25 C
Banyuwangi
Tuesday, November 29, 2022

KPU Kirim 3 Rancangan Susunan Dapil ke Pusat

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Setelah sempat meredup, wacana perombakan daerah pemilihan (dapil) di Banyuwangi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali menyeruak. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan kajian dan menyusun tiga rancangan awal susunan dapil di kabupaten the Sunrise of Java.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyuwangi Ari Mustofa mengatakan, pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari tiga partai politik (parpol) terkait penambahan dapil. ”Sebelumnya terdapat tiga partai yang meminta adanya pemekaran dapil. Selanjutnya, telah kami (KPU) presentasikan dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu,” ujarnya kemarin (21/11).

Ari menambahkan, tiga parpol tersebut mengajukan pemekaran menjadi delapan dapil. Dalam menindaklanjuti proses pemekaran dapil tersebut, pihaknya mendapat tugas dari KPU RI untuk menyusun maksimal tiga rancangan awal. ”Dari tiga rancangan itu, satu rancangan awal harus existing yaitu tetap lima dapil seperti pemilu sebelumnya. Sedangkan yang dua adalah hasil kajian internal kami,” kata Ari

Rancangan awal yang telah disusun tersebut lalu dikirim ke KPU Jatim untuk ditindaklanjuti. Bentuk tindak lanjut yang tengah digeber oleh jajaran KPU Jatim yakni mempresentasikan hasil rancangan awal di depan pihak KPU RI. ”Tanggal 21, 22, dan 23 November sedang berlangsung presentasi KPU Jatim di depan jajaran KPU RI terkait rancangan awal yang telah disusun,” kata pria berusia 34 tahun itu.

Baca Juga :  Estimasi Alokasi Kursi DPRD Banyuwangi, Satu Kursi Setara 36 Ribu Suara

Ari menuturkan, pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI. Hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada masyarakat, parpol, dan lainnya untuk mendapatkan tanggapan (uji publik). ”Nanti akan diadakan forum kepada masyarakat, parpol, dan lainnya. Selanjutnya, hasil uji publik tersebut akan kami laporkan kembali ke KPU Jatim,” tutur dia.

Dengan demikian, terdapat dua jenis rancangan awal. Yaitu, rancangan awal sebelum uji publik dan rancangan awal pasca-uji publik. Sehingga, terdapat perbandingan untuk mengetahui kelayakan rencana pemekaran dapil. ”KPU RI akan menimbang daya tolak dan daya setuju pemekaran tersebut. Semua kewenangan dan keputusan berada di KPU RI. Tugas kami hanya menyampaikan,” kata dia.

Ari menegaskan, berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu, terdapat prinsip yang harus dipenuhi dalam mengatur penyusunan dapil. ”Misal terkait prinsip jumlah kursi. Apabila ada perbedaan jumlah kursi yang signifikan, maka itu tidak memenuhi unsur dan kami sebut dengan disparitas,” tegasnya.

Baca Juga :  Kini, Berlibur di Banyuwangi 3 Hari 2 Malam hanya Rp 3,42 Juta

Sementara itu, mengacu pada data Pemilu 2019 lalu dengan jumlah penduduk 1.693.630 jiwa dapat diketahui pembagian kursi per dapil. Dapil I dengan jumlah penduduk mencapai 386.575 jiwa mendapat alokasi sebelas kursi DPRD Banyuwangi. Dapil II dengan jumlah penduduk 294.599 jiwa memperoleh alokasi sembilan kursi.

Sementara Dapil III yang meliputi empat kecamatan dengan total penduduk mencapai 373.434 jiwa mendapat alokasi sebelas kursi. Sedangkan Dapil IV yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 320.234 jiwa dan Dapil V dengan jumlah penduduk 318.788 jiwa masing-masing memperoleh alokasi sepuluh dan sembilan kursi DPRD Banyuwangi. (cw4/sgt/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Setelah sempat meredup, wacana perombakan daerah pemilihan (dapil) di Banyuwangi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali menyeruak. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan kajian dan menyusun tiga rancangan awal susunan dapil di kabupaten the Sunrise of Java.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyuwangi Ari Mustofa mengatakan, pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari tiga partai politik (parpol) terkait penambahan dapil. ”Sebelumnya terdapat tiga partai yang meminta adanya pemekaran dapil. Selanjutnya, telah kami (KPU) presentasikan dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu,” ujarnya kemarin (21/11).

Ari menambahkan, tiga parpol tersebut mengajukan pemekaran menjadi delapan dapil. Dalam menindaklanjuti proses pemekaran dapil tersebut, pihaknya mendapat tugas dari KPU RI untuk menyusun maksimal tiga rancangan awal. ”Dari tiga rancangan itu, satu rancangan awal harus existing yaitu tetap lima dapil seperti pemilu sebelumnya. Sedangkan yang dua adalah hasil kajian internal kami,” kata Ari

Rancangan awal yang telah disusun tersebut lalu dikirim ke KPU Jatim untuk ditindaklanjuti. Bentuk tindak lanjut yang tengah digeber oleh jajaran KPU Jatim yakni mempresentasikan hasil rancangan awal di depan pihak KPU RI. ”Tanggal 21, 22, dan 23 November sedang berlangsung presentasi KPU Jatim di depan jajaran KPU RI terkait rancangan awal yang telah disusun,” kata pria berusia 34 tahun itu.

Baca Juga :  Siap Jadikan Prabowo Presiden

Ari menuturkan, pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI. Hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada masyarakat, parpol, dan lainnya untuk mendapatkan tanggapan (uji publik). ”Nanti akan diadakan forum kepada masyarakat, parpol, dan lainnya. Selanjutnya, hasil uji publik tersebut akan kami laporkan kembali ke KPU Jatim,” tutur dia.

Dengan demikian, terdapat dua jenis rancangan awal. Yaitu, rancangan awal sebelum uji publik dan rancangan awal pasca-uji publik. Sehingga, terdapat perbandingan untuk mengetahui kelayakan rencana pemekaran dapil. ”KPU RI akan menimbang daya tolak dan daya setuju pemekaran tersebut. Semua kewenangan dan keputusan berada di KPU RI. Tugas kami hanya menyampaikan,” kata dia.

Ari menegaskan, berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu, terdapat prinsip yang harus dipenuhi dalam mengatur penyusunan dapil. ”Misal terkait prinsip jumlah kursi. Apabila ada perbedaan jumlah kursi yang signifikan, maka itu tidak memenuhi unsur dan kami sebut dengan disparitas,” tegasnya.

Baca Juga :  Penyediaan Minyak Nabati Global Harus Holistik dan Nondiskriminatif

Sementara itu, mengacu pada data Pemilu 2019 lalu dengan jumlah penduduk 1.693.630 jiwa dapat diketahui pembagian kursi per dapil. Dapil I dengan jumlah penduduk mencapai 386.575 jiwa mendapat alokasi sebelas kursi DPRD Banyuwangi. Dapil II dengan jumlah penduduk 294.599 jiwa memperoleh alokasi sembilan kursi.

Sementara Dapil III yang meliputi empat kecamatan dengan total penduduk mencapai 373.434 jiwa mendapat alokasi sebelas kursi. Sedangkan Dapil IV yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 320.234 jiwa dan Dapil V dengan jumlah penduduk 318.788 jiwa masing-masing memperoleh alokasi sepuluh dan sembilan kursi DPRD Banyuwangi. (cw4/sgt/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/