alexametrics
25.5 C
Banyuwangi
Wednesday, July 6, 2022

Patuh Pajak Diberi Reward, Mokong Ancam Tutup Usaha

Pergerakan agresif penerimaan PAD dalam tempo tujuh tahun belakangan ini, tidak lepas dari kerja keras dari tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain menambah sumber pendapatan baru, tim Bapenda juga kerja mengejar penerimaan PAD dari sektor pajak daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Nafiul Huda mengatakan, penerimaan PAD itu berasal dari beberapa sumber. Antara lain, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan beberapa sumber PAD lainnya.

Selama ini, potensi pajak daerah belum terserap secara maksimal. Potensi itu belum tergarap karena tidak semua wajib pajak daerah (WPD) memiliki kesadaran yang sama untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Ada beberapa WPD yang memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak dan ada pula WPD yang sama sekali cuek dan tidak mau bayar pajak dengan berbagai alasan. Huda mencontohkan, WPD usaha hotel dan restoran hingga kini masih ada yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan.

Membangun komunikasi dengan stakeholder terkait agar realisasi penerimaan pendapatan terpenuhi maupun penentuan target pendapatan tahun berikutnya salah satu cara yang ditempuh Bapenda. Selain itu juga dengan memberikan reward dalam gebyar PDRD bagi WPD terbaik. ”Kita juga menggunakan TI dalam mendukung penerimaan PAD. Contoh adanya Simpada, Sismiop PBB, e-BPHTB, e-RETPAS dan e-Layanan PDRD,” katanya.

Untuk penindakan terhadap WP yang belum sadar pajak dan atau menghitung pajak belum sebenarnya, Bapenda melakukan pemasangan spanduk ketaatan perpajakan, penurunan reklame bodong dan belum bayar pajak, serta penagihan WP yang mempunyai tunggakan besar.  

Untuk besaran kewajiban pajak bagi usaha hotel dan restoran, ungkap Huda, 10 persen dari nilai omzet bulanan. Hingga saat ini, belum semua potensi pajak dari usaha hotel dan restoran patuh membayar pajaknya sesuai ketentuan.

Untuk memaksimalkan PAD dari pajak daerah, Bapenda secara rutin memanggil pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, usaha itu belum maksimal karena terbentur dengan beberapa persoalan. ”Kita menggandeng KPP Pratama untuk memberikan pendampingan kepada tim kita,” katanya.

Saat ini, Huda mengaku sedang melakukan kajian terhadap beberapa WPD yang bandel membayar. Beberapa opsi akan dilakukan guna menyadarkan beberapa WPD memenuhi kewajibannya.

Salah satu opsi yang akan diambil adalah merekomendasikan kepada Bupati Banyuwangi untuk mencabut izin usaha pada WPD yang sama sekali belum memenuhi kewajibannya. ”Kita mencatat, ada beberapa hotel yang sudah beberapa tahun tidak pernah bayar pajak dengan alasan tidak ada tamu. Kita sudah pantau, hotelnya selalu penuh namun tetap tidak bayar,” katanya.

Sebelum direkomendasi untuk ditutup, Bapenda tetap akan melakukan pendekatan persuasif. Jika dengan jalan itu tetap saja mokong, maka jalan terakhir adalah mencabut izin usaha.

Langkah yang dilakukan Bapenda adalah menyebar mesin kasir/tax monitor di beberapa usaha restoran dan hotel. Namun usaha ini juga belum maksimal karena dari tujuh tax monitor yang dipasang, hanya tiga saja yang berfungsi dengan baik.

Sedangkan sisanya, tidak mengoperasikan mesin itu karena alasan rusak. Bapenda sedang mencari solusi terbaik agar semua mesin kasir yang dibagikan kepada pelaku usaha bisa dioperasikan dengan baik. ”Melalui mesin kasir itu, wajib pajak bisa membayar pajaknya sesuai ketentuan. Mesin itu juga untuk menggugah kepatuhan wajib pajak,” katanya.

Pergerakan agresif penerimaan PAD dalam tempo tujuh tahun belakangan ini, tidak lepas dari kerja keras dari tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain menambah sumber pendapatan baru, tim Bapenda juga kerja mengejar penerimaan PAD dari sektor pajak daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Nafiul Huda mengatakan, penerimaan PAD itu berasal dari beberapa sumber. Antara lain, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan beberapa sumber PAD lainnya.

Selama ini, potensi pajak daerah belum terserap secara maksimal. Potensi itu belum tergarap karena tidak semua wajib pajak daerah (WPD) memiliki kesadaran yang sama untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Ada beberapa WPD yang memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak dan ada pula WPD yang sama sekali cuek dan tidak mau bayar pajak dengan berbagai alasan. Huda mencontohkan, WPD usaha hotel dan restoran hingga kini masih ada yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan.

Membangun komunikasi dengan stakeholder terkait agar realisasi penerimaan pendapatan terpenuhi maupun penentuan target pendapatan tahun berikutnya salah satu cara yang ditempuh Bapenda. Selain itu juga dengan memberikan reward dalam gebyar PDRD bagi WPD terbaik. ”Kita juga menggunakan TI dalam mendukung penerimaan PAD. Contoh adanya Simpada, Sismiop PBB, e-BPHTB, e-RETPAS dan e-Layanan PDRD,” katanya.

Untuk penindakan terhadap WP yang belum sadar pajak dan atau menghitung pajak belum sebenarnya, Bapenda melakukan pemasangan spanduk ketaatan perpajakan, penurunan reklame bodong dan belum bayar pajak, serta penagihan WP yang mempunyai tunggakan besar.  

Untuk besaran kewajiban pajak bagi usaha hotel dan restoran, ungkap Huda, 10 persen dari nilai omzet bulanan. Hingga saat ini, belum semua potensi pajak dari usaha hotel dan restoran patuh membayar pajaknya sesuai ketentuan.

Untuk memaksimalkan PAD dari pajak daerah, Bapenda secara rutin memanggil pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, usaha itu belum maksimal karena terbentur dengan beberapa persoalan. ”Kita menggandeng KPP Pratama untuk memberikan pendampingan kepada tim kita,” katanya.

Saat ini, Huda mengaku sedang melakukan kajian terhadap beberapa WPD yang bandel membayar. Beberapa opsi akan dilakukan guna menyadarkan beberapa WPD memenuhi kewajibannya.

Salah satu opsi yang akan diambil adalah merekomendasikan kepada Bupati Banyuwangi untuk mencabut izin usaha pada WPD yang sama sekali belum memenuhi kewajibannya. ”Kita mencatat, ada beberapa hotel yang sudah beberapa tahun tidak pernah bayar pajak dengan alasan tidak ada tamu. Kita sudah pantau, hotelnya selalu penuh namun tetap tidak bayar,” katanya.

Sebelum direkomendasi untuk ditutup, Bapenda tetap akan melakukan pendekatan persuasif. Jika dengan jalan itu tetap saja mokong, maka jalan terakhir adalah mencabut izin usaha.

Langkah yang dilakukan Bapenda adalah menyebar mesin kasir/tax monitor di beberapa usaha restoran dan hotel. Namun usaha ini juga belum maksimal karena dari tujuh tax monitor yang dipasang, hanya tiga saja yang berfungsi dengan baik.

Sedangkan sisanya, tidak mengoperasikan mesin itu karena alasan rusak. Bapenda sedang mencari solusi terbaik agar semua mesin kasir yang dibagikan kepada pelaku usaha bisa dioperasikan dengan baik. ”Melalui mesin kasir itu, wajib pajak bisa membayar pajaknya sesuai ketentuan. Mesin itu juga untuk menggugah kepatuhan wajib pajak,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/