27.5 C
Banyuwangi
Tuesday, November 29, 2022

Bahas APBD, Sehari Dewan Geber 2 Paripurna

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Eksekutif dan legislatif terus menggeber pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. Setelah bupati menyampaikan nota keuangan pada Jumat malam (18/11), pembahasan langsung dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi plus jawaban bupati terhadap PU fraksi.

Paripurna penyampaian PU fraksi dilangsungkan pada Senin siang (21/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono. Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hadi Widodo mengatakan, pihaknya mendukung dan memberikan support terhadap upaya eksekutif yang dirumuskan dalam enam prioritas daerah. ”Fraksi PDIP berharap agar enam prioritas daerah tersebut betul-betul bisa dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan yang terukur dan berdampak snowball effect bagi Banyuwangi,” ujarnya.

Fraksi PDIP juga menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang dipatok di kisaran 4,54 persen. Angka itu hampir setara dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni di kisaran 4,6 sampai sampai 5,3 persen dan Jatim yang diproyeksi 3,45 sampai 5,15 persen. ”Di tengah terpaan isu resesi di 2023, tentu hal tersebut memerlukan gotong royong dari semua pihak agar tren positif ini terus terjaga di tahun 2023 mendatang,” kata Hadi.

Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja positif beberapa sektor, seperti sektor industri pengolahan, sektor informasi dan komunikasi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengadaan air, serta pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Selain itu, destinasi dan penyelenggaraan atraksi wisata dan sektor jasa lainnnya. Diikuti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. ”Ini tentu bukan sekadar diapresiasi, tapi Fraksi PDIP meminta ada stimulus yang bisa diberikan pemkab,” kata dia.

Baca Juga :  Pembahasan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular Tuntas

Sementara itu, PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan Inayanti Kusumasari. Dikatakan, setelah mencermati dan melakukan analisis secara detail terhadap deskripsi materi pengantar nota keuangan APBD Banyuwangi tahun anggaran 2023, fraksi tersebut memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan serta pijakan pemkab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Banyuwangi.

Di sektor pendapatan daerah, misalnya. Pemkab merencanakan pendapatan daerah tahun depan sebesar Rp 3,164 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 575 miliar, dana transfer direncanakan sebesar Rp 2,52 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 59,8 miliar. ”Terhadap perencanaan pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, Fraksi PKB ada beberapa catatan dan pertanyaan serta mohon penjelasan dari bupati,” ujar Inayanti.

Dalam proses pemulihan ekonomi, penerimaan PAD pada APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 575 miliar, yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 244,49 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp 78,71 miliar. Menurut Fraksi PKB, sejatinya pajak dan retribusi daerah ini harus terus ditingkatkan karena menjadi salah satu tulang punggung kemandirian Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah otonom.

”Menurut bupati serta berdasarkan kajian dan temuan di lapangan sejauh ini, komponen retribusi daerah apa saja yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan di tahun 2023? Mohon tanggapannya dalam hal ini,” pinta Inayanti.

DPRD Banyuwangi kembali menggeber rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas PU Fraksi terhadap diajukannya raperda APBD 2023. Jawaban bupati dibacakan Wakil Bupati Sugirah dalam rapat paripurna yang digeber Senin malam (21/11) tersebut.

Baca Juga :  Eksekutif dan Legislatif Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023

Terhadap PU Fraksi PDIP, Sugirah mengatakan, eksekutif berterima kasih atas dukungan dan support rumusan enam prioritas daerah tahun depan. ”Keberadaan prioritas daerah dalam arsitektur kinerja merupakan ikhtiar mewujudkan money follow program yang berorientasi pada pendekatan tematik,” ujarnya.

Selain itu, eksekutif mengharapkan dukungan tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi capaian prioritas daerah yang dilaksanakan. Prioritas tersebut juga telah mengikuti logical framework pembangunan dan disertai indikator keberhasilan yang melekat di dalamnya secara terukur dan berdampak snowball effect bagi Banyuwangi.

Sedangkan berkaitan saran Fraksi PDIP agar pemkab memberikan stimulus pada sektor-sektor yang berkinerja positif, eksekutif sependapat. ”Hal ini menjadi perhatian serius eksekutif dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi secara berkala dan rasionalisasi pada kegiatan-kegiatan yang kurang menunjang pemulihan ekonomi untuk lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai multiplier effect untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19,” beber Sugirah.

Berkaitan dengan PU Fraksi PKB, Sugirah mengatakan Pemkab Banyuwangi melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Di antaranya dengan mengembangkan Sistem Teknologi Informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban pajak daerah, memperluas kerja sama dengan channel-channel pembayaran (perbankan), serta kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk evaluasi piutang pajak daerah dan retribusi.

”Selain itu, pelaksanaan sistem reward and punishment  ditegakkan secara tegas untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menghindari kebocoran penerimaan, penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, serta mengembangkan pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan tekonologi informasi atau sarana yang memadai (pembayaran nontunai),” pungkas Sugirah. (cw4/sgt/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Eksekutif dan legislatif terus menggeber pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. Setelah bupati menyampaikan nota keuangan pada Jumat malam (18/11), pembahasan langsung dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi plus jawaban bupati terhadap PU fraksi.

Paripurna penyampaian PU fraksi dilangsungkan pada Senin siang (21/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono. Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hadi Widodo mengatakan, pihaknya mendukung dan memberikan support terhadap upaya eksekutif yang dirumuskan dalam enam prioritas daerah. ”Fraksi PDIP berharap agar enam prioritas daerah tersebut betul-betul bisa dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan yang terukur dan berdampak snowball effect bagi Banyuwangi,” ujarnya.

Fraksi PDIP juga menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang dipatok di kisaran 4,54 persen. Angka itu hampir setara dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni di kisaran 4,6 sampai sampai 5,3 persen dan Jatim yang diproyeksi 3,45 sampai 5,15 persen. ”Di tengah terpaan isu resesi di 2023, tentu hal tersebut memerlukan gotong royong dari semua pihak agar tren positif ini terus terjaga di tahun 2023 mendatang,” kata Hadi.

Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja positif beberapa sektor, seperti sektor industri pengolahan, sektor informasi dan komunikasi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengadaan air, serta pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Selain itu, destinasi dan penyelenggaraan atraksi wisata dan sektor jasa lainnnya. Diikuti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. ”Ini tentu bukan sekadar diapresiasi, tapi Fraksi PDIP meminta ada stimulus yang bisa diberikan pemkab,” kata dia.

Baca Juga :  Perindo Banyuywangi Target Dapat 5 Kursi DPRD

Sementara itu, PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan Inayanti Kusumasari. Dikatakan, setelah mencermati dan melakukan analisis secara detail terhadap deskripsi materi pengantar nota keuangan APBD Banyuwangi tahun anggaran 2023, fraksi tersebut memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan serta pijakan pemkab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Banyuwangi.

Di sektor pendapatan daerah, misalnya. Pemkab merencanakan pendapatan daerah tahun depan sebesar Rp 3,164 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 575 miliar, dana transfer direncanakan sebesar Rp 2,52 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 59,8 miliar. ”Terhadap perencanaan pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, Fraksi PKB ada beberapa catatan dan pertanyaan serta mohon penjelasan dari bupati,” ujar Inayanti.

Dalam proses pemulihan ekonomi, penerimaan PAD pada APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 575 miliar, yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 244,49 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp 78,71 miliar. Menurut Fraksi PKB, sejatinya pajak dan retribusi daerah ini harus terus ditingkatkan karena menjadi salah satu tulang punggung kemandirian Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah otonom.

”Menurut bupati serta berdasarkan kajian dan temuan di lapangan sejauh ini, komponen retribusi daerah apa saja yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan di tahun 2023? Mohon tanggapannya dalam hal ini,” pinta Inayanti.

DPRD Banyuwangi kembali menggeber rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas PU Fraksi terhadap diajukannya raperda APBD 2023. Jawaban bupati dibacakan Wakil Bupati Sugirah dalam rapat paripurna yang digeber Senin malam (21/11) tersebut.

Baca Juga :  Suara PD 14,5 Persen, Michael Apresiasi Para Sesepuh

Terhadap PU Fraksi PDIP, Sugirah mengatakan, eksekutif berterima kasih atas dukungan dan support rumusan enam prioritas daerah tahun depan. ”Keberadaan prioritas daerah dalam arsitektur kinerja merupakan ikhtiar mewujudkan money follow program yang berorientasi pada pendekatan tematik,” ujarnya.

Selain itu, eksekutif mengharapkan dukungan tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi capaian prioritas daerah yang dilaksanakan. Prioritas tersebut juga telah mengikuti logical framework pembangunan dan disertai indikator keberhasilan yang melekat di dalamnya secara terukur dan berdampak snowball effect bagi Banyuwangi.

Sedangkan berkaitan saran Fraksi PDIP agar pemkab memberikan stimulus pada sektor-sektor yang berkinerja positif, eksekutif sependapat. ”Hal ini menjadi perhatian serius eksekutif dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi secara berkala dan rasionalisasi pada kegiatan-kegiatan yang kurang menunjang pemulihan ekonomi untuk lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai multiplier effect untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19,” beber Sugirah.

Berkaitan dengan PU Fraksi PKB, Sugirah mengatakan Pemkab Banyuwangi melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Di antaranya dengan mengembangkan Sistem Teknologi Informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban pajak daerah, memperluas kerja sama dengan channel-channel pembayaran (perbankan), serta kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk evaluasi piutang pajak daerah dan retribusi.

”Selain itu, pelaksanaan sistem reward and punishment  ditegakkan secara tegas untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menghindari kebocoran penerimaan, penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, serta mengembangkan pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan tekonologi informasi atau sarana yang memadai (pembayaran nontunai),” pungkas Sugirah. (cw4/sgt/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/