dalam sepuluh tahun yang sudah berjalan, saat ini sudah banyak perkembangan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Adanya perkembangan daerah, aturan yang dibuat harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

“Kesesuaian antara aturan dan perkembangan daerah itu pentng. Karena ini untuk pengembangan daerah. Tidak bisa aturan yang sudah lama dipaksanakan untuk tetap digunakan. Bahkan, banyak ketentuan yang seharusnya penting untuk dicantumkan tetapi tidak ada dalam Perda tersebut,” jelasnya.

Janur mencontohkan, masalah penataan tambang yang terjadi di wilayah timur Situbondo dan wilayah barat. Itu menimbulkan permasalahan di masyarakat. “Penataan tambang ini merupakan salah satu yang masih belum dijangkau dalam Perda RTRW. Ini nantinya terkait tambang perlu dikaji terlebih dahulu. Sehingga bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Baca Juga :  Adriel Danny Kurniawan, Anak Muda yang Terjun ke Politik

Kata dia, Perda yang  akan dievaluasi itu, tentunya akan disesuaikan dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah di atasnya. Tetapi paling tidak kebijakan lokal diupayakan ada walaupun tidak semuanya masuk. “Tetapi ini baru masukan dari DPRD, sebab eksekutif juga punya alasan tersendiri keinginannya seperti apa. Evaluasi Perda ini tentu butuh persetujuan bersama dengan DPRD. Karena itu butuh pemahaman bersama secara utuh oleh para pemangku kebijakan” pungkasnya. (wan/pri)

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda berpendapat, perlu ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab,  sejumlah ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satunya tentang penataan, pemukiman dan  kawasan tambang.

Kata dia, Komisi III DPRD sudah melakukan rapat dengan DPUPP terkait perubahan tersebut. Bahkan anggaran yang dibutuhkan sudah disiapkan. “Rapat pembahasan APBD 2023 bersama Kepala PUPP dan Kepala Bidang, mengatakan bahwa Pemkab telah menganggarkan evaluasi untuk Perda RT-RW,” ujarnya, Selasa (22/11).

Janur menjelaskan,  sudah sepuluh tahun Perda RT-RW belum pernah dilakukan evaluasi. Padahal, ketentuan hukum yang tercantum di dalam Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.  “Ini memang harus dilakukan. Karena sudah sepuluh tahun lebih Perda RT-RW kita belum  pernah dievaluasi dan saat ini  perkembangan kota sangat pesat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Bahas APBD, Sehari Dewan Geber 2 Paripurna

Kata Janur, dalam sepuluh tahun yang sudah berjalan, saat ini sudah banyak perkembangan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Adanya perkembangan daerah, aturan yang dibuat harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

“Kesesuaian antara aturan dan perkembangan daerah itu pentng. Karena ini untuk pengembangan daerah. Tidak bisa aturan yang sudah lama dipaksanakan untuk tetap digunakan. Bahkan, banyak ketentuan yang seharusnya penting untuk dicantumkan tetapi tidak ada dalam Perda tersebut,” jelasnya.

Janur mencontohkan, masalah penataan tambang yang terjadi di wilayah timur Situbondo dan wilayah barat. Itu menimbulkan permasalahan di masyarakat. “Penataan tambang ini merupakan salah satu yang masih belum dijangkau dalam Perda RTRW. Ini nantinya terkait tambang perlu dikaji terlebih dahulu. Sehingga bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Baca Juga :  Dampak Perampingan SOTK, Sejumlah OPD Tak Bisa Serap Anggaran

Kata dia, Perda yang  akan dievaluasi itu, tentunya akan disesuaikan dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah di atasnya. Tetapi paling tidak kebijakan lokal diupayakan ada walaupun tidak semuanya masuk. “Tetapi ini baru masukan dari DPRD, sebab eksekutif juga punya alasan tersendiri keinginannya seperti apa. Evaluasi Perda ini tentu butuh persetujuan bersama dengan DPRD. Karena itu butuh pemahaman bersama secara utuh oleh para pemangku kebijakan” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Raih Akreditasi Unggul

PKL Pasar Benculuk Ditertibkan

Artikel Terbaru

/